Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026.
Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo menekankan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan juga masalah penegakan hukum dan tanggung jawab korporasi.
Keseriusan pemerintah terlihat dari sejumlah tindakan yang telah dilakukan terhadap perusahaan yang diduga terlibat.
Prabowo mengungkapkan bahwa sebanyak 17 konsesi perusahaan telah dicabut, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa.
Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki oleh kepolisian Indonesia.
Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengirimkan pesan tegas bahwa aktivitas bisnis tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan.
Perjuangan Petugas dan Dampak Kabut Asap Lintas Negara
Di balik upaya penanganan karhutla, terdapat perjuangan besar para petugas di lapangan.
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk mengendalikan kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan.
Operasi tersebut tidak berjalan mudah karena petugas harus menghadapi kondisi lapangan yang berbahaya, bahkan mengakibatkan 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta dua helikopter hilang dalam operasi pemadaman.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pengorbanan para petugas di lapangan diikuti kebijakan yang mampu mencegah bencana serupa terulang.
Indonesia Dorong Perubahan Strategi Pencegahan Kebakaran
Persoalan karhutla juga memiliki dampak yang melampaui batas wilayah Indonesia. Kabut asap dari kebakaran hutan diketahui turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Situasi ini kembali menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di kawasan Asia Tenggara membutuhkan kerja sama antarnegara.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia apabila kebakaran hutan telah menimbulkan dampak bagi masyarakat negara tetangga.
Namun, Prabowo juga menilai bahwa pendekatan penanganan karhutla perlu mengalami perubahan.
Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak berfokus pada pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran terjadi, kini strategi harus diarahkan pada pencegahan secara sistematis sebelum api meluas.
Penegakan Hukum Harus Diikuti Pencegahan Berkelanjutan
Untuk memperkuat strategi tersebut, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program yang berorientasi pada pencegahan kebakaran hutan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pengawasan kawasan rawan kebakaran, dan penegakan aturan terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Dari sudut pandang masyarakat, kebijakan ini penting karena dampak karhutla tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan kualitas udara.
Pernyataan Prabowo di KTT ASEAN ke-49 menjadi momentum untuk mengevaluasi keseriusan Indonesia dalam menangani persoalan lingkungan.
Pencabutan konsesi dan penyelidikan terhadap puluhan perusahaan merupakan langkah penting, tetapi keberhasilannya tetap harus diukur dari hasil penegakan hukum serta kemampuan mencegah kebakaran berulang.
Indonesia membutuhkan pengawasan yang konsisten, transparansi penanganan kasus, dan kolaborasi regional agar karhutla tidak terus menjadi persoalan tahunan yang merugikan masyarakat maupun negara tetangga.
Statement:
Presiden Prabowo Subianto
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter.”
“Kami telah melakukan yang terbaik.”
3 Poin Penting:
- Penindakan korporasi: Prabowo mengungkapkan 17 konsesi telah dicabut dan 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan terkait karhutla.
- Pengorbanan petugas: Sebanyak 71.000 personel dikerahkan untuk pemadaman, dengan 16 petugas meninggal dunia dan dua helikopter hilang.
- Fokus pada pencegahan: Pemerintah menyiapkan lembaga baru dan program sistematis untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan serta meningkatkan kerja sama ASEAN.



