Greenpeace Angkat Isu #SaveRajaAmpat di Forum PBB Fiji

Organisasi lingkungan Greenpeace Asia Tenggara membawa kampanye #SaveRajaAmpat ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Nadi, Fiji, bulan Agustus lalu.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan PBB untuk Lingkungan Hidup (UNEP) dan Kementerian Lingkungan Hidup Fiji ini, Greenpeace menyoroti pentingnya tata kelola mineral yang adil dan berkelanjutan, khususnya nikel, dalam konteks transisi energi global.

Ancaman terhadap Raja Ampat

Rayhan Dudayev, Senior Regional Campaign Strategist untuk Greenpeace Asia Tenggara, menegaskan bahwa transisi energi seringkali dijadikan dalih untuk menjustifikasi pertambangan mineral, termasuk di kawasan kaya keanekaragaman hayati seperti Raja Ampat.

Melalui kampanye #SaveRajaAmpat, Greenpeace mengungkap berbagai kerusakan akibat tambang nikel, mulai dari deforestasi, polusi laut, hingga perusakan habitat dan pelanggaran hak masyarakat adat Papua.

Meskipun Pemerintah Indonesia sempat mengumumkan pencabutan empat dari lima izin tambang di Raja Ampat, Greenpeace mendesak adanya keputusan resmi tertulis untuk perlindungan penuh dan permanen.

Dorongan untuk Aturan Tata Kelola Mineral Internasional

Dalam forum tersebut, Greenpeace mendesak adanya panduan internasional yang ketat untuk mengatur kewajiban perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia dalam rantai pasok mineral.

Dunxin Weng, Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara di Malaysia, berharap Majelis Lingkungan Hidup PBB (UNEA) dapat menghasilkan resolusi yang mengatur tata kelola mineral secara adil, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan dari masyarakat adat.

Ia juga mendesak negara-negara anggota untuk menetapkan kawasan-kawasan rentan dan memiliki nilai kultural, seperti wilayah adat dan situs warisan dunia UNESCO, bebas dari aktivitas pertambangan.

Laporan UNESCO bahkan menunjukkan adanya tumpang tindih konsesi tambang dengan situs warisan dunia, dengan angka 42 persen di kawasan Asia Pasifik.

Isu Konflik Bersenjata dan Lingkungan

Selain isu pertambangan, Greenpeace Asia Tenggara juga menyoroti dampak invasi militer dan konflik bersenjata terhadap lingkungan hidup.

Mereka mendesak agar isu ini dibahas dalam pertemuan UNEA di Kenya akhir tahun ini, menekankan pentingnya mengintegrasikan gencatan senjata dengan upaya pemulihan lingkungan.

Rayhan Dudayev mencontohkan konflik di Gaza, di mana serangan militer Israel telah menyebabkan kerusakan ekologis yang parah, merusak ekosistem dan melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Ia menekankan bahwa komunitas internasional harus bertindak untuk menghentikan kekejaman tersebut.

Kerusakan Lingkungan Akibat Konflik di Gaza

Rayhan menambahkan, sebuah kajian yang diluncurkan oleh UNEP pada Juni 2024 menyatakan bahwa operasi militer Israel di Gaza telah menimbulkan dampak ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Statement:

Rayhan Dudayev, Senior Regional Campaign Strategist untuk Greenpeace Asia Tenggara

“Misalnya, seiring dengan masifnya tambang nikel di negara-negara Selatan seperti Indonesia, kawasan kaya keanekaragaman hayati seperti Raja Ampat terancam rusak.”

Dunxin Weng, Juru Kampanye Greenpeace Asia Tenggara di Malaysia

“Kami juga mendesak negara-negara anggota untuk menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang rentan dan punya nilai kultural, seperti wilayah masyarakat adat dan situs warisan dunia UNESCO, bebas dari aktivitas pertambangan mineral.”

Rayhan Dudayev

“Masyarakat Gaza menghadapi risiko meningkatnya kerusakan tanah, air, dan polusi udara, serta kerusakan ekosistem yang tak bisa pulih. Semua itu memperburuk penderitaan yang mereka tanggung akibat operasi militer Israel.”