Insiden menegangkan terjadi saat Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menteri Dody tidak sanggup menyembunyikan amarahnya ketika menyaksikan secara langsung lahan pertanian seluas kurang lebih 1.000 hektare yang mengering parah.
Sawah warga setempat tersebut dilaporkan sudah tidak memperoleh pasokan air selama hampir tujuh bulan berturut-turut.
Di tengah gumpalan tanah yang meretak, Dody langsung mengambil tindakan tegas dengan menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, melalui telepon seluler.
Suasana makin panas saat Dody secara terbuka meluapkan kekesalannya di hadapan warga serta awak media. Ia mempertanyakan kinerja jajarannya yang dinilai menyampaikan laporan manis di atas kertas tanpa memotret kondisi riil di lapangan.
Saluran Irigasi Mampet dan Kepasrahan Petani Beli Pompa Sendiri
Ironisnya, musibah kekeringan ini terjadi padahal lokasi persawahan hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari sungai besar yang debit airnya tidak pernah surut.
Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja justru terbengkalai dan mampet total akibat kurangnya pemeliharaan serta persoalan sedimentasi yang dibiarkan tanpa penanganan maksimal.
Kebuntuan fungsi sistem irigasi ini secara langsung mematikan sumber penghidupan para petani lokal.
Kondisi tersebut memaksa para petani, termasuk salah seorang warga bernama Supandi, untuk merogoh kocek pribadi demi membeli mesin pompa air dan selang.
Pilihan getir ini diambil agar lahan yang mereka garap tetap mendapatkan pasokan air seadanya.
Tidak adanya intervensi dari dinas maupun balai terkait selama berbulan-bulan membuat publik mempertanyakan efektivitas fungsi pelayanan publik di sektor pengairan tersebut.
Permintaan Maaf Menteri PU dan Peringatan Keras Ancam Copot Pejabat
Melihat penderitaan para petani yang harus berjuang sendirian, Menteri PU Dody Hanggodo secara terbuka menyampaikan permohonan maaf langsung sambil memeluk Supandi dan para petani setempat.
Dody mengakui secara jujur bahwa lambannya penanganan ini murni merupakan bentuk kelalaian dari jajaran Kementerian PU. Ia menyayangkan sikap pasif jajarannya yang membiarkan rakyat kecil menanggung beban biaya sendiri.
Tak berhenti di situ, Dody memberikan peringatan keras kepada Dirjen SDA dan jajarannya agar tidak lagi menyajikan laporan yang sekadar menjadi “Pemberian Harapan Palsu” (PHP).
Ia menegaskan bahwa target swasembada pangan tahun 2026 merupakan harga mati yang wajib tercapai.
Dody bahkan mengancam bakal mencopot atau melaksana-tugaskan (PLT) Kepala Balai maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mampu menunjukkan performa kerja maksimal.
Rekam Jejak Dody Hanggodo dari Kampus ITB Hingga Kabinet Presiden Prabowo
Dody Hanggodo sendiri menjabat sebagai Menteri PU dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah adanya pemisahan nomenklatur kementerian.
Pria kelahiran Mojokerto tahun 1966 ini memiliki latar belakang pendidikan yang terbilang mentereng.
Dody meraih gelar insinyur teknik perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989, sebelum melanjutkan studi Master of Petroleum Engineering di The University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat.
Sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan, Politikus Partai Demokrat yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ini memiliki rekam jejak panjang di industri minyak dan gas serta perkebunan kelapa sawit.
Dody pernah menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan seperti ASAMERA Oil Co, Fajrindo Group, hingga menjadi Komisaris di PT Pradiksi Gunatama Tbk dan PT Senabangun Anekapertiwi yang memiliki keterkaitan dengan Jhonlin Group milik pengusaha Haji Isam.
Statement:
Supandi, Petani Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi
“Iya, Pak. Kami terpaksa beli mesin pompa dan selang sendiri pakai uang pribadi supaya sawah tetap bisa diairi. Sudah berbulan-bulan tidak ada bantuan dari dinas atau balai.”
Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
“Saya minta maaf ke Pak Supandi dan para petani di sini. Ini murni kelalaian kami. Harusnya upaya tarik air pakai pompa dan selang ini sudah dikerjakan jajaran kami dari kemarin-kemarin, bukan malah dibiarkan sampai petani beli sendiri.”
“PPK kamu di mana yang paling dekat? Suruh ke sini sekarang! Saya sengaja enggak nunggu Bapak (Dirjen SDA), supaya saya bisa tunjukkan bahwa feeling saya benar.”
“Selama ini Bapak PHP saya. Hati-hati loh, sasaran swasembada pangan 2026 tidak ada kata-kata tidak tercapai. Kalau yang enggak perform, ganti saja! PLT-kan saja Kepala Balai atau PPK-nya!”
3 Poin Penting;
-
Sidak Sawah Kering: Menteri PU Dody Hanggodo meluapkan amarahnya saat sidak di Desa Karangharja, Bekasi, menemukan 1.000 hektar sawah mengering selama 7 bulan akibat irigasi tak berfungsi.
-
Permintaan Maaf dan Beli Pompa Sendiri: Dody meminta maaf langsung kepada petani yang terpaksa membeli mesin pompa air dengan uang pribadi, serta menegaskan hal tersebut merupakan kelalaian jajarannya.
-
Ancaman Copot Pejabat: Menteri PU menegaskan target swasembada pangan 2026 wajib tercapai dan mengancam akan mengganti atau melaksana-tugaskan (PLT) Kepala Balai dan PPK yang tidak berkinerja baik.
