Gelombang kritik terhadap kondisi ekonomi nasional kembali menguat. Berbagai elemen mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil berencana menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Capek” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Aksi ini disebut sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan ekonomi serta kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Rencana demonstrasi tersebut lahir dari pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa lintas kampus yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, pada Rabu (10/6/2026) malam.
Forum tersebut menyepakati aksi bersama sebagai wadah menyampaikan aspirasi publik terkait tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Soroti Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah
Perwakilan mahasiswa, Hafidz Haernanda, menjelaskan bahwa aksi “Indonesia Capek” merupakan respons atas berbagai persoalan yang dianggap mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, demonstrasi ini bertujuan mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi yang dirasakan masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jundi Al Muhandis, menilai pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan fiskal yang perlu dievaluasi.
Ia menegaskan salah satu fokus utama tuntutan massa adalah mendorong kredibilitas fiskal negara melalui penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar anggaran dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Lima Tuntutan Jadi Sorotan
Dalam aksi yang akan berlangsung di Bundaran HI, massa menyepakati lima tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi:
- Penghentian pemborosan APBN,
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM),
- Penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
- Penghentian Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta
- Penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
Selain itu, massa juga meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah dalam pengelolaan persoalan nasional.
Para peserta aksi berharap tuntutan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Dukungan Meluas dari Berbagai Kelompok
Aksi “Indonesia Capek” tidak hanya mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa, tetapi juga sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, Serikat Perempuan SERUNI bersama BEM UI sempat melakukan aksi simbolis di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan Program MBG dan tuntutan audit menyeluruh terhadap program tersebut.
Gelombang protes serupa juga muncul di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, kelompok Suara Ibu Nasional bersama berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar aksi dengan membawa poster bernada kritik terhadap kondisi ekonomi.
Dengan semakin meluasnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, aksi “Indonesia Capek” di Jakarta diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang menyoroti isu ekonomi, daya beli, dan arah kebijakan pemerintah pada tahun 2026.
Statement:
Hafidz Haernanda, Perwakilan Mahasiswa
“Aksi ini merupakan upaya menyuarakan keresahan publik atas berbagai persoalan yang dianggap mencerminkan ketidakadilan dan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret.”
Jundi Al Muhandis, Ketua BEM FEB UI
“Kita masih belum mengetahui bagaimana stabilitas rupiah ke depan, tetapi penghentian pemborosan APBN dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang karena anggaran bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif.”
Marsinah, Humas Suara Ibu Yogyakarta
“Kondisi ekonomi yang semakin berat, kenaikan biaya hidup, dan menurunnya daya beli menjadi alasan utama masyarakat menyuarakan aspirasi.”
3 Poin Penting:
- Mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi “Indonesia Capek” di Bundaran HI pada 12 Juni 2026.
- Demonstrasi membawa lima tuntutan utama, termasuk penghentian pemborosan APBN dan evaluasi sejumlah program pemerintah.
- Gelombang protes serupa telah muncul di berbagai daerah sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
