Dilema Negara Maju: Butuh Tenaga Kerja tapi Pintu Migrasi Makin Tertutup Rapat

Dunia saat ini lagi menghadapi situasi yang cukup absurd. Di satu sisi, negara-negara dengan ekonomi raksasa seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa sedang butuh banget asupan pekerja asing buat memutar roda ekonomi mereka.

Namun, di sisi lain, sentimen anti-migrasi justru lagi naik daun. Alhasil, laporan International Migration Outlook 2025 dari OECD menunjukkan kalau angka migrasi tenaga kerja permanen global terjun bebas hingga 21% tahun lalu.

Fenomena ini bukan cuma soal tren, tapi masalah serius buat masa depan ekonomi global yang masyarakatnya mulai menua.

Menariknya, penurunan ini sudah mulai terasa bahkan sebelum Donald Trump kembali menduduki kursi kepresidenan dengan janji pemangkasan imigrasi yang masif.

Ternyata, kebijakan internal di negara-negara seperti Inggris dan Selandia Baru menjadi motor utama di balik anjloknya angka perpindahan pekerja ini secara global.

Inggris dan Selandia Baru Jadi Pelopor Pengetatan Visa

Banyak yang nggak menyangka kalau penurunan migrasi permanen paling tajam dipicu oleh perubahan regulasi di Inggris.

Pasca-Brexit, Inggris mereformasi jalur visa Pekerja Kesehatan dan Perawatan dengan aturan yang super ketat, termasuk melarang pekerja membawa anggota keluarga mereka.

Dampaknya? Permohonan visa turun drastis, padahal sektor kesehatan di sana lagi teriak kekurangan staf. Situasi ini bikin banyak calon pekerja terampil berpikir dua kali buat mengadu nasib di Inggris.

Selandia Baru pun setali tiga uang. Negara yang terkenal ramah ini resmi menutup skema residensi pasca-pandemi yang dulunya memudahkan ratusan ribu migran sementara untuk menetap secara permanen.

Kebijakan “buka-tutup” ini bikin ketidakpastian tinggi bagi para ekspatriat. Padahal, tanpa aliran tenaga kerja yang stabil, sektor-sektor vital di negara maju terancam stagnan karena kekurangan orang untuk mengisi posisi-posisi penting.

Sektor Teknologi Terancam Gara-Gara Biaya Visa Selangit

Geser ke Amerika Serikat, tantangan buat pekerja terampil makin nggak masuk akal. Di bawah kepemimpinan Trump yang baru, biaya visa H-1B—yang jadi tumpuan para profesional teknologi, teknik, dan medis—meroket tajam dari yang semula hanya sekitar 2.000 hingga 5.000 dolar AS, kini bisa mencapai 100.000 dolar AS atau setara Rp1,67 miliar per pemberi kerja.

Angka yang fantastis ini jelas jadi beban berat buat perusahaan yang ingin merekrut talenta global terbaik.

Nggak cuma di AS, Australia dan Kanada juga ikut menaikkan standar gaji untuk visa terampil. Negara-negara Nordik seperti Finlandia pun mencatat penurunan migrasi hingga 36%.

Kebijakan yang makin proteksionis ini dianggap sebagai “bunuh diri ekonomi” oleh sebagian ahli, karena permintaan pasar sebenarnya tetap tinggi, namun dihambat oleh ambisi politik dan birokrasi yang makin rumit serta mahal.

Jerman Krisis Pekerja di Era Friedrich Merz

Di jantung Eropa, Jerman juga nggak luput dari masalah. Meskipun Jerman butuh setidaknya 550.000 migran per tahun untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun, kebijakan Kanselir Friedrich Merz justru memperketat jalur masuk.

Jumlah orang yang datang dengan visa kerja di Jerman anjlok 32% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini diperparah dengan proses pengakuan gelar dan pelatihan vokasi yang birokrasinya makan waktu bertahun-tahun.

Seeta Sharma, spesialis migrasi internasional, menyebutkan kalau narasi “negara tidak ramah” yang disuarakan para politisi sayap kanan mengirimkan gelombang kejutan ke negara pengirim seperti India.

Jika jalur legal makin tertutup dan dipersulit, risikonya adalah lonjakan migran ilegal yang justru lebih sulit dikontrol.

Pada akhirnya, ekonomi dunia berada di persimpangan jalan: mengikuti ego politik atau mendengarkan kebutuhan nyata pasar kerja yang kian kritis.

Statement:

Herbert Brücker, Profesor Ekonomi di Universitas Humboldt Berlin

“Kita membutuhkan migrasi untuk menggantikan pekerja yang pensiun. Tanpa itu, kita tidak dapat menjaga pasokan tenaga kerja tetap stabil. Saat ini kita bahkan kekurangan sekitar tiga juta pekerja di Jerman karena proses birokrasi yang terlalu lambat.”

3 Poin Penting:

1. Migrasi tenaga kerja permanen ke negara-negara OECD mengalami penurunan drastis sebesar 21% akibat kebijakan politik yang lebih ketat, bukan karena penurunan permintaan pasar.

2. Peningkatan biaya visa dan pembatasan bagi keluarga tanggungan di AS dan Inggris mengancam sektor-sektor kritis seperti teknologi dan kesehatan.

3. Terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan ekonomi terhadap pekerja migran (akibat penuaan populasi) dengan kebijakan politik yang cenderung anti-imigrasi di negara maju.