Curhat Sang Bendahara Negara: Menkeu Purbaya Tolak Label “Juru Bayar”

Dunia birokrasi kembali diguncang oleh drama perebutan identitas.

Kali ini, pemeran utamanya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang secara heroik menolak label “juru bayar” yang disematkan padanya oleh para petinggi BUMN.

Pengaduan sejumlah BUMN ke Komisi XI DPR RI rupanya telah melukai harga diri sang Menteri.

Dalam rapat kerja yang dipenuhi aura ketidaksetujuan, Purbaya menegaskan bahwa kursinya di Kemenkeu bukan sekadar loket kasir yang bertugas mencairkan tagihan.

Ia bilang bukan juru bayar saja. Ia juga akan masuk, akan melihat mereka jalankan apa tidak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau tidak, Menkeu akan potong uangnya.

Ia juga menyebut dirinya adalah pengawas yang bisa kapan saja mengganti dirutnya.

Pernyataannya itu jelas mengonfirmasi bahwa posisi Menkeu saat ini telah berevolusi menjadi Komisaris Utama Agung yang berhak mencabut nyawa jabatan direktur.

Ia terkesan kecewa karena para pimpinan BUMN itu—yang ia anggap seharusnya “cerdas”—justru memilih melapor ke ‘Bunda’ DPR alih-alih berlutut dan meminta restu langsung ke hadapannya.

Seni Menagih dan Filosofi Biaya

Menkeu Purbaya kemudian memberi ceramah singkat tentang seni menagih yang baik dan benar, menanggapi tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina.

Ia memastikan pembayaran tahun lalu telah lunas. Namun, pembayaran tidak bisa secepat kilat, karena harus melalui proses pemurnian jiwa yang panjang berupa audit dan verifikasi BPK hingga BPKP.

Proses ini, konon, diperlukan agar uang rakyat benar-benar suci.

Purbaya, yang mengaku pernah berkarier di sektor swasta, berjanji untuk memangkas ritual birokrasi tersebut menjadi hanya satu bulan saja.

Janji ini adalah kabar baik bagi BUMN yang cost of capital-nya bengkak karena harus menunggu keajaiban audit.

Namun, Purbaya kembali menunjukkan kekecewaannya pada Direktur Utama Danantara—yang ia anggap temannya. Nampaknya, dalam hubungan pertemanan versi birokrasi, mendahulukan jalur formal adalah dosa besar.

Komitmen Anti-Untung dan Visi Juru Ganti Dirut

Di balik ketidaksukaan pada label “juru bayar,” Purbaya sebenarnya adalah seorang visioner. Ia tidak mau hanya membayar tagihan tanpa ancaman subliminal.

Ini adalah komitmen anti-rugi yang luar biasa. Sang Menkeu dengan heroik berjanji bahwa selama tagihan masuk akal, ia akan memprosesnya secepatnya, memastikan program Public Service Obligation (PSO) tidak mengganggu cash flow BUMN, dengan catatan BUMN tersebut harus selalu menguntungkan.

Sebuah syarat yang sungguh-sungguh humanis dan mudah dipenuhi.

Keseriusan Purbaya dalam menjalankan peran barunya sebagai Manajer Proyek Nasional terlihat dari tindakannya yang langsung meninjau proposal.

Proposal Danantara, menurutnya, masih belum jelas, tidak seperti ide mulia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Proyek USD75 Miliar dan Negosiasi Gizi 9 Sen Dolar

Purbaya mencontohkan hasil diskusi yang jauh lebih berbobot, yakni pembicaraan dengan Menteri ESDM dan Presiden Prabowo soal PLTS.

Proyek ini diestimasikan menelan biaya USD75 miliar. Awalnya, biaya yang diusulkan mencapai 9 sen dolar per kWh.

Angka ini, menurut Purbaya, masih terlalu tinggi, yang berarti subsidi akan bertambah. Sebuah kebenaran universal: harga apa pun yang diusulkan BUMN, pasti akan selalu membuat subsidi bengkak.

Namun, kabar baik datang kemudian: harga telah berhasil ditekan menjadi 6 sen dolar per kWh. Purbaya menyambutnya dengan gembira.

Jadi, begitulah: tugas seorang Menkeu bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menjadi negosiator ulung yang memastikan setiap sen yang dikeluarkan berujung pada hilangnya subsidi di masa depan.

Ganti Dirut adalah bonus sampingan.

Statement:

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan 

“Saya bukan juru bayar saja. Saya ini pengawas, saya penentu arah, saya juga konsultan swasta yang paham cost of capital. Jadi, jangan hanya bawa tagihan, bawa juga proposal efisiensi dan, yang paling penting, langsung ngadap saya kalau mau selamat. Awas besok!”

“Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam saja.”