PT Bank Amar Indonesia Tbk makin serius menunjukkan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di tanah air.
Melalui penguatan layanan perbankan digital, Amar Bank berupaya membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas serta cepat.
Langkah strategis ini diambil guna merespons pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sedang melesat kencang, di mana UMKM menjadi pemain kuncinya.
Direktur Utama Amar Bank, Vishal Tulsian, menegaskan bahwa sektor UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional yang punya potensi raksasa.
Jika didukung dengan akses keuangan yang memadai, sektor ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi.
Digitalisasi perbankan hadir sebagai jawaban untuk memangkas jarak antara pelaku usaha dengan modal yang mereka butuhkan.
Solusi Digital untuk Akselerasi Ekonomi Nasional
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia.
Sektor yang sangat masif ini bahkan menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hingga 97% tenaga kerja.
Angka tersebut membuktikan bahwa memberdayakan UMKM sama saja dengan memperkuat fondasi ekonomi seluruh rakyat Indonesia.
Namun sayangnya, kontribusi besar ini belum diimbangi dengan akses pembiayaan yang merata. Pemerintah sendiri menargetkan porsi kredit UMKM bisa mencapai 30% dari total kredit perbankan nasional, namun saat ini realisasinya masih tertahan di kisaran 19-20% saja.
Kesenjangan inilah yang coba dijembatani oleh Amar Bank melalui inovasi teknologi finansial yang lebih simpel dan antiribet.
Tantangan Kesenjangan Akses Keuangan di Berbagai Daerah
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa kesenjangan akses keuangan masih jadi tantangan utama bagi pelaku usaha kecil.
Salah satu pemicunya adalah tingkat adopsi layanan keuangan yang belum seimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM di pelosok daerah merasa kesulitan untuk menjangkau layanan perbankan formal.
Selain faktor geografis, hambatan administratif sering kali jadi tembok besar bagi UMKM saat ingin mengajukan pinjaman ke bank.
Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari keluarga untuk menjalankan bisnisnya.
Amar Bank melihat kondisi ini sebagai peluang untuk hadir dengan proses pengajuan kredit yang lebih fleksibel dan berbasis digital.
Masa Depan UMKM Indonesia di Tengah Ekosistem Digital
Amar Bank optimis bahwa digitalisasi layanan keuangan adalah solusi paling ampuh untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah.
Dengan memanfaatkan teknologi canggih, proses pengajuan kredit yang tadinya rumit kini bisa dilakukan dengan jauh lebih praktis.
Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan pasar digital yang makin ketat.
Melalui gerakan untuk membangkitkan “raksasa tidur” ekonomi Indonesia, Amar Bank berkomitmen memberdayakan jutaan UMKM agar lebih melek finansial.
Diharapkan, dengan ekosistem keuangan yang makin inklusif, ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan global di masa depan.
Kini, saatnya para pelaku usaha lokal naik kelas dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Statement:
Vishal Tulsian, Direktur Utama Amar Bank
“Melalui solusi keuangan digital yang aman, andal, dan mudah diakses, perbankan digital dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk tumbuh lebih produktif dan berdaya saing. Di Amar Bank, kami berkomitmen untuk awakening Indonesia’s sleeping giant dengan memberdayakan jutaan UMKM agar dapat memanfaatkan ekosistem keuangan digital secara optimal.”
3 Poin Penting:
-
Amar Bank memperkuat layanan perbankan digital untuk mempercepat akses pembiayaan bagi 64,2 juta UMKM di Indonesia.
-
Sektor UMKM menyumbang 61% PDB nasional, namun porsi kredit perbankan masih rendah, yakni di kisaran 19-20%.
-
Digitalisasi finansial menjadi solusi untuk mengatasi hambatan administratif dan kesenjangan akses keuangan antara wilayah kota dan desa.
