India Membara! 300 Juta Pekerja ‘Gempur’ Jalanan Tolak Aturan Baru

Kabar guncang datang dari Negeri Bollywood.

Hari ini, Kamis, 12 Februari 2026, India resmi memasuki mode “hiatus” massal akibat aksi mogok nasional yang dikenal sebagai Bharat Bandh.

Gelombang protes ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan gerakan masif yang menyatukan jutaan suara pekerja dari berbagai penjuru distrik demi menuntut keadilan hakiki.

Suasana di kota-kota besar seperti New Delhi hingga Mumbai terpantau sangat dinamis.

Serikat pekerja memperkirakan ada sekitar 30 crore atau setara 300 juta orang yang turun ke jalan maupun berhenti beroperasi.

Angka yang fantastis ini menjadikan aksi tersebut sebagai salah satu mobilisasi massa terbesar di awal tahun 2026, memicu perhatian dunia internasional terhadap kebijakan domestik India.

Ambisi Pemerintah dan Perlawanan Buruh

Pemicu utama dari “chaos” terorganisir ini adalah implementasi empat Kode Ketenagakerjaan (Labour Codes) baru yang diteken pemerintah pada akhir 2025 lalu.

Bagi pemerintah, aturan ini dianggap sebagai langkah modernisasi untuk menarik investasi. Namun, bagi para pekerja, kebijakan tersebut dianggap sebagai “surat cinta” yang hanya menguntungkan pihak korporasi besar saja tanpa memikirkan nasib rakyat kecil.

Koalisi 10 serikat pekerja pusat bersama kelompok petani kompak melabeli aturan ini sebagai kebijakan yang anti-pekerja.

Mereka merasa aturan baru tersebut memberikan lampu hijau bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara sewenang-wenang dengan skema hire-and-fire.

Selain itu, poin mengenai perpanjangan jam kerja menjadi isu sensitif yang dianggap merampas keseimbangan hidup para buruh di sana.

Dampak Masif di Sektor Publik

Akibat aksi mogok nasional ini, denyut nadi ekonomi India di lebih dari 600 distrik mengalami gangguan signifikan.

Layanan perbankan sektor publik hampir lumpuh total karena para pegawainya memilih ikut bersuara di barisan protes.

Tak hanya itu, sektor industri manufaktur dan transportasi umum juga terkena imbas besar, membuat mobilitas warga di banyak titik menjadi terhambat.

Meski demikian, pihak penyelenggara aksi tetap memastikan bahwa layanan esensial tidak akan terputus total.

Fasilitas darurat seperti rumah sakit tetap beroperasi demi kemanusiaan.

Begitu pula dengan jaringan internet dan seluler yang masih berfungsi normal, memungkinkan informasi mengenai jalannya aksi tetap tersebar luas secara real-time di media sosial.

Suara dari Lapangan dan Harapan Kedepan

Aksi Bharat Bandh 2026 ini merupakan akumulasi dari rasa frustrasi yang sudah lama terpendam terkait kebijakan ekonomi pemerintah.

Para demonstran menuntut pencabutan aturan yang mempersulit pembentukan serikat pekerja.

Mereka ingin posisi tawar buruh tetap kuat di mata hukum, bukan malah dilemahkan atas nama efisiensi bisnis yang dinilai kurang manusiawi.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan masih terus berkembang dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan.

Semua mata kini tertuju pada respons pemerintah India, apakah mereka akan tetap teguh dengan kebijakan barunya atau mulai membuka ruang dialog untuk meredam kemarahan 300 juta pekerja yang tengah berjuang demi hak-hak dasarnya tersebut.

Statement:

Rajesh Kumar ( salah satu pimpinan koalisi serikat pekerja )

“Kami tidak sedang menghambat kemajuan bangsa, kami hanya menolak kemajuan yang dibangun di atas penderitaan kaum pekerja. Kode Ketenagakerjaan ini adalah langkah mundur bagi perlindungan buruh di India.”

3 Poin Penting:

1. Partisipasi Kolosal: Melibatkan sekitar 300 juta pekerja dari berbagai sektor di 600 distrik India.

2. Pemicu Utama: Penolakan terhadap empat Kode Ketenagakerjaan (Labour Codes) yang dianggap mempermudah PHK dan memperlama jam kerja.

3. Sektor Terdampak: Layanan perbankan, transportasi umum, dan manufaktur mengalami gangguan, sementara layanan medis dan internet tetap aman.

[gas/man]