Dari Relawan ke Politik: Gerindra Daerah Ragu Menyambut “Pencari Suaka” Kekuasaan

Di tengah euforia kemenangan, rumah besar Partai Gerindra justru dilanda dilema domestik yang cukup menggelitik.

Pasalnya, niat tulus Ketua Umum Projo, Budi Arie, untuk menyumbangkan “gelombang besar” relawan dan dirinya sendiri ke partai besutan Presiden Prabowo Subianto, justru disambut dengan palu penolakan yang bergemuruh dari kader-kader daerah.

Suara-suara dari DPC di Gresik hingga Sumatera Utara menegaskan: Gerindra bukan tempat suaka politik atau sarana mencari jabatan instan.

Penolakan ini dipicu oleh keraguan mendalam terhadap loyalitas Budi Arie. Ketua DPC Gerindra Gresik, Asluchul Alif, bahkan menyentil secara terbuka bahwa Gerindra tempat kader pejuang rakyat bukan tempat pencari jabatan.

Satire politik ini menyiratkan narasi humanis yang mendamba kesetiaan grassroot sejati, bukan politisi yang loncat pagar demi mencari “kursi empuk” pasca-dicopot dari jabatan menteri.

Menguji Loyalitas vs. Pragmatisme: Harga Sebuah Tiket Kekuasaan

Penolakan ini semakin menajam ketika DPC Gerindra Kota Batu, diwakili Heli Suyanto, menggunakan diksi yang menusuk: “Kalau cuma buat suaka kami menolak. Di sini tempat loyalitas, bukan pencari suaka.”

Ungkapan “pencari suaka” ini seolah menggambarkan Budi Arie sebagai sosok yang tengah dikejar badai politik dan mencari perlindungan di bawah payung Presiden, seperti yang juga disuarakan Ketua DPC Tulungagung, Ahmad Baharudin.

Di Sidoarjo, Mimik Idayana bahkan menyentuh aspek ideologi. Ia meminta Ketum Prabowo menolak keras Budi Arie karena dianggap “tidak cocok” dengan idealisme Gerindra sebagai partai nasionalis dan religius.

Pernyataan ini secara implisit menyinggung rumor kasus hukum dan “perbuatan tercela” yang pernah menyeret nama Budi Arie, menyiratkan adanya kekhawatiran bahwa bergabungnya Budi Arie akan membawa muatan negatif ke dalam kapal Gerindra yang baru berlayar.

Menjaga Muruah Presiden: Kekhawatiran Citra dan Catur Politik Zig-Zag

Penolakan masif ini mencapai puncaknya di Sumatera Utara (Sumut). Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prsetyo, dengan tegas menolak Budi Arie demi menjaga muruah Presiden Prabowo di mata masyarakat.

Kekhawatiran mereka beralasan: citra negatif yang melekat pada Budi Arie dinilai dapat merusak rasa cinta dan kepercayaan publik terhadap presiden baru. Sebuah pengorbanan kecil (menolak satu tokoh) demi menjaga kepercayaan jutaan pemilih.

Sentimen ini diperkuat oleh Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi. Ia menduga langkah Budi Arie adalah langkah pragmatis untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilitnya sekaligus berharap mendapat posisi penting.

Gusmiyadi juga menyinggung permainan “catur politik” Budi Arie yang dinilai “tidak beradab,” khususnya saat ia mengubah klaim arti nama Projo, yang dianggap sebagai langkah zig-zag yang tidak pantas.

Menyeimbangkan Keterbukaan dan Kesetiaan Kader

Di tengah hiruk pikuk penolakan daerah, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mencoba meredam dengan nada yang lebih normatif dan terbuka.

Muzani menegaskan bahwa Gerindra adalah partai terbuka yang menerima siapa pun, asalkan memenuhi syarat administrasi minimal seperti usia 17 tahun dan WNI.

Respons Muzani ini seolah menjadi pelipur lara, sebuah kebijakan karpet merah yang kontras dengan palang pintu yang dipasang kader daerah.

Kepala Pusat, yang membuka pintu, harus berhadapan dengan basis yang menolak tamu.

Sementara Budi Arie sendiri, yang berjanji akan ada “gelombang besar” dan niatnya untuk memperkuat sistem presidensialisme Prabowo, memilih bungkam terhadap penolakan dari kader yang ia harapkan akan menjadi rekan seperjuangan.

Kisah ini menjadi potret humanis-satiris tentang betapa mahalnya harga tiket masuk ke lingkaran kekuasaan saat ini.

Statement:

Heli Suyanto, Ketua DPC Gerindra Kota Batu dan Wali Kota Batu

“Kami di daerah ini adalah pejuang, yang mendirikan partai dengan jerih payah dan keringat. Kami menolak karena kami tidak ingin Gerindra dianggap sebagai bengkel reparasi citra atau tempat perlindungan bagi politisi yang baru ‘sadar’ setelah kekuasaannya bergeser.”

“Partai ini adalah milik kader yang loyal kepada Pak Prabowo dan rakyat, bukan milik mereka yang datang karena ada aroma kekuasaan di sana. Kalau semua orang bisa langsung masuk dan mendapat jabatan penting tanpa perjuangan, di mana letak keadilan bagi kader-kader akar rumput yang sudah belasan tahun setia? Kami tidak butuh suaka, kami butuh kesetiaan.”