Bela Pandji Pragiwaksono, Habiburokhman Jamin Pengkritik Pemerintah Gak Bakal Kena Pidana

Dunia komedi dan politik kembali memanas setelah materi stand up comedy milik Pandji Pragiwaksono yang berisi kritik tajam terhadap pemerintah dilaporkan ke pihak berwajib.

Kabar pelaporan ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen, terutama soal nasib kebebasan berpendapat di tanah air.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, akhirnya angkat bicara untuk memberikan kepastian hukum bagi para pegiat seni dan masyarakat yang hobi melontarkan kritik.

Dalam keterangan resminya yang dirilis pada Minggu (11/1/2026), politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa publik tidak perlu khawatir berlebihan.

Menurutnya, dinamika kritik dalam sebuah negara demokrasi adalah hal yang lumrah dan seharusnya tidak berujung pada jeruji besi.

Hal ini menjadi angin segar bagi para konten kreator dan komika yang sering merasa waswas saat menyuarakan keresahan mereka melalui karya-karya kreatif di media sosial.

Perlindungan Hukum Lewat KUHP dan KUHAP Baru

Habiburokhman menjelaskan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru justru dirancang untuk menjadi tameng pelindung bagi kebebasan berpendapat.

Ia membedah bahwa visi dari aturan hukum terbaru ini adalah untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang tidak perlu terhadap masyarakat yang kritis.

Jadi, pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait materi komedinya dinilai tidak akan mudah berlanjut ke tahap pemidanaan selama masih dalam koridor kritik konstruktif.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa sistem hukum kita tidak lagi digunakan sebagai alat untuk membungkam suara-suara sumbang terhadap pemerintah.

Pemerintah dan DPR ingin memberikan sinyal bahwa kritik, sekritis apa pun itu, adalah bagian dari vitamin demokrasi yang menyehatkan bangsa.

Dengan adanya jaminan ini, diharapkan iklim demokrasi di Indonesia bisa semakin terbuka dan tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan pasal-pasal karet.

Menepis Kekhawatiran Pemidanaan Sewenang-Wenang

Lebih lanjut, Habiburokhman memberikan jaminan khusus bahwa sosok seperti Pandji Pragiwaksono atau pengkritik lainnya tidak akan mengalami pemidanaan yang sewenang-wenang.

Ia menekankan bahwa dalam aturan hukum yang baru, terdapat batasan yang sangat jelas antara penghinaan yang bersifat menyerang martabat pribadi dengan kritik terhadap kebijakan atau kinerja pejabat publik.

Hal ini krusial agar aparat penegak hukum di lapangan tidak salah dalam menafsirkan sebuah laporan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih dewasa dalam menyikapi sebuah komedi atau kritik politik. Alih-alih merespons dengan laporan polisi, diskusi yang sehat jauh lebih diutamakan untuk membangun kualitas kebijakan publik ke depan.

Penegasan dari Ketua Komisi III ini diharapkan mampu meredam ketegangan antara kelompok pendukung pemerintah dengan para aktivis maupun seniman yang vokal dalam menyuarakan pendapat mereka.

Komitmen DPR Menjaga Marwah Kebebasan Berpendapat

Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus memantau implementasi aturan hukum baru ini di lapangan agar tetap sejalan dengan semangat reformasi hukum.

Habiburokhman mengingatkan bahwa hukum harus tajam dalam melindungi hak asasi manusia, bukan malah menjadi beban bagi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan.

Sikap ini menjadi bukti bahwa lembaga legislatif tetap berada di sisi masyarakat dalam menjaga marwah demokrasi.

Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan pihak kepolisian bisa lebih selektif dan profesional dalam menangani laporan terkait konten-konten kritik di media sosial.

Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa jaminan yang diberikan oleh wakil rakyat ini benar-benar terwujud.

Kebebasan berpendapat harus tetap hidup sebagai identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman opini.

Statement:

Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI

“Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono, kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang. Pemberlakuan aturan baru ini justru bertujuan untuk melindungi kebebasan berpendapat termasuk kritik publik terhadap pemerintah agar tidak terjadi kriminalisasi yang salah sasaran.”

3 Poin Penting:

• Jaminan Kebebasan: Ketua Komisi III DPR RI menjamin bahwa kritik yang dilontarkan Pandji Pragiwaksono tidak akan berujung pada pemidanaan sewenang-wenang.

• Fungsi Aturan Baru: KUHP dan KUHAP baru diklaim memiliki visi untuk melindungi hak masyarakat dalam berpendapat dan mengkritik jalannya pemerintahan.

• Filter Hukum: DPR mendorong agar laporan terhadap pengkritik disaring secara ketat agar tidak ada penyalahgunaan hukum untuk membungkam suara kritis.