Hari Tani Nasional: Ribuan Petani Turun ke Jalan, Ribuan Personel Jaga Aksi dengan Humanis

Ribuan petani dari berbagai daerah membanjiri Jakarta, tepat di depan Gedung DPR/MPR, dalam sebuah aksi damai memperingati Hari Tani, Rabu (24/9/2025).

Mereka datang dengan satu tujuan: menyuarakan tuntutan untuk perbaikan struktural agraria dan mendorong pemerintah agar lebih serius dalam menyelesaikan masalah petani.

Di balik barisan massa yang menuntut perubahan, ribuan personel gabungan dari TNI-Polri dan unsur lainnya dikerahkan untuk memastikan aksi berjalan aman dan humanis.

9.498 Personel Dikerahkan, Utamakan Sifat Humanis

Menyikapi aksi ini, Polda Metro Jaya bersama unsur lain mengerahkan total 9.498 personel gabungan.

Angka ini mencakup sekitar 7.000 personel Polri, 1.400 personel dari Kodam Jaya dan Korps Marinir, serta ratusan personel dari pemerintah daerah dan pengamanan dalam.

Brigjen Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menegaskan bahwa sesuai arahan Kapolda, pengamanan dilakukan secara humanis, menempatkan pendekatan dialogis sebagai prioritas.

Tuntutan Petani untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan

Aksi kali ini membawa sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural agraria yang telah berlarut-larut selama 65 tahun.

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), menjelaskan bahwa tujuan utama aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah agar menjalankan agenda reformasi agraria.

Pemandangan Barikade dan Aksi Damai

Pantauan di lokasi menunjukkan aparat kepolisian menutup sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Medan Merdeka Selatan, untuk menjaga ketertiban.

Namun, pemandangan ini diimbangi dengan sikap damai dari para peserta aksi. Massa dari Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib.

Membawa spanduk dan poster yang berisi enam poin tuntutan utama, mulai dari penyelesaian konflik agraria hingga pencabutan UU Cipta Kerja.

Enam Poin Tuntutan yang Mendasar

Enam tuntutan utama yang dibawa oleh Serikat Petani Indonesia mencakup hal-hal yang sangat mendasar bagi kehidupan petani.

Mereka menuntut pemerintah menyelesaikan konflik agraria, menghentikan kekerasan, dan mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Selain itu, mereka juga mendesak revisi sejumlah undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada petani dan mendesak pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria untuk memastikan keberlanjutan kebijakan.

Petani dan Polisi, Jalinan Hubungan Humanis di Tengah Tuntutan

Di tengah keramaian aksi, terlihat jalinan hubungan yang humanis antara petani dan aparat keamanan.

Polisi bertindak sebagai fasilitator, memastikan arus lalu lintas yang dialihkan tetap lancar dan memberikan arahan kepada masyarakat yang melintas.

Sementara itu, para petani yang datang dari jauh menunjukkan semangat perjuangan yang tulus untuk masa depan pertanian Indonesia.

Mereka berharap suara mereka didengar dan menghasilkan perubahan nyata yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh petani di negeri ini.

Pentingnya Dialog untuk Mencapai Solusi

Aksi demonstrasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk kembali duduk bersama dengan para petani, mendengarkan aspirasi mereka, dan mencari solusi terbaik.

Di balik tuntutan yang lantang, tersimpan harapan besar akan adanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak.

Sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa.

Statement:

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

“Melalui aksi ini, para petani akan menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 masalah struktural agraria akibat 65 tahun UUPA 1960 dan agenda reforma agraria yang tidak dijalankan lintas rezim pemerintahan,” ungkapnya.

Brigjen Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya

“Ada 9.498 personel gabungan. Dari Polri ada 7.000-an, kemudian dari Kodam Jaya dan gabungan dari Korps Marinir ada 1.400-an, kemudian dari Pemda ada 300-an dan dari Pamdal juga ada 300-an. Sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, pelayanan dan pengamanan aksi demo ini dilakukan secara humanis.”