Inilah 17+8 Poin Tuntutan pada Gelombang Aksi Unjuk Rasa di Berbagai Daerah

Gelombang aksi unjuk rasa melanda Jakarta dan sejumlah kota besar lain di Indonesia dalam sepekan terakhir. Aksi ini merumuskan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah, berfokus pada perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum.

Awalnya, unjuk rasa dimulai di depan kompleks parlemen pada 25 Agustus oleh pelajar dan mahasiswa, yang kemudian berakhir ricuh.

Dirangkum dari berbagai sumber, aksi kemudian meluas di Jakarta dan kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

Perluasan aksi ini dipicu oleh insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojol, yang dilindas mobil rantis Brimob saat aksi di Jakarta pada 28 Agustus.

Menanggapi rentetan aksi tersebut, koalisi sipil yang diwakili oleh LBH Jakarta merilis daftar tuntutan yang dikenal sebagai ’17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati’.

Tuntutan ini dibagi menjadi dua bagian:

17 Tuntutan Jangka Pendek

Beberapa poin utamanya meliputi penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi untuk kasus kematian Affan Kurniawan, pembekuan kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR, serta permintaan untuk menghentikan tindakan represif aparat dalam mengawal demo.

Tuntutan ini juga mendesak pembebasan demonstran yang ditahan dan memastikan hak-hak buruh. Poin lengkapnya sebagai berikut:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 Tuntutan Jangka Panjang

Tuntutan ini berfokus pada reformasi besar-besaran, termasuk pembersihan DPR dan reformasi partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, dan penguatan Komnas HAM serta lembaga pengawas independen lainnya.

Aksi ini juga meminta TNI untuk kembali ke barak dan tidak mengambil alih fungsi Polri. Poin lengkapnya sebagai berikut:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis

6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.