Pemerintah pusat resmi menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk 38 provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran 2027.
Kebijakan ini menjadi perhatian karena nilai penerimaannya mencapai triliunan rupiah untuk sejumlah daerah.
Berdasarkan ketetapan tersebut, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terbesar, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Penetapan ini diharapkan menjadi salah satu penopang perencanaan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026 yang ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wirasakti pada 13 November 2026.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perhitungan penerimaan Pajak Rokok didasarkan pada rasio jumlah penduduk setiap provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok.
Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok.
Jawa Barat Pimpin Daftar Penerimaan Pajak Rokok 2027
Berdasarkan estimasi pemerintah, Jawa Barat menjadi daerah dengan penerimaan Pajak Rokok tertinggi, yakni mencapai Rp3,96 triliun atau tepatnya Rp3.966.416.527.784.
Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan estimasi Rp3,19 triliun, sedangkan Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan sekitar Rp2,92 triliun.
Besarnya penerimaan ketiga provinsi tersebut menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk besar memiliki porsi signifikan dalam perhitungan penerimaan pajak rokok nasional.
Di bawah tiga provinsi tersebut, Sumatera Utara diperkirakan menerima Rp1,19 triliun, Banten sekitar Rp1 triliun, dan DKI Jakarta sebesar Rp820,44 miliar.
Selanjutnya, Sulawesi Selatan memperoleh estimasi Rp731,15 miliar, Lampung Rp705,24 miliar, Sumatera Selatan Rp700,44 miliar, dan Riau Rp554,11 miliar.
Sementara itu, sejumlah provinsi lainnya memperoleh estimasi penerimaan pada kisaran ratusan miliar rupiah sesuai proporsi yang telah ditentukan pemerintah pusat.
Daftar Lengkap Estimasi Pajak Rokok 38 Provinsi
Tidak hanya wilayah di Pulau Jawa, pemerintah juga menetapkan alokasi estimasi bagi provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
Beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Kalimantan Barat memiliki estimasi penerimaan di atas Rp400 miliar.
Adapun Bali diperkirakan menerima Rp333,69 miliar, Kalimantan Selatan Rp330,62 miliar, dan Kalimantan Timur Rp319,09 miliar.
Untuk provinsi lainnya, estimasi penerimaan meliputi Jambi Rp297,46 miliar, DI Yogyakarta Rp284,41 miliar, Sulawesi Tengah Rp249,09 miliar, Sulawesi Tenggara Rp219,10 miliar, Kalimantan Tengah Rp218,47 miliar, Sulawesi Utara Rp201,78 miliar, Kepulauan Riau Rp177,85 miliar, dan Bengkulu Rp163,59 miliar.
Sementara itu, Maluku memperoleh Rp149,04 miliar, Bangka Belitung Rp119,17 miliar, Papua Pegunungan Rp112,64 miliar, Sulawesi Barat Rp112,64 miliar, Maluku Utara Rp109,01 miliar, Papua Tengah Rp105,40 miliar, Gorontalo Rp95,83 miliar, Papua Rp85,63 miliar, Kalimantan Utara Rp59,94 miliar, Papua Barat Daya Rp48,16 miliar, Papua Selatan Rp45,28 miliar, dan Papua Barat Rp45,03 miliar.
Gubernur Wajib Tetapkan Bagi Hasil untuk Kabupaten dan Kota
Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok ini tidak hanya menjadi acuan pemerintah provinsi, tetapi juga berkaitan langsung dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota.
Setelah menerima estimasi dari pemerintah pusat, setiap gubernur wajib menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing kabupaten dan kota di wilayahnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memasukkan proyeksi penerimaan tersebut ke dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa penetapan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten dan kota harus dilakukan paling lambat November 2026.
Hasil penetapan juga wajib disampaikan kepada bupati atau wali kota serta Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menyusun perencanaan pendapatan dan pembagian anggaran.
Namun, besarnya penerimaan Pajak Rokok juga perlu diikuti pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran. Masyarakat tentu berharap dana yang masuk ke kas daerah dapat memberikan manfaat nyata, termasuk mendukung pelayanan publik dan program kesehatan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
3 Poin Penting:
- Jawa Barat menjadi penerima terbesar: Estimasi Pajak Rokok 2027 mencapai Rp3,96 triliun, disusul Jawa Timur Rp3,19 triliun dan Jawa Tengah Rp2,92 triliun.
- Penetapan mencakup 38 provinsi: Perhitungan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap nasional serta target penerimaan cukai rokok.
- Gubernur wajib menetapkan bagi hasil: Alokasi untuk kabupaten dan kota harus ditetapkan paling lambat November 2026 dan disampaikan maksimal lima hari kerja setelah penetapan.



