Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik di Sulawesi Selatan.
Perkembangan kasus di Kabupaten Tana Toraja (Tator) kian memanas usai dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Tana Toraja.
Ratusan siswa dan guru mengeluh mengalami gangguan pencernaan usai menyantap hidangan yang disajikan oleh mitra penyedia pangan setempat.
Di tengah desakan evaluasi dan gelombang keprihatinan masyarakat, sikap yang ditunjukkan oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makale Batupapan 1 justru memicu sorotan tajam dari para anggota dewan.
Pihak pengelola berdalih telah menerapkan prosedur operasional standar secara ketat, namun di sisi lain malah melontarkan pernyataan yang menyudutkan penerima manfaat karena tetap mengonsumsi makanan yang terindikasi berbau tidak sedap.
Dalih Pihak Yayasan Soal SOP dan Pernyataan Kontroversial di Gedung Dewan
Dalam forum RDP yang dihadiri oleh pengelola KPPG, jajaran DPRD, serta perwakilan orang tua siswa, perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana, Louice Cristiana Mangontan, memberikan pembelaan resmi.
Louice mengklaim bahwa seluruh proses persiapan hingga distribusi makanan telah dibentengi oleh disiplin dan kontrol kualitas yang tinggi dari para relawan dapur umum.
Menurut pemaparannya, setiap menu hidangan ompreng yang dikirimkan ke sekolah-sekolah wajib melewati tahap pengujian awal oleh petugas khusus atau person in charge (PIC) di lokasi penerimaan.
Namun, Louice secara mengejutkan melontarkan sindiran terkait adanya laporan makanan berbau busuk yang tetap disantap oleh para siswa.
Pernyataan yang terkesan menyalahkan korban tersebut sontak memancing emosi para legislator dan orang tua murid di ruang rapat.
Siap Terima Sanksi Evaluasi dan Pengakuan di Luar Kendali
Meski sempat melontarkan argumen defensif, pihak mitra yayasan akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas musibah keracunan yang menimpa ratusan warga sekolah.
Louice mengakui bahwa insiden yang berdampak fatal bagi kesehatan siswa dan guru tersebut berada di luar kendali teknis timnya.
Pihaknya menyatakan siap bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses hukum serta menerima sanksi evaluasi internal dari pemerintah pusat.
Mitra pengelola berjanji akan melakukan pembenahan total terhadap manajemen sistem dapur umum guna memastikan tingkat higienitas pangan terjaga secara ketat.
Pihaknya juga berharap masyarakat tidak menjadikan musibah ini sekadar sebagai momentum untuk saling menyudutkan, melainkan sebagai bahan evaluasi bersama dalam mengawal keterbukaan dan keamanan program pangan nasional di daerah.
Data Ratusan Korban Keracunan dan Penghentian Sementara Operasional SPPG
Berdasarkan pembaruan data dari Satgas MBG Tana Toraja, akumulasi korban yang terindikasi mengalami keracunan makanan mencapai 173 orang, yang terdiri dari siswa dan guru sekolah menengah.
Sebanyak 165 orang di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif di tiga rumah sakit berbeda, sementara 8 korban lainnya menjalani perawatan rawat inap serta jalan yang tersebar di sejumlah puskesmas setempat.
Merespons krisis kesehatan ini, DPRD Tana Toraja mengambil sikap tegas dengan menerbitkan rekomendasi penutupan serta penghentian sementara seluruh aktivitas operasional SPPG Makale Batupapan 1.
Langkah pembekuan izin operasional ini berlaku hingga hasil uji laboratorium spesimen makanan, sampel air, serta muntahan korban yang dibawa ke laboratorium Makassar resmi dirilis oleh pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan.
Desakan Penanggungan Biaya Pengobatan Korban Secara Berkelanjutan
DPRD Tana Toraja menegaskan bahwa seluruh beban biaya finansial pengobatan maupun perawatan pemulihan para korban keracunan tidak boleh dilimpahkan kepada keluarga pasien.
Pihak KPPG, Badan Gizi Nasional (BGN), serta penyedia SPPG terkait diwajibkan secara hukum untuk menanggung seluruh pengeluaran medis yang tidak terjangkau oleh jaminan BPJS Kesehatan hingga para korban dinyatakan sembuh total.
Selain masalah pembiayaan medis, pemerintah daerah dan institusi sekolah didesak untuk segera membentuk Satgas Pengawasan Keamanan Pangan Mandiri di tingkat sekolah.
Kehadiran tim pengawas lokal beserta pos pengaduan cepat diharapkan mampu memfiltrasi secara ketat setiap sajian makanan yang masuk ke lingkungan sekolah, sehingga musibah keracunan makanan berulang tidak kembali mengintai kesehatan generasi muda.
Statement:
Louice Cristiana Mangontan, Perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana/Mitra SPPG
“Kami melakukan SOP betul-betul melakukan prosedur. PIC sekolah itu ada yang mana harus menerima, mencium, mencicipi menu-menu yang ada dalam ompreng itu, dipastikan tidak berbau, tidak busuk.”
“Nah, ada berbagai informasi yang katanya mau makan sudah busuk, kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan, tabe. Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki.”
Evivana Rombe Datu, Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja
“Seluruh biaya pengobatan atau kebutuhan korban yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan wajib ditanggung oleh KPPG, BGN, dan SPPG terkait secara berkelanjutan. Jangan ada yang dilimpahkan kepada korban. Mendorong dinas kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan sampel makanan di laboratorium.”
3 Poin Penting:
-
Klaim SOP dan Pernyataan Kontroversial: Mitra SPPG Makale Batupapan 1 mengklaim telah menjalankan SOP ketat dalam penyediaan MBG, namun menyoroti penerima manfaat yang tetap mengonsumsi makanan meski diduga sudah berbau.
-
Total 173 Korban Jiwa Terpapar: Satgas MBG mencatat 173 siswa dan guru di Tana Toraja mengalami keracunan, di mana 165 orang di antaranya harus dirawat intensif di rumah sakit.
-
Pemberhentian Operasional dan Tanggung Biaya: DPRD Tana Toraja merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG serta mewajibkan penyedia menanggung penuh biaya pengobatan para korban.
