Out of The Box! DPR Dorong Legalisasi Kasino: Nyontek Jurus Negara Arab Buat Nambah Pemasukan Negara

Guys, isu legalisasi kasino di Indonesia tiba-tiba mencuat lagi dan langsung bikin heboh di Senayan! Kali ini, wacana ini dateng dari Komisi XI DPR RI.

Mereka nanggap praktik ini punya potensi gede buat jadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru. Ide ini dirujuk ke strategi fiskal yang udah diterapin banyak negara, termasuk lho negara-negara Arab!

Galih Kartasasmita, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, ngasih pandangan kalau pemerintah harus mikir out of the box. Menurutnya, langkah ini bisa memperluas basis penerimaan negara di luar sektor tradisional.

Belajar dari Sejarah Cuannya Ali Sadikin

Wacana ini nggak cuma nyontoh luar negeri. Galih dan pihak yang pro emang punya bekal sejarah domestik. Ternyata, legalisasi perjudian pernah terjadi lho di Jakarta pada tahun 1967 di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Kala itu, Ali Sadikin butuh banget anggaran buat membangun ibu kota yang masih carut-marut.

Ali Sadikin mutusin buat melokalisasi perjudian yang udah ada (dan ilegal) ke kawasan khusus. Tujuannya jelas: duit hasil judi nggak jatuh ke tangan oknum pelindung (yang nilainya sampe Rp300 juta per tahun), tapi masuk ke kas pemerintah buat bangun jembatan, jalan, sekolah, hingga rumah sakit.

Ini nunjukin kalau potensi cuan dari kasino emang udah terbukti gede di masa lalu.

Potensi Nggak Main-Main: Ratusan Miliar Ngalir ke Daerah

Dalam catatan sejarah, kasino legal pertama di Petak Sembilan, Glodok berhasil ngasilin pajak Rp25 juta setiap bulan ke Pemerintah DKI Jakarta.

Angka ini gede banget, Guys, setara dengan membeli 108,7 Kg emas di tahun 1967, atau bisa dikonversi menjadi Rp200-an miliar per bulan dengan nilai tukar masa kini!

Dana sebesar itu jelas banget bikin anggaran Jakarta melonjak drastis dan dipakai nyulap Jakarta jadi kota modern. Namun, kebijakan itu berakhir pada tahun 1974 karena larangan dari pemerintah pusat.

Wacana yang mencuat lagi ini emang ngelempar pertanyaan: mungkinkah Indonesia butuh terobosan serupa, tentu dengan regulasi yang super ketat dan transparan, untuk ngejar target pembangunan?

Next Step Strategi Fiskal Out of The Box

Usulan dari DPR ini nggak cuma pengen ngulang sejarah, tapi juga ngajak pemerintah mikir strategi fiskal yang lebih berani.

Nggak melulu ngandelin pajak atau komoditas, tapi nyari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor yang selama ini dianggap tabu tapi punya potensi gede.

Tentu aja, legalisasi ini bakal butuh kajian mendalam soal dampak sosial, ekonomi, dan fatwa keagamaan.

Statement:

Galih Kartasasmita, Anggota Komisi XI DPR RI

“Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalanin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya. Kasino disebut sebagai salah satu alternatif untuk memperluas basis penerimaan negara.”

3 Poin Penting:

1. Usulan Legalisasi Kasino Mencuat: Anggota DPR RI Galih Kartasasmita mengusulkan pemerintah mempertimbangkan legalisasi kasino sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baru, mencontoh strategi fiskal out of the box negara-negara Arab.

2. Sejarah Cuan di Era Ali Sadikin: Kasino pernah dilegalkan di Jakarta (1967–1974) oleh Gubernur Ali Sadikin untuk membiayai pembangunan kota, menghasilkan pajak yang setara dengan miliaran rupiah (nilai sekarang) per bulan.

3. Memperluas Basis Penerimaan Negara: Tujuan utama wacana ini adalah melokalisasi dana judi ilegal agar mengalir ke kas negara, menunjukkan potensi finansial yang signifikan untuk digunakan pada proyek infrastruktur dan layanan publik.