Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan ada tambahan kuota impor BBM tahun ini, meskipun pasokan di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR menipis.
Alih-alih mengimpor BBM baru, badan usaha swasta didorong untuk membeli pasokan dari Pertamina melalui proses sinkronisasi.
Mengutip CNBC Indonesia, Dirjen Migas Laode Sulaeman menyatakan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta bukanlah karena masalah pasokan secara nasional.
Ia mengakui adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan BBM nonsubsidi. Ia menyebut tidak ada impor baru. Laode, menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan ketersediaan pasokan melalui mekanisme domestik.
Peralihan Konsumsi Jadi Biang Kerok
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa penyebab menipisnya stok BBM di SPBU swasta adalah adanya peralihan konsumsi dari BBM subsidi ke nonsubsidi.
Peralihan ini terjadi seiring dengan penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.
Ia menambahkan, banyak masyarakat yang belum mendaftar QR Code atau memiliki kendaraan dengan kapasitas mesin (CC) yang tidak sesuai ketentuan, sehingga mereka beralih menggunakan BBM nonsubsidi di SPBU swasta.
Pertamina Berpeluang Impor BBM untuk SPBU Swasta
Meskipun tidak ada tambahan kuota impor bagi swasta, ESDM membuka peluang bagi Pertamina untuk melakukan impor tambahan guna memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
Dalam Republika, Laode Sulaeman menjelaskan bahwa kebijakan impor hanya boleh melalui satu pintu, yaitu Pertamina.
Saat ini, ESDM sedang menunggu data kebutuhan volume dan spesifikasi BBM dari Shell dan BP-AKR. Jika stok Pertamina tidak mencukupi, impor tambahan dapat dilakukan oleh Pertamina.
Persiapan Kuota Impor Tahun Depan
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga telah mempersilakan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina jika pasokan impor mereka kurang.
Untuk penetapan kuota impor tahun 2026, ESDM meminta badan usaha swasta untuk menyiapkan kajian sebagai masukan.
Hal ini menunjukkan pemerintah berupaya mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang.
Statement:
Dirjen Migas Laode Sulaeman
“Tidak ada (impor baru). Sinkronisasi dengan Pertamina.”
“Kalau Pertamina ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia akan diberikan kesempatan mengimpor. Kan satu pintu.”
“Saya sudah sampaikan ke badan usaha swasta, tolong berikan masukan ke kami guna proses pengambilan kebijakan tahun 2026.”
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung
“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter, yang ini BBM jadi. Ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta.”
