Fiskal Lagi Sesak! Beban Bunga Utang Tembus Rp599 Triliun di Awal 2026

Memasuki tahun 2026, kondisi APBN kita tampaknya lagi nggak baik-baik saja nih, Sobat. Anggaran negara seolah dipaksa buat “diet ketat” karena harus menanggung beban pembayaran bunga utang yang mencapai angka fantastis, yakni Rp599,44 triliun.

Angka ini naik sekitar 8,6% dibandingkan tahun 2025 yang “hanya” di level Rp552,1 triliun. Kenaikan yang didominasi oleh bunga utang dalam negeri ini bikin ruang gerak pemerintah buat membiayai proyek-proyek seru jadi makin terbatas.

Peningkatan beban ini sebenarnya bukan hal yang muncul tiba-tiba, melainkan efek domino dari berbagai faktor struktural.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga global jadi salah satu biang keroknya.

Kondisi ini bikin biaya refinancing atau pembiayaan ulang utang pemerintah, terutama Surat Berharga Negara (SBN), jadi makin mahal karena pasar lagi sensitif banget sama sentimen ekonomi dunia.

Warisan Pandemi dan Jebakan Suku Bunga Global

Nggak bisa dimungkiri, akumulasi utang jor-joran saat masa pandemi 2020-2021 sekarang mulai terasa efeknya. Kala itu, defisit APBN sempat melebar gila-gilaan di atas 6% terhadap PDB demi menyelamatkan ekonomi.

Nah, sekarang utang-utang tersebut sudah memasuki masa jatuh tempo di tengah kondisi tingkat bunga yang lagi tinggi-tingginya.

Ketergantungan kita pada market-based financing bikin fiskal kita jadi gampang “baper” alias sensitif terhadap pergerakan pasar keuangan global.

Meskipun secara rasio utang terhadap PDB Indonesia masih di angka moderat (sekitar 39-40 persen), risiko sebenarnya ada pada biaya utang atau interest burden.

Kalau dibandingin sama negara-negara tetangga di Asia, rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara kita tergolong cukup mahal.

Akibatnya, arus kas fiskal jadi tertekan banget, meskipun stok utangnya sendiri terlihat masih dalam batas aman menurut aturan undang-undang.

Belanja Pembangunan Tergerus dan Dilema Kebijakan

Besarnya porsi buat bayar bunga utang ini otomatis “memakan” jatah belanja pembangunan dan perlindungan sosial (perlinsos).

Rizal mengkhawatirkan pemerintah bakal menghadapi trade-off yang berat banget: pilih jaga stabilitas fiskal atau genjot pertumbuhan ekonomi?

Kalau nggak dikelola dengan extra hati-hati, kualitas stimulus fiskal kita bisa menurun, dan efektivitas APBN sebagai alat stabilisasi ekonomi pun bakal melemah drastis.

Kondisi ini bikin para ekonom mulai memberikan saran pedas tapi realistis. Lonjakan pembayaran bunga utang ini menandakan kewajiban negara sudah sangat menekan kemampuan fiskal.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap proyek-proyek yang nggak efisien harus segera dilakukan agar anggaran negara nggak habis cuma buat bayar bunga tanpa memberikan dampak balik yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Proyek Mercusuar IKN Disarankan Dievaluasi Kembali

Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, menyarankan langkah yang cukup berani, yaitu mengevaluasi proyek-proyek mercusuar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, di tengah beban utang yang makin berat, alokasi anggaran sebaiknya dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan punya dampak berantai kuat, seperti pertanian dan industri.

Sektor-sektor ini dinilai lebih mampu menumbuhkan ekonomi dari akar rumput dibandingkan proyek infrastruktur besar yang memakan biaya selangit.

Fokus pada program yang menumbuhkan kembali sektor riil dianggap sebagai kunci agar fiskal kita bisa bernapas lagi.

Dengan menguatkan sektor pertanian dan industri, ketergantungan kita pada utang baru untuk membiayai operasional negara diharapkan bisa berkurang pelan-pelan.

Tahun 2026 ini bakal jadi ujian berat buat pemerintah dalam menyeimbangkan antara ambisi pembangunan dengan kenyataan pahit beban bunga utang yang kian menjulang.

Statement:

M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef

“Biaya refinancing meningkat signifikan, karena suku bunga global naik. Sementara sebagian besar pembiayaan kita berbasis pasar. Risiko fiskal tidak hanya ditentukan rasio utang, melainkan bergantung biaya utang atau interest burden. Akibatnya arus kas fiskal semakin tertekan, meskipun stok utang terlihat masih aman.”

3 Poin Penting:

• Lonjakan Biaya Bunga: Pembayaran bunga utang 2026 mencapai Rp599,44 triliun, naik 8,6% akibat suku bunga global yang tinggi dan biaya pembiayaan ulang (refinancing) yang makin mahal.

• Ruang Fiskal Menyempit: Beban bunga yang besar menggerus anggaran belanja pembangunan dan perlindungan sosial, memaksa pemerintah menghadapi dilema antara stabilitas fiskal atau pertumbuhan ekonomi.

• Saran Evaluasi Proyek: Ekonom menyarankan penundaan atau evaluasi proyek mercusuar seperti IKN untuk mengalihkan dana ke sektor produktif seperti pertanian dan industri yang punya dampak ekonomi lebih luas.