Mantan Menko Polhukam Mahfud MD secara meyakinkan melontarkan usulan radikal terkait evaluasi dan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pola pengoperasian MBG saat ini perlu diubah total agar tidak lagi bertumpu pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memusatkan produksi makanan dalam jumlah masif.
Mahfud menilai bahwa program strategis ini sejatinya dapat menjelma menjadi mesin penggerak roda ekonomi baru di tingkat pedesaan.
Syarat utamanya adalah dengan mengalihkan peran pengelolaan MBG langsung kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau pemerintah desa setempat yang berada paling dekat dengan warga penerima manfaat.
Solusi Hidupkan Ekonomi Warga Desa dan Peran Sentral Koperasi Pedesaan
Melalui kanal YouTube resminya dalam podcast “Terus Terang”, Mahfud menegaskan pentingnya melibatkan struktur desa secara aktif.
Pengalihan wewenang ke KDMP dipercaya bakal memberi multiplier effect positif, di mana organisasi koperasi desa memiliki pendapatan serta lapangan kerja baru dari aktivitas penyediaan bahan pangan.
Jika kondisi koperasi di desa tertentu belum siap atau bermasalah, Mahfud membuka opsi agar kepala desa mengambil alih tanggung jawab operasional.
Pendekatan desentralisasi ini dinilai membuat rantai alur pengelolaan keuangan serta jalur pertanggungjawaban hukum menjadi jauh lebih mudah diidentifikasi dan diawasi oleh publik.
Dorong Pembongkaran Dapur Raksasa dan Alihkan Proses Memasak Langsung ke Sekolah
Dalam skema baru yang ditawarkan, Mahfud mendorong pembongkaran sistem dapur terpusat yang selama ini melayani hingga ribuan anak per hari.
Ia mengibaratkan beban operasional satu dapur SPPG yang harus memasak untuk 2.000 porsi saban hari layaknya orang yang menggelar hajatan pernikahan tanpa henti, yang berisiko tinggi memicu kelalaian.
Sebagai gantinya, Mahfud menyarankan agar proses memasak makanan dilakukan secara tersebar langsung di masing-masing sekolah (per sekolah).
Langkah pemutusan kontrak SPPG ini dianggap mampu memangkas risiko kontaminasi dan insiden keracunan masal, sekaligus memastikan makanan disajikan dalam kondisi lebih segar dan higienis.
Efisiensi Anggaran Negara dan Akuntabilitas Pengelolaan di Tangan Kepala Desa
Pengalihan peran ke pemerintah desa juga menempatkan kepala desa bukan sekadar sebagai penerima manfaat, melainkan pengawas utama rantai akuntabilitas anggaran.
Mahfud berpendapat bahwa negara lebih baik mengambil risiko memutus kontrak penyedia lama daripada menanggung kerugian triliunan rupiah akibat tata kelola yang rentan bermasalah.
Dengan sistem berbasis desa dan sekolah, jangkauan pengawasan dapat dilakukan secara real-time oleh para guru, orang tua murid, dan perangkat desa.
Transparansi aliran dana MBG pun diyakini akan lebih terjamin karena dikelola oleh ekosistem lokal yang saling mengenal satu sama lain.
Gagasan Konstruktif untuk Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis Nasional
Usulan yang disampaikan oleh Mahfud MD ini menjadi angin segar di tengah riaknya diskursus publik mengenai evaluasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Meskipun gagasan ini masih bersifat masukan konstruktif dan belum diangkat menjadi regulasi resmi pemerintah, gema pembaharuan ini menyita perhatian banyak pihak.
Keputusan akhir mengenai perubahan pola operasional MBG, peran SPPG, hingga pelibatan KDMP sepenuhnya tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Publik berharap evaluasi menyeluruh terus dilakukan agar program penyiapan gizi generasi muda dapat berjalan aman, efektif, serta memberdayakan ekonomi rakyat bawah.
Statement:
Mahfud MD, Mantan Menko Polhukam RI
“Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh. Negara harus mengambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu.”
“Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah, itu kalau mau ditata, yang ini salurkan dulu ke Kepala Desa. Desa kan dia bisa diperiksa, gitu ya.”
3 Poin Penting:
-
Usulan Desentralisasi MBG ke Desa: Mahfud MD mengusulkan pengalihan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kepala Desa untuk menghidupkan ekonomi warga.
-
Memasak Langsung di Sekolah: Mahfud menyarankan pemutusan kontrak SPPG dan mendorong proses memasak dilakukan langsung di tiap sekolah guna menghindari beban dapur terpusat yang memasak ribuan porsi per hari.
-
Akuntabilitas & Efisiensi Anggaran: Pelibatan kepala desa dan sekolah dinilai mempermudah pengawasan, meningkatkan akuntabilitas keuangan, serta meminimalisasi risiko keracunan makanan pada anak sekolah.
