Ratusan ribu warga turun ke jalan di Perancis, Belgia, Italia, dan Portugal pada Sabtu (17/10/2026), menyuarakan keresahan yang semakin sulit diabaikan: biaya hidup melonjak, upah tidak sebanding dengan pengeluaran, dan hunian terjangkau kian sulit ditemukan.
Demonstrasi berlangsung secara terpisah dan tidak terkoordinasi sebagai satu gerakan, tetapi tuntutannya memiliki benang merah.
Bagi banyak warga, terutama generasi muda, bekerja keras saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menabung atau membeli rumah.
Gelombang protes ini juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kenaikan harga barang. Pendanaan pendidikan, mahalnya biaya kuliah, dan ketidakpastian masa depan setelah lulus ikut menjadi perhatian.
Ketika biaya hidup terus naik sementara peluang untuk memperbaiki kesejahteraan terasa terbatas, kepercayaan terhadap pemerintah bisa ikut tergerus.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dirasakan secara merata.
Ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya bukan hanya angka pertumbuhan, tetapi juga kemampuan masyarakat membayar kebutuhan sehari-hari tanpa terus dihantui kecemasan finansial.
Perancis Jadi Pusat Demonstrasi, Kekerasan Memperkeruh Situasi
Profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, menilai Perancis menjadi pusat gelombang protes tersebut, dengan tanda-tanda penyebaran ke negara lain.
Ia juga menyebut mobilisasi mulai terlihat di Yunani, Jerman, dan Austria. Menurutnya, demonstrasi ini berpotensi menjadi isu penting menjelang rangkaian pemilihan umum di sejumlah negara Eropa dalam 12 bulan mendatang.
Di Perancis, Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 550.000 demonstran turun ke jalan. Namun, aksi yang membawa tuntutan sosial tersebut juga diwarnai bentrokan, penjarahan, kebakaran, dan kerusakan bangunan.
Lebih dari 1.200 orang dilaporkan ditangkap, termasuk 855 orang di Paris, sementara 150 polisi dilaporkan terluka. Balai Kota Limoges mengalami kerusakan berat akibat kebakaran.
Presiden Emmanuel Macron menyatakan pihak yang bertanggung jawab akan dituntut dan dihukum.
Situasi ini menunjukkan bahwa tuntutan publik perlu ditanggapi serius, tetapi kekerasan dan perusakan fasilitas umum justru dapat mengalihkan perhatian dari persoalan utama yang ingin diselesaikan.
Belgia dan Italia: Hak Menyampaikan Aspirasi Berhadapan dengan Ketertiban
Di Belgia, demonstrasi di Brussels dan Liege diwarnai penggunaan gas air mata serta meriam air oleh polisi untuk membubarkan massa.
Aparat menuduh sejumlah demonstran melemparkan benda ke arah petugas dan memicu kebakaran. Aksi mahasiswa sebelumnya juga berlangsung selama beberapa pekan untuk memprotes biaya pendaftaran universitas.
Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin menyebut peristiwa tersebut sebagai kekerasan yang terorganisasi dan berulang, serta menyatakan pemerintah akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban.
Meski begitu, penanganan demonstrasi tetap perlu mempertimbangkan keselamatan warga dan proporsionalitas penggunaan kekuatan.
Sementara itu, demonstrasi di Milan, Italia, yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan setelah sejumlah demonstran bertopeng melemparkan benda ke arah polisi dan membakar barikade.
Sedikitnya empat polisi dan 20 demonstran dilaporkan terluka, sedangkan lebih dari 50 orang diamankan. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa berunjuk rasa adalah hak, tapi membakar kota-kota kita bukanlah hak.
Wali Kota Milan Giuseppe Sala, juga menyatakan bahwa alasan di balik protes dapat dipahami, tetapi kekerasan terhadap aparat dan kerusakan kota tidak dapat dibenarkan.
Pesan pentingnya jelas: pemerintah perlu mendengar kritik warga, sementara demonstran harus menjaga agar aspirasi tidak tenggelam akibat tindakan destruktif.
Portugal Hadapi Krisis Hunian, Pemerintah Perlu Menjawab dengan Kebijakan Nyata
Di Portugal, puluhan ribu orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Lisbon untuk memprotes kenaikan biaya hidup, upah rendah, dan mahalnya hunian.
Harga rumah dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sementara harga sewa untuk kontrak baru juga naik hampir dua kali lipat.
Inflasi Portugal tercatat mencapai 3,6% pada September 2026, didorong antara lain oleh kenaikan harga pangan dan bahan bakar.
Tekanan ini membuat persoalan tempat tinggal semakin mendesak, terutama bagi pekerja muda dan keluarga berpenghasilan terbatas yang harus bersaing di pasar properti dengan harga terus meningkat.
Menteri Portugal Carlos Abreu Amorim menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada teriakan dari jalanan. Pernyataan tersebut mencerminkan sikap tegas pemerintah, tetapi ketegasan saja tidak cukup untuk meredakan keresahan masyarakat.
Pemerintah perlu menunjukkan langkah konkret, seperti memperluas hunian terjangkau, memperbaiki akses perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah, mengevaluasi kebijakan upah, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Di negara mana pun, demonstrasi tidak seharusnya langsung dianggap sebagai ancaman, melainkan juga sinyal bahwa ada persoalan yang belum terselesaikan.
Dialog terbuka, data ekonomi yang transparan, dan kebijakan yang dapat diukur hasilnya menjadi jalan yang lebih masuk akal daripada sekadar saling menyalahkan.
3 Poin Penting:
- Ratusan ribu warga Eropa berunjuk rasa di empat negara. Perancis, Belgia, Italia, dan Portugal menghadapi protes terkait biaya hidup, upah, pendidikan, serta hunian terjangkau.
- Aksi sosial diwarnai bentrokan di sejumlah lokasi. Peristiwa di Perancis, Belgia, dan Italia memperlihatkan pentingnya menjaga keselamatan publik tanpa mengabaikan hak menyampaikan aspirasi.
- Solusi membutuhkan kebijakan ekonomi yang nyata. Pengendalian beban biaya hidup, akses hunian, upah yang layak, dan pendidikan terjangkau perlu menjadi prioritas pemerintah.
