Indonesia Climate Justice Summit 2025: Suara Rakyat Terdampak Krisis Iklim Disuarakan di Jakarta

Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 resmi dibuka di Jakarta, Selasa (26/8), sebagai forum yang digagas oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI).

Forum ini bertujuan untuk menyatukan suara masyarakat dalam menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak dan menuntut tindakan nyata dari negara.

Hari pertama ICJS diisi dengan Pleno Rakyat, di mana sembilan kelompok rentan — masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, lansia, dan penyandang disabilitas — menyampaikan pengalaman langsung mereka menghadapi dampak krisis iklim.

Keluhan Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin kota di Jakarta Utara mengungkapkan kesulitan mereka mendapatkan air bersih, sementara pemerintah justru meninggikan jalan dan membiarkan rumah mereka terendam.

Di saat yang sama, para lansia juga merasakan dampak krisis iklim yang membuat mereka rentan lelah dan sakit.

Dari luar ibu kota, suara-suara lain menunjukkan luka yang lebih dalam. Seorang buruh migran asal Serang, Banten, terpaksa bekerja di luar negeri setelah tambak udangnya gagal akibat perubahan iklim, namun ia justru menjadi korban perdagangan orang.

Di Lamongan, seorang nelayan tradisional menegaskan bahwa krisis iklim mengacaukan pola angin dan mengancam mata pencaharian mereka.

Perwakilan perempuan petani dari Sulawesi dan buruh tani dari Poso juga menceritakan bagaimana perubahan musim yang tak menentu menghapus pengetahuan lokal mereka dan membuat ekonomi semakin sulit.

Mereka merasa menjadi korban kebijakan negara yang memiskinkan rakyat.

Sementara itu, perwakilan dari Maluku Utara, sebagai penyandang disabilitas, menuturkan bahwa krisis iklim memperparah kerentanan yang sudah ada, membuat mereka semakin cemas dan tidak mendapat perlindungan memadai.

Dari Nusa Tenggara Timur, seorang perempuan adat menyampaikan bahwa proyek-proyek seperti geothermal masuk tanpa persetujuan, mengabaikan suara masyarakat adat dan bahkan mengkriminalisasi mereka yang menolak.

Krisis Kemanusiaan

Forum ICJS menegaskan bahwa krisis iklim bukan hanya isu lingkungan, melainkan krisis keadilan dan kemanusiaan.

ARUKI, aliansi dari lebih 36 organisasi sipil, hadir untuk mendorong perubahan sistemik dan memastikan pemerintah tidak lagi mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat yang paling rentan.