Dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede menjadi perhatian serius DPR RI. Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, mengecam keras dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut, mengingat pihak yang dilaporkan merupakan seorang kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
Khozin menilai dugaan tindakan tersebut menjadi alarm serius bagi integritas pejabat publik, terutama mereka yang memiliki tanggung jawab memimpin pemerintahan daerah.
Menurutnya, seorang kepala daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan keteladanan moral.

DPR Minta Kemendagri Beri Perhatian Khusus
Lebih lanjut, Khozin meminta Kemendagri tidak tinggal diam dan segera memberikan perhatian terhadap dugaan kasus yang melibatkan Bupati Kupang tersebut.
Ia menegaskan bahwa korban harus mendapatkan perlindungan serta akses terhadap keadilan tanpa adanya tekanan atau perlakuan yang merugikan.
Menurutnya, posisi seorang pejabat publik tidak boleh menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Ia juga berharap aparat kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Kepastian hukum dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan maupun aparat penegak hukum.
Polisi Diminta Usut Tuntas, Pemerintahan Daerah Jangan Terganggu
Khozin juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan pemerintahan Kabupaten Kupang di tengah mencuatnya kasus tersebut. Ia berharap proses hukum tetap berjalan tanpa menghambat pelayanan publik maupun aktivitas pemerintahan daerah.
Baginya, persoalan hukum yang melibatkan kepala daerah harus ditangani secara serius, sementara kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab besar.
Terlepas dari proses hukum yang sedang berlangsung, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa dugaan pelanggaran tidak akan dibiarkan tanpa penanganan yang jelas.
Dugaan Kekerasan Seksual Terjadi di Kompleks Rumah Dinas
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial RWM yang berusia 21 tahun.
Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat daerah yang sedang menjabat.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan bahwa pihaknya tengah menangani laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Hingga informasi ini disampaikan, kasus tersebut masih dalam penanganan kepolisian.
Dugaan terhadap Yosef Lede tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sekaligus memastikan hak dan perlindungan korban terpenuhi.
Statement:
Muhammad Khozin, Kapoksi PKB Komisi II DPR RI
“Kepala daerah semestinya tidak hanya menjadi pemimpin formal di pemerintahan, tetapi kepala daerah sebagai pemimpin moral bagi masyarakat di daerah.”
“Kami meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberi atensi atas dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh kepala daerah. Korban harus mendapatkan keadilan dan perlindungan.”
“Langkah-langkah nyata ditunggu untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan efektif.”
Kombes Henry Novika Chandra, Kabid Humas Polda NTT
“Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor.”
3 Poin Penting:
- DPR mengecam dugaan kekerasan seksual: Muhammad Khozin menilai kasus yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede menjadi persoalan serius terkait integritas pejabat daerah.
- Kemendagri diminta turun tangan: DPR mendesak adanya perhatian khusus serta perlindungan dan keadilan bagi korban RWM (21).
- Polda NTT menangani laporan: Dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut sedang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda NTT.



