Peta politik benua Eropa mendadak diguncang isu geopolitik yang sangat panas. Negara Britania Raya alias United Kingdom (UK) kini tengah berada di ambang perpecahan sejarah yang paling krusial.
Tiga negara bagiannya, yaitu Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, semakin gencar mengibarkan bendera perlawanan untuk memerdekakan diri secara penuh dari kekuasaan pemerintah pusat di London.
Langkah berani ini ditandai dengan deklarasi bersama yang disepakati oleh para pimpinan partai penguasa pro-kemerdekaan dari ketiga wilayah tersebut.
Bertempat di Cardiff, Wales, aliansi ini secara terbuka menegaskan bahwa masa kejayaan Parlemen Inggris di Westminster untuk mendikte nasib mereka sudah berada di penghujung riwayat.
Sontak, wacana pembubaran Inggris Raya ini langsung menyedot perhatian mata dunia.
Deklarasi Bersatu Cardiff dan Manuver Penentuan Nasib Sendiri
Puncak dari eskalasi politik ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersejarah oleh tiga menteri utama yang bertindak atas nama pemimpin partai politik pro-kemerdekaan.
Perdana Menteri Skotlandia John Swinney (SNP), PM Wales Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), dan PM Irlandia Utara Michelle O’Neill (Sinn Fein) menyatukan tekad untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari London.
Dalam nota kesepahaman tersebut, ketiga pemimpin menegaskan bahwa Westminster tidak memiliki hak moral maupun hukum untuk menghalangi proses demokrasi di wilayah mereka.
Mereka optimistis bahwa momentum perubahan konstitusional kini berpihak pada gerakan kemerdekaan, sekaligus membuka peluang bagi negara-negara tersebut untuk kembali bergabung ke dalam naungan Uni Eropa di masa depan.
Reaksi Keras London dan Penolakan Wacana Referendum
Menanggapi gebrakan manuver aliansi tiga negara bagian tersebut, Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, langsung memasang benteng pertahanan yang sangat kokoh.
Pihak London menegaskan bahwa posisi pemerintah pusat sama sekali tidak berubah dan menolak mentah-mentah ide pemisahan diri.
Menurut Burnham, opsi mengadakan referendum baru untuk Skotlandia maupun Irlandia Utara merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan.
Sikap tegas London ini berakar pada struktur hukum konstitusi Inggris Raya yang tidak mengizinkan negara bagian keluar secara sepihak.
Meski wewenang pemerintahan daerah telah dibagi melalui sistem devolusi, urusan luar negeri dan pertahanan mutlak dipegang oleh Westminster.
Tanpa adanya restu resmi dari parlemen pusat, jalan menuju kemerdekaan formal dipastikan bakal menghadapi tembok hukum yang amat tebal.
Angin Segar dari Donald Trump dan Peta Jajanan Suara
Di tengah kebuntuan antara London dan ketiga negara bagian, isu perpecahan ini makin membara setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ikut angkat bicara.
Saat melakukan kunjungan ke Irlandia, Trump secara terbuka memberikan sinyal dukungan terhadap ide penyatuan Irlandia yang ia sebut sebagai langkah yang luar biasa.
Pernyataan kontroversial tersebut praktis memberikan angin segar dan amunisi politik tambahan bagi kelompok pro-kemerdekaan.
Sementara itu, gelombang dukungan dari masyarakat lokal di lapangan juga menunjukkan tren kenaikan yang lumayan signifikan.
Berdasarkan data jajak pendapat terbaru, dukungan warga Skotlandia untuk merdeka sudah menembus angka 47%, sementara opsi reunifikasi Irlandia di Irlandia Utara memikat 36% responden, dan dukungan di Wales berada di angka 32%.
Angka-angka ini menjadi sinyal bahaya bagi masa depan persatuan kepulauan Britania.
Statement:
Nota Kesepahaman Aliansi Pemimpin Partai Pro-Kemerdekaan (John Swinney, Rhun ap Iorwerth, dan Michelle O’Neill)
“Bangsa kami memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tidak ada pemerintah Westminster yang berhak menghalangi demokrasi atau melemahkan prinsip bahwa rakyat kamilah yang akan menentukan masa depan mereka sendiri.”
“Untuk pertama kalinya, masyarakat di seluruh kepulauan ini memiliki menteri utama di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara yang semuanya berkomitmen pada kemerdekaan dari Inggris Raya.”
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat
“Tentu saja pihak Inggris akan memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini… namun menurut saya, itu [penyatuan Irlandia] akan menjadi hal yang sangat baik.”
3 Poin Penting:
-
Deklarasi Bersatu 3 Negara Bagian: Pemimpin partai pro-kemerdekaan dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara resmi menandatangani kesepakatan di Cardiff untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri dan lepas dari Inggris Raya.
-
Penolakan Tegas Pemerintah Inggris: Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan bahwa Westminster menolak wacana referendum kemerdekaan maupun pemisahan diri karena tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi.
-
Dukungan Internasional dan Tren Jajak Pendapat: Isu penyatuan Irlandia mendapat respons positif dari Presiden AS Donald Trump, seiring dengan meningkatnya persentase dukungan publik di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara untuk merdeka.
