Greenpeace Minta Pemerintah Terapkan Pajak Tinggi bagi Perusak Lingkungan dan Orang Super Kaya

Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak bagi industri perusak lingkungan dan kelompok super kaya. Dana dari pajak tersebut diyakini dapat menjadi sumber pembiayaan krusial untuk pembangunan berkelanjutan dan penanganan krisis iklim.

Desakan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 31 Juli 2025.

Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk memainkan peran aktif dan strategis dalam forum internasional, seperti Konvensi Pajak PBB (UN Tax Convention) dan KTT G20.

Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan fiskal global dan menuntut kontribusi nyata dari pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Prinsip “Pencemar Membayar” dan Pajak Progresif

Organisasi ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi Prinsip “Pencemar Membayar” (Polluter Pays Principle) dan menerapkan pajak lingkungan yang progresif.

Usulan ini mencakup mekanisme perpajakan global terhadap keuntungan perusahaan multinasional di sektor minyak, gas, batubara, dan industri intensif karbon lainnya. Hasil pajak tersebut diusulkan untuk digunakan sebagai pembiayaan iklim dan pembangunan global.

Pajak Kekayaan Minimum Global bagi Individu Ultra-Kaya

Selain industri, Greenpeace juga mendorong penerapan pajak kekayaan progresif bagi individu ultra-kaya. Mereka berharap pemerintah Indonesia dapat mendukung penerapan Pajak Kekayaan Minimum Global melalui kerangka Konvensi Pajak PBB, seperti yang akan dibahas dalam KTT G20.

Langkah ini bertujuan agar kelompok super kaya juga ikut berkontribusi secara adil dalam pendanaan aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan Publik

Survei yang dilakukan Greenpeace dan Oxfam di 13 negara menunjukkan dukungan publik yang besar terhadap usulan ini. Sebanyak 86% responden mendukung pajak lebih tinggi bagi perusahaan minyak dan gas, dan 90% mendukung pajak untuk kelompok super-kaya.

Greenpeace menyatakan siap berdiskusi langsung dengan pemerintah untuk membahas potensi kebijakan fiskal ini. “Pemerintah harus berdiri di garis depan dalam menuntut keadilan iklim global. Pajak bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi alat perjuangan untuk masa depan bumi dan generasi mendatang,” tutup Leonard.

Statement:

• Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak

“Ini saatnya memanfaatkan momentum global untuk menuntut kontribusi nyata dan adil dari industri ekstraktif dan kelompok super-kaya.”

“Pemerintah harus berdiri di garis depan dalam menuntut keadilan iklim global. Pajak bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi alat perjuangan untuk masa depan bumi dan generasi mendatang.”