Aksi Guru Madrasah Geruduk Senayan: Tuntut Keadilan Bukan Sekadar Janji

Ribuan pendidik yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia memadati kawasan depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 Februari 2026.

Dengan semangat yang membara namun tetap tertib, aksi massa ini menjadi puncak dari keresahan para pahlawan tanpa tanda jasa yang merasa dikesampingkan oleh kebijakan pemerintah pusat.

Atmosfer di sekitar Jalan Gatot Subroto berubah menjadi lautan aspirasi, menuntut perubahan nyata bagi masa depan pendidikan Islam di tanah air.

Aksi besar-besaran ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Sebanyak 1.060 personel gabungan dikerahkan di titik-titik krusial guna menjaga ketertiban umum sekaligus mengawal jalannya penyampaian pendapat.

Akibat lonjakan massa tersebut, pihak kepolisian terpaksa memberlakukan rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Senayan guna meminimalisir kemacetan parah yang mulai mengular sejak pagi hari.

Urgensi Afirmasi PPPK dan Penghapusan Diskriminasi Instansi

Fokus utama dalam orasi kali ini adalah tuntutan mengenai jalur afirmasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru madrasah swasta dan honorer.

Para pendidik ini merasa bahwa selama ini terdapat sekat yang lebar antara guru di bawah naungan Kemendikbudristek dengan guru di bawah Kemenag.

Ketimpangan akses pendaftaran ASN/PPPK menjadi isu sensitif yang dianggap mencederai nilai keadilan sosial bagi seluruh tenaga pendidik di Indonesia.

Selain masalah status kepegawaian, massa juga menyoroti persoalan inpassing yang hingga kini belum tuntas secara menyeluruh.

Guru-guru yang telah berdedikasi selama puluhan tahun menolak jika masa kerja mereka dianggap nol tahun saat beralih status.

Mereka menuntut pengakuan masa kerja yang linear dengan sistem penggajian dan sertifikasi, sehingga kesejahteraan yang diterima benar-benar mencerminkan pengalaman serta loyalitas mereka dalam mendidik generasi muda.

Kritik Pedas Terhadap Prioritas Pengangkatan Pegawai Baru

Sentimen negatif muncul saat para peserta aksi membandingkan kecepatan pemerintah dalam mengangkat pegawai di instansi baru, seperti Satuan Pendidikan Pelaksana Program Gizi (SPPG), menjadi PPPK.

Guru madrasah menilai pemerintah tampak lebih sigap mengakomodasi sektor baru dibandingkan menyelesaikan utang sejarah terhadap para honorer madrasah yang sudah mengabdi lama.

Hal ini memicu kecemburuan sosial yang mendalam di kalangan pejuang pendidikan berbasis agama tersebut.

Isu kesejahteraan juga tidak luput dari tuntutan, terutama terkait penuntasan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih tertunggak di beberapa wilayah Indonesia.

Para guru mendesak pemerintah untuk segera mencairkan hak-hak mereka tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Selain itu, kenaikan insentif bulanan menjadi poin krusial yang diharapkan bisa membantu para guru menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026 ini.

Harapan Besar Bagi Masa Depan Pendidikan Madrasah

Melalui aksi ini, PGM Indonesia berharap para wakil rakyat di Senayan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan audiensi formal.

Mereka menginginkan adanya regulasi yang lebih inklusif dan tidak menganak-tirikan madrasah dalam ekosistem pendidikan nasional.

Tanpa adanya kebijakan yang berpihak, dikhawatirkan akan terjadi krisis motivasi di kalangan pendidik madrasah yang berdampak pada kualitas output siswa di masa depan.

Hingga sore hari, perwakilan massa masih berupaya untuk masuk ke dalam gedung parlemen guna menyerahkan draf tuntutan secara langsung.

Aksi ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah bahwa pemerataan kesejahteraan adalah kunci utama kemajuan pendidikan.

Guru madrasah tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya menuntut kesetaraan hak yang selama ini seolah terabaikan oleh dinamika politik praktis.

Statement:

Ahmad Fauzi (koordinator lapangan dari PGM Indonesia)

“Kami sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tapi rasanya seperti dianaktirikan. Kenapa instansi baru bisa langsung dapat slot PPPK, sementara kami yang di madrasah harus terus menunggu tanpa kepastian? Kami menuntut jalur afirmasi dan pengakuan masa kerja yang adil. Jangan biarkan pengabdian kami dianggap nol tahun.”

3 Poin Penting:

1. Tuntutan Afirmasi PPPK: Guru madrasah mendesak kuota khusus dan kemudahan akses pendaftaran ASN/PPPK untuk menghapus diskriminasi antara Kemenag dan Kemendikbudristek.

2. Pengakuan Masa Kerja (Inpassing): Para pendidik menuntut agar pengalaman kerja puluhan tahun diakui dalam penggajian dan sertifikasi, bukan dimulai dari nol tahun.

3. Penuntasan Tunjangan: Massa mendesak pemerintah segera melunasi tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan menaikkan insentif bulanan demi kesejahteraan yang lebih layak.

[gas/man]