Janji di PBB dan Realitas di Dalam Negeri: Amnesty Soroti Kontradiksi Kebijakan Prabowo

Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu menuai sorotan tajam dari kelompok hak asasi manusia.

Di New York, Presiden menyerukan kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan bahkan menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi penjaga perdamaian.

Namun, menurut Amnesty International Indonesia, retorika yang “terdengar mulia” itu berbanding terbalik dengan kebijakan luar dan dalam negeri Indonesia, terutama terkait isu HAM.

Mengutip siaran pers Amnesty International Indonesia, kritik utama tertuju pada diksi yang digunakan Presiden untuk menggambarkan situasi di Gaza, Palestina.

Alih-alih menyebut tragedi tersebut sebagai genosida—sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh PBB dan lembaga HAM internasional—Presiden Prabowo justru memilih menggunakan kata “catastrophe” (bencana).

Pilihan kata ini dinilai berpotensi mengaburkan tanggung jawab Israel atas kejahatan genosida, padahal penting bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk secara lantang menuntut pertanggungjawaban.

Perjuangan Palestina dan Komitmen yang Belum Tegas

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas.

Ini sejalan dengan Advisory Opinion ICJ (Mahkamah Internasional) pada Juli 2024, yang mendesak pengakhiran pendudukan militer Israel sebagai akar penyebab pelanggaran HAM berkepanjangan terhadap warga Palestina.

Lebih dari sekadar kecaman, Indonesia didesak untuk menyerukan pembongkaran permukiman ilegal Israel dan menghentikan segala bentuk perdagangan atau investasi di perusahaan yang berkontribusi terhadap genosida, apartheid, atau pendudukan ilegal Israel.

Kredibilitas Indonesia di mata dunia, kata Usman, tidak ditentukan oleh pidato yang indah, melainkan oleh tindakan nyata dan konsisten.

Melupakan Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Isu Papua

Konsistensi janji di panggung global juga dipertanyakan dalam konteks kebijakan nasional. Usman menyoroti bahwa pidato Presiden tidak menyentuh sama sekali pengakuan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia pasca-kemerdekaan.

Pengakuan negara merupakan elemen krusial untuk menghadirkan keadilan bagi keluarga korban, namun hal ini tidak terlihat dalam pidato tersebut.

Isu Tanah Papua juga menjadi titik buta dalam pidato Presiden.

Meskipun Prabowo mengangkat masalah kolonialisme, ia mengabaikan wilayah Papua yang hingga kini masih sarat dengan militerisasi, diskriminasi rasial, dan pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas.

Justru, perhatian pemerintah di Papua lebih fokus pada kebijakan ekstraktif, yang berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat adat, seperti yang terjadi pada program food estate di Merauke.

Meratifikasi Statuta Roma dan Menghormati Adat

Amnesty juga mengingatkan kembali komitmen penting yang sempat hilang di tingkat kebijakan nasional: ratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Ratifikasi ICC sempat masuk dalam empat kali RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) sejak 1998, namun hilang dalam RANHAM kelima di era pemerintahan sebelumnya.

Selain itu, pemerintah didorong untuk menunjukkan keadilan yang digaungkan di PBB dengan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Proyek pembangunan di atas tanah milik masyarakat adat seharusnya tidak dilakukan tanpa partisipasi penuh dari mereka.

Pada akhirnya, diplomasi Indonesia di dunia internasional baru bermakna jika sejalan dengan komitmen keadilan iklim, keadilan pangan, dan penghormatan HAM yang nyata di dalam negeri.

Statement:

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia

“Pidato presiden di PBB menyebut kesetaraan, keadilan, perdamaian, dan menawarkan 20.000 pasukan Indonesia untuk misi penjaga perdamaian. Retorika yang terdengar mulia itu berbanding terbalik dengan kebijakan luar dan dalam negeri dalam isu yang diangkat.”