Klaim Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyalahkan cuaca panas sebagai penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menuduh masyarakat sebagai pelaku pembakaran lahan dibantah keras oleh data terbaru.
Menurut temuan Pantau Gambut dan Madani Berkelanjutan, aktivitas perkebunan monokultur skala besar justru menjadi faktor dominan di balik masifnya karhutla sepanjang tahun 2025.
Ribuan Hektare Lahan Terbakar di Area Konsesi
Pada periode Januari hingga Agustus 2025, Madani Berkelanjutan mencatat Angka Indikatif Terbakar (AIT) seluas 89.330 hektare.
Luas lahan yang terbakar ini tersebar di berbagai konsesi, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) kelapa sawit, migas, minerba, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di seluruh Indonesia.
Temuan serupa juga teridentifikasi pada ekosistem gambut, di mana Pantau Gambut menemukan 9.336 titik api di area HGU dan PBPH pada periode yang sama.
Karhutla 2025 Lebih Parah dari Tahun El Nino
Klaim Menteri Kehutanan semakin tidak relevan jika dibandingkan dengan data karhutla tahun 2023, saat Indonesia mengalami El Nino.
Madani Berkelanjutan mencatat 99.099 hektare lahan terbakar pada Juli 2025, hampir dua kali lipat dari angka Juli 2023 yang mencapai 53.973 hektare.
Pantau Gambut juga melaporkan lonjakan titik panas di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dari 3.157 titik panas pada Juli 2023 menjadi 13.608 titik panas pada Juli 2025—peningkatan yang mencapai empat kali lipat.
Korporasi Pemilik Konsesi dengan Area Terbakar Terluas
Data menunjukkan bahwa karhutla terluas di KHG selama Juli 2025 terjadi di konsesi milik PT Sumatera Riang Lestari, dengan area terbakar seluas 4.787 hektare.
Sementara itu, untuk pemegang HGU, PT Alam Sari Lestari menjadi perusahaan dengan kasus kebakaran terbanyak, mencapai 284 hektare.
Angka-angka ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan-perusahaan besar adalah kontributor utama dalam bencana karhutla.
Kalimantan Barat Alami Lonjakan Karhutla Tertinggi
Kedua lembaga tersebut juga menyoroti Kalimantan Barat sebagai provinsi dengan lonjakan angka karhutla tertinggi pada periode Juli hingga Agustus 2025.
Dalam kurun waktu dua bulan saja, AIT di provinsi tersebut naik drastis dari 1.300 hektare pada Juni menjadi 40 ribu hektare pada Agustus.
Tren serupa juga terlihat di area KHG, di mana titik panas melonjak dari 327 menjadi 7.483.
Pernyataan Menhut Dianggap Menghindari Tanggung Jawab
Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut, menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kehutanan tentang cuaca ekstrem sebagai penyebab karhutla adalah “ungkapan keliru.”
Pernyataan tersebut dinilai hanya membenarkan praktik salah yang dilakukan oleh korporasi.
Sadam Richwanudin, Legal Specialist Madani Berkelanjutan, menambahkan bahwa pemerintah seharusnya sudah dapat mengambil langkah mitigasi agar angkanya tidak sebesar itu.
Ia juga menyayangkan bahwa karhutla tahun ini turut menyambar kawasan gambut dan lindung, kawasan yang seharusnya dijaga ekosistemnya.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Tegas
Sadam juga mendesak para penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan terus menindak perusahaan yang konsesinya terbakar.
Menurutnya, prinsip strict liability yang sudah ada seharusnya diterapkan, yang membuat perusahaan bertanggung jawab penuh atas area konsesi mereka.
Menyalahkan cuaca sebagai alasan karhutla dianggap sebagai narasi berbahaya yang melepaskan tanggung jawab pemerintah dan mengabaikan solusi nyata yang sudah ada di depan mata: pengawasan ketat dan penegakan hukum serius terhadap korporasi.
Statement:
Putra Saptian, Juru Kampanye Pantau Gambut
“Pernyataan Menteri Kehutanan tentang cuaca ekstrim yang menjadi penyebab terjadinya karhutla merupakan ungkapan keliru. Pernyataan ini seakan membenarkan praktik salah yang dilakukan oleh korporasi atas aktivitas mereka yang berada di area KHG. Seharusnya pemerintah lebih fokus dalam melakukan upaya perlindungan ekosistem gambut dan tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.”
Sadam Richwanudin, Legal Specialist Madani Berkelanjutan
“Tingginya karhutla di periode Juli-Agustus sebetulnya sudah dapat diprediksi. Artinya, pengambil kebijakan seharusnya sudah dapat mengambil langkah mitigasi agar angkanya tidak sebesar itu. Kami juga menyayangkan bahwa karhutla tahun ini turut menyambar kawasan gambut dan lindung, kawasan yang seharusnya dijaga ekosistemnya.”
