Anggaran Miliaran untuk Foto Presiden di Sekolah Rakyat, Kemensos Jadi Sorotan

Pernah terpikir tidak berapa biaya yang dihabiskan untuk sekadar memasang foto pemimpin negara di dinding ruang kelas?

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelontorkan dana yang cukup fantastis untuk pengadaan bingkai foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Anggaran total yang disiapkan menyentuh angka Rp4,14 miliar, sebuah nominal yang sukses memicu perbincangan hangat di kalangan anak muda dan netizen.

Proyek pengadaan ini ditujukan khusus untuk mengisi ruang-ruang kelas dalam program Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri.

Tidak hanya foto sang presiden dan wakilnya, anggaran tersebut juga mencakup pembelian figur lambang Garuda Pancasila sebagai pelengkap aksesoris ruang belajar.

Berdasarkan data yang tercatat di Inaproc, rangkaian pengadaan ini ternyata sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025 hingga puncaknya pada tahun 2026 ini.

Rincian Paket Pengadaan dan Nilai Fantastis 2026

Jika kita membedah datanya lebih dalam, alokasi anggaran terbesar justru jatuh pada tahun 2026 dengan total mencapai Rp2,72 miliar.

Hal ini menunjukkan adanya percepatan distribusi atribut negara tersebut ke berbagai fasilitas pendidikan di bawah naungan Kemensos.

Melalui sistem e-purchasing, seluruh paket pengadaan ini dikelola dengan menggandeng satu vendor tunggal, yaitu perusahaan Nawara Cipta Permai yang berlokasi di Jakarta Timur.

Bagi kalian yang penasaran dengan harga satuannya, katalog perusahaan menunjukkan angka yang cukup spesifik untuk setiap unitnya.

Foto bingkai presiden dan wakil presiden dibanderol sekitar Rp529 ribu per unit, sementara untuk lambang Garuda Pancasila dihargai sekitar Rp345 ribu per buah.

Meski terlihat sebagai kebutuhan administratif, besarnya akumulasi dana tersebut membuat masyarakat mempertanyakan efisiensi anggaran di tengah prioritas kebutuhan sosial lainnya.

Respons Menteri Sosial dan Transparansi Teknis

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, akhirnya angkat bicara mengenai kabar yang tengah viral ini dan membenarkan adanya pengadaan atribut tersebut.

Namun, beliau memilih untuk tidak masuk terlalu dalam ke wilayah teknis pengerjaan proyek tersebut.

Menurutnya, penjelasan yang lebih rinci dan mendalam mengenai proses seleksi vendor hingga distribusi barang berada di bawah tanggung jawab pejabat pengadaan di kementeriannya.

Sikap kementerian ini lantas mengundang berbagai reaksi, terutama terkait transparansi penggunaan dana publik dalam skala besar untuk keperluan simbolis.

Banyak pihak berharap agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat.

Meski penting sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol negara, efektivitas anggaran tetap menjadi poin utama yang terus dikritisi oleh generasi muda yang makin melek literasi keuangan negara.

Urgensi Simbol Negara di Tengah Program Sosial

Pengadaan atribut kenegaraan ini sejatinya memang rutin dilakukan setiap ada pergantian kepemimpinan atau pembaharuan fasilitas publik.

Lambang Garuda dan foto pemimpin negara adalah standar identitas yang wajib ada di setiap instansi pendidikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini.

Namun, ketika nominalnya mencapai miliaran rupiah, batas antara kewajiban administratif dan pemborosan anggaran menjadi sangat tipis dalam pandangan publik.

Harapannya, Sekolah Rakyat yang menjadi sasaran program ini tidak hanya mendapatkan “wajah baru” di dinding kelas mereka, tetapi juga peningkatan fasilitas belajar yang nyata.

Integrasi antara simbolisme negara dan kualitas pelayanan sosial harus berjalan beriringan agar anggaran miliaran tersebut tidak dianggap sebagai pajangan semata.

Kini, mata publik tertuju pada bagaimana Kemensos membuktikan bahwa investasi administratif ini sebanding dengan output pendidikan yang dihasilkan.

Statement:

Saifullah Yusuf (Menteri Sosial Republik Indonesia)

“Pengadaan ini memang benar adanya dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, untuk rincian teknis mengenai detail barang dan alur distribusinya, silakan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan kami yang lebih memahami urusan tersebut secara spesifik.”

3 Poin Penting:

• Kementerian Sosial mengalokasikan total anggaran sebesar Rp4,14 miliar untuk foto bingkai Presiden-Wapres dan lambang Garuda, dengan anggaran terbesar Rp2,72 miliar pada tahun 2026.

• Seluruh pengadaan dilakukan melalui sistem e-purchasing dari vendor Nawara Cipta Permai dengan harga satuan Rp529 ribu untuk foto dan Rp345 ribu untuk lambang Garuda.

• Menteri Sosial membenarkan proyek ini tetapi menyerahkan penjelasan teknis operasional kepada pejabat pengadaan di lingkup kementerian.

[gas/man]