Berbagai bencana alam yang melanda Indonesia dalam dua tahun terakhir menjadi ujian besar bagi pemerintah, mulai dari erupsi gunung api, pergerakan tanah, hingga banjir yang merusak permukiman dan memutus akses transportasi.
Di tengah situasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat beberapa kali turun langsung ke daerah terdampak untuk melihat kondisi masyarakat.
Kunjungannya tidak hanya dilakukan ketika warga masih berada di pengungsian, tetapi juga saat proses pemulihan infrastruktur mulai berjalan.
Dari Flores Timur hingga Aceh, rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
Selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Gibran menjalankan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan.
Mulai dari meninjau posko pengungsian, memastikan kebutuhan dasar warga, menyerahkan bantuan, hingga mengawal pembangunan kembali fasilitas publik.
Namun, persoalan bencana tentu tidak selesai hanya dengan kehadiran pejabat di lapangan. Kecepatan distribusi bantuan, koordinasi antarlembaga, serta kepastian pemulihan kehidupan masyarakat menjadi ukuran penting dari keberhasilan penanganan bencana.
Karena itu, kunjungan-kunjungan tersebut menarik untuk dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah menjawab kebutuhan warga sejak masa darurat hingga pemulihan.

Dari Erupsi Lewotobi hingga Pergerakan Tanah Sukabumi
Salah satu kunjungan awal Gibran dilakukan pada 14 November 2024, ketika ia mendatangi lokasi pengungsian masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Dalam peninjauan tersebut, Gibran mengunjungi sejumlah pos lapangan, antara lain Konga, Kobasoma, Lewolaga, dan Lewoingu.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kunjungan tersebut bertujuan melihat secara langsung kondisi pengungsi sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan yang membutuhkan layanan kesehatan, makanan, air bersih, serta tempat tinggal sementara yang layak.
Dalam laporan BNPB, Gibran menegaskan pentingnya memastikan bantuan menjangkau seluruh pengungsi.
Perhatian serupa kembali terlihat ketika Gibran mengunjungi Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, pada 6 Desember 2024.
Wilayah tersebut mengalami pergerakan tanah setelah hujan intensitas tinggi pada 4 Desember.
Bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Kepala BNPB Suharyanto, Gibran meninjau kerusakan permukiman serta kondisi warga yang terpaksa mengungsi demi keselamatan.
Gibran Minta Penanganan Bencana Tidak Setengah-Setengah
Dalam kunjungan ke Sukabumi, Gibran mendorong agar penanganan darurat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Ia menyoroti pentingnya pemetaan kawasan rawan bencana, evakuasi masyarakat dari zona berbahaya, serta perbaikan akses yang dibutuhkan untuk mendukung mobilitas bantuan.
Gibran juga mengunjungi posko pengungsian, berdialog dengan masyarakat, dan menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok serta perlengkapan untuk anak-anak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada kerusakan bangunan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Kepala BNPB Suharyanto turut menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani masyarakat terdampak hingga proses penanganan selesai.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah pusat.
Sebab, setelah masa tanggap darurat berakhir, masyarakat masih harus menghadapi persoalan lain, seperti kehilangan tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, hingga terbatasnya akses pendidikan dan pelayanan publik.
Mengawal Pembangunan Infrastruktur di Aceh
Perhatian Gibran terhadap daerah terdampak bencana berlanjut pada tahap pemulihan infrastruktur. Pada 6 Agustus 2026, ia meninjau pembangunan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh.
Jembatan tersebut dibangun kembali untuk memulihkan jalur transportasi Bireuen–Takengon yang sebelumnya terputus akibat bencana.
Dalam peninjauan itu, Gibran mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan pekerjaan sekaligus mengingatkan pentingnya membangun infrastruktur yang mampu menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Baginya, pembangunan kembali tidak cukup hanya mengejar penyelesaian proyek, tetapi juga harus mempertimbangkan ketahanan bangunan terhadap potensi bencana berikutnya.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan kerusakan jembatan apabila tidak dibangun dengan perencanaan yang matang.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Zulkarnain, menjelaskan bahwa Gibran juga meminta percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi.
Ketika peninjauan berlangsung, progres pembangunan dilaporkan mencapai sekitar 45% dengan target awal dapat difungsikan pada Oktober 2026.
Target tersebut menjadi bagian dari rencana pekerjaan yang disampaikan saat kunjungan, bukan otomatis menjadi konfirmasi bahwa seluruh pembangunan telah selesai.
Bukan Hanya Jembatan, Mitigasi Banjir Juga Jadi Sorotan
Selain Jembatan Teupin Mane, Gibran turut meninjau pembangunan Jembatan Gantung Kendawi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memulihkan akses masyarakat, terutama pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua. Keberadaan jembatan ini juga penting bagi pelajar yang membutuhkan jalur aman untuk menuju sekolah.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran memperhatikan kondisi sungai di sekitar lokasi dan menekankan pentingnya normalisasi untuk mengurangi risiko banjir.
Menurutnya, pembangunan jembatan tanpa pembenahan kondisi lingkungan berpotensi membuat kerusakan serupa kembali terjadi ketika curah hujan meningkat.
Gibran bahkan menyoroti bahwa penanganan sungai membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan infrastruktur dan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik yang terlihat.
Penataan aliran sungai, penguatan kawasan rawan longsor, sistem peringatan dini, dan edukasi kebencanaan juga perlu menjadi prioritas.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kembali akses transportasi, tetapi juga perlindungan yang lebih baik ketika bencana kembali mengancam.
Statement:
Gibran Rakabuming Raka
“Kami pastikan kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, air bersih, tenda, dan fasilitas kesehatan terpenuhi dengan baik di setiap pengungsian.”
Suharyanto, Kepala BNPB
“Karena itu BNPB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan semua relawan bertekad untuk menangani masyarakat terdampak sampai tuntas.”
3 Poin Penting:
-
Penanganan darurat: Gibran meninjau pengungsian erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur pada November 2024 dan korban pergerakan tanah di Sukabumi pada Desember 2024.
-
Pemulihan infrastruktur: Pada Agustus 2026, Gibran meninjau pembangunan Jembatan Teupin Mane dan Jembatan Gantung Kendawi di Aceh untuk memulihkan akses masyarakat.
-
Mitigasi bencana: Pemerintah didorong tidak hanya memperbaiki fasilitas yang rusak, tetapi juga memperkuat normalisasi sungai, kualitas konstruksi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.



