Miris! Hutan Alam Sumatera Utara Tinggal Secuil, Deforestasi Masif Gara-Gara Izin Legal

Guys, ada kabar yang bikin kita harus buka mata lebar-lebar nih. Greenpeace Indonesia baru aja merilis analisis yang menunjukkan bahwa hutan alam di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus ngikis parah selama 34 tahun terakhir.

Data dari SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional) Kementerian Kehutanan nunjukkin kalau hutan alam di sana kini cuma tersisa sekitar 10 sampai 14 juta hektare doang!

Ini artinya, hutan alam cuma kurang dari 30% dari total luas Pulau Sumatera yang 47 juta hektare.

Menurut Sapta Ananda Proklamasi, Peneliti Senior Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, hutan alam di Sumut banyak banget yang berubah fungsi jadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman selama kurun waktu 1990–2024.

Gak cuma di Sumut, trend serupa juga terjadi di Aceh dan Sumatera Barat. Gawatnya, mayoritas Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera kini udah kritis karena tutupan hutan alamnya kurang dari 25%.

Batang Toru Terancam Parah, Biang Keladinya Izin Industri

Salah satu lokasi yang paling nyesek kerusakannya adalah DAS Batang Toru, yang meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Kawasan ini padahal bentang hutan tropis terakhir di Sumut, tapi malah dibebani dengan seabrek perizinan untuk industri rakus lahan, termasuk PLTA Batang Toru, yang gak cuma ngebabat hutan tapi juga ngegusur habitat orang utan Tapanuli.

Greenpeace mencatat, selama periode 1990–2022, terjadi deforestasi seluas 70 ribu hektare atau 21% dari luas DAS Batang Toru.

Saat ini, hutan alam yang tersisa cuma 167 ribu hektare atau 49% dari luas DAS. Sapta Ananda Proklamasi bilang, areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif di sana udah mencakup 94 ribu hektare (28%), didominasi oleh perizinan pemanfaatan hutan, tambang, dan perkebunan kelapa sawit.

Bagian hulu udah jadi pertanian kering, hilir jadi sawit dan industri bubur kertas. Fix, hutan alamnya tinggal di bagian tengah DAS aja.

Pemerintah Harus Akui Kesalahan Tata Kelola Hutan

Melihat kondisi ini, Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mendesak Pemerintah buat bener-bener serius beresin kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh.

Tujuannya cuma satu: menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari tragedi bencana iklim yang makin parah.

Rio, sapaan akrabnya, menekankan kalau hutan rusak dan daya dukung lingkungan yang anjlok cuma bakal bikin masyarakat makin porak-poranda saat cuaca ekstrem dateng.

Rio juga menyoroti kalau kerusakan hutan di Sumatera gak cuma karena penebangan liar. Deforestasi masif justru terjadi karena praktik ini dilegalkan oleh negara, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Krisis Iklim Gak Bisa Diatasi Cuma di Atas Kertas

Senada dengan Rio, Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, negasin kalau hujan ekstrem akan terus mengintai sebagai dampak dari krisis iklim.

Menurutnya, sebagai negara kepulauan yang rawan bencana, dampak krisis iklim ini bukan cuma soal angka, tapi udah mengancam nyawa.

Dia berharap pemerintah memperbaiki arah kebijakan nasional agar gak cuma berpihak pada segelintir orang. Apalagi, bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir November lalu udah nelepon banyak korban jiwa (604 warga meninggal per 1/12) dan kerugian materi yang besar.

Statement:

Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

“Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatra hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatra harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini.”

Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia

“Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional.”

3 Poin Penting:

1. Deforestasi Sumut Kritis: Hutan alam di Sumatera Utara (Sumut) telah berkurang drastis menjadi kurang dari 30% luas pulau, akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pertanian, dan hutan tanaman sejak 1990.

2. Izin Legal Biang Kerok: Deforestasi masif, terutama di DAS Batang Toru, didorong oleh perizinan legal berbasis lahan dan ekstraktif (sawit, tambang, PLTA) yang mencakup 28% dari luas DAS.

3. Tuntutan Tata Kelola: Greenpeace mendesak Pemerintah mengakui kesalahan tata kelola hutan dan lahan, serta segera membenahi kebijakan dengan tindakan dan target iklim yang ambisius untuk mencegah bencana ekologis berulang.