Setiap tahun ajaran baru, Jakarta kembali menghadapi persoalan yang hampir selalu berulang. Ribuan siswa gagal mendapatkan bangku di sekolah negeri bukan karena kurang berprestasi, melainkan karena keterbatasan daya tampung yang tersedia.
Kondisi ini membuat banyak keluarga harus mencari alternatif pendidikan lain dengan biaya yang tidak selalu terjangkau.
Data menunjukkan daya tampung SMP negeri di Jakarta hanya mampu mengakomodasi sekitar 47% dari total calon peserta didik. Artinya, lebih dari separuh siswa harus mencari sekolah swasta atau pilihan pendidikan lainnya.
Situasi tersebut selama bertahun-tahun menjadi tantangan besar, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang berharap memperoleh akses pendidikan gratis.
Pemprov DKI Gandeng Sekolah Swasta
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan terobosan melalui program sekolah swasta gratis.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025, Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk membiayai pendidikan di 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).
Dengan skema tersebut, sekitar 23.694 siswa diproyeksikan dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling ambisius dalam memperluas akses pendidikan di ibu kota.
Bukan Program Dadakan
Meski terlihat baru, program sekolah swasta gratis sebenarnya merupakan pengembangan dari kebijakan yang telah dirintis sejak 2023.
Saat itu, Pemprov DKI mulai bekerja sama dengan sejumlah SMA dan SMK swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri. Seiring waktu, jumlah sekolah yang terlibat terus bertambah hingga mencapai 103 sekolah pada 2026.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut program ini sebagai upaya memutus rantai ketidakberuntungan yang selama ini dihadapi sebagian keluarga kurang mampu.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tua terpaksa mengalokasikan biaya tambahan yang tidak sedikit agar anak-anak mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan setelah gagal masuk sekolah negeri.
Berpotensi Jadi Model Pendidikan Nasional
Kebijakan ini dibangun dengan logika sederhana, yakni memanfaatkan kapasitas sekolah swasta yang sudah tersedia melalui dukungan dana publik.
Model serupa sebenarnya telah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Belanda, Belgia, dan beberapa negara Skandinavia yang mengintegrasikan sekolah swasta non-profit ke dalam sistem pendidikan nasional melalui pendanaan pemerintah.
Meski demikian, program ini tetap membutuhkan pengawasan ketat. Pemprov DKI mewajibkan sekolah peserta memiliki akreditasi yang baik dan menerima dana BOS secara berkelanjutan selama tiga tahun terakhir.
Selain itu, sekolah penerima program dilarang memungut biaya tambahan dalam bentuk apa pun.
Jika implementasi dan pengawasan berjalan efektif, program ini berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Statement:
Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta
“Program ini merupakan upaya memutus rantai ketidakberuntungan yang selama ini membelit keluarga kurang mampu.”
3 Poin Penting:
- Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk menggratiskan 103 sekolah swasta pada 2026, mencakup jenjang SD hingga SLB.
- Program ini diproyeksikan membantu sekitar 23.694 siswa, terutama mereka yang tidak memperoleh bangku di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
- Jika berhasil, kebijakan sekolah swasta gratis berpotensi menjadi model nasional dalam mengatasi masalah akses pendidikan di kota-kota besar Indonesia.
