Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kembali menjadi sorotan publik.
Bukan hanya karena ancaman kebakaran dan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga akibat pernyataan lima gubernur yang menuai kritik.
Sejumlah figur publik, mulai dari Meisya Siregar, Refal Hady, hingga Nana Mirdad, ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah komunikasi pejabat sudah mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan?
Pernyataan Pejabat Jadi Sorotan, Empati Publik Dipertanyakan
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menjadi perhatian setelah menyebut kondisi karhutla yang ditinjaunya di Guntung Damar, Banjarbaru, “ternyata tidak parah”.
Ia menggunakan tidak adanya helikopter yang melakukan penyiraman saat peninjauan sebagai salah satu alasan penilaiannya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud pada 15 September 2026 menyatakan kualitas udara di wilayahnya masih “aman terkendali”.
Kedua pernyataan tersebut menuai perbincangan karena penilaian pejabat mengenai kondisi bencana bisa berbeda dengan pengalaman warga yang terdampak asap.
Sorotan juga mengarah kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam pemadaman karhutla, serta Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang yang menyinggung keterbatasan peralatan penanganan kebakaran.
Adapun Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menuai kritik setelah melontarkan candaan, “Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi.”
Di tengah situasi darurat, pemilihan kata bukan sekadar urusan gaya komunikasi. Pejabat publik perlu memastikan pesan yang disampaikan menunjukkan keseriusan, empati, dan kejelasan tindakan, bukan justru memunculkan kesan meremehkan masalah.
Meisya Siregar hingga Refal Hady Ikut Bersuara
Gelombang kritik terhadap pernyataan lima gubernur tersebut ikut ramai di media sosial. Meisya Siregar, misalnya, menuliskan komentar singkat melalui unggahan akun Instagram @feed.kaltim, “@Speechless. kompak amat dolnya.”
Sindiran itu mencerminkan kekecewaan terhadap pernyataan para kepala daerah yang menjadi perbincangan. Sementara itu, Refal Hady memberikan respons lebih tegas dengan menuliskan satu kata, “PECAT,” yang langsung menarik perhatian warganet.
Respons para artis ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah.
Nana Mirdad turut menyampaikan keresahannya melalui Threads. Ia mengkritik respons sejumlah pejabat terhadap kabut asap yang disebut telah mengganggu aktivitas di beberapa kota.
“Udah di tahap segitu marahnya, segitu pengen nangisnya liat berbagai respon para petinggi mengenai asap Kalimantan yang bikin beberapa kota lumpuh. Udah berbulan2 berjalan begini, masih belum ada penanganan yang berarti,” tulis Nana.
Ia juga menyinggung dampak kabut asap hingga ke negara tetangga dan menyampaikan harapan agar masyarakat Kalimantan mendapat perlindungan.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa ketika warga menghadapi persoalan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mereka membutuhkan informasi yang jelas dan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan yang berpotensi menambah kekecewaan.
Bukan Cuma Soal Komentar, Penanganan Karhutla Harus Dipercepat
Kritik terhadap penanganan karhutla sebelumnya juga disampaikan Nadine Chandrawinata. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghadapi bencana yang terus berulang.
“Tetap pilar terkuat itu ada di pemerintahan. Kita sangat membutuhkan ketegasan dan kegesitan pemerintah untuk membantu apa yang sedang kita hadapi, yaitu bencana ini,” kata Nadine saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Ia juga berharap pemerintah lebih sigap memberikan panduan keselamatan kepada masyarakat, sekaligus memaksimalkan bantuan dan upaya pemadaman, termasuk melalui metode water bombing jika kondisi memungkinkan.
Desakan serupa datang dari Teuku Wisnu yang mempertanyakan kondisi masyarakat Kalimantan setelah menerima berbagai konten mengenai karhutla.
“Kalimantan apa kabar? Saya dapat konten2 ini dari berbagai sumber. Ya Allah… Teman2 ada yg tinggal di sana?” tulisnya.
Denny Sumargo juga menyampaikan permohonan kepada jajaran pemerintah agar segera membantu penanganan kebakaran. “Tolong pak president, seskab, mentri kehutanan, siapapun itu di jajaran pemerintahan. Please help,” tulisnya.
Berbagai respons tersebut memperlihatkan bahwa perhatian publik tidak cukup berhenti pada viralnya pernyataan pejabat.
Pemerintah perlu menunjukkan perkembangan penanganan secara terbuka, memperkuat koordinasi lintas lembaga, dan memastikan kebutuhan warga terdampak menjadi prioritas.
Solusi Karhutla: Transparansi, Pencegahan, dan Keselamatan Warga
Di tengah ramainya kritik, hal paling penting adalah memastikan perdebatan di media sosial tidak menggeser fokus dari penyelesaian karhutla.
Pemerintah daerah perlu menyampaikan data kebakaran, hasil pemantauan kualitas udara, wilayah terdampak, serta langkah pemadaman secara berkala dan mudah dipahami.
Penilaian kondisi udara sebaiknya mengacu pada hasil pengukuran yang dapat diverifikasi, bukan hanya pengamatan sesaat.
Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai langkah perlindungan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Penanganan juga harus mencakup pencegahan kebakaran, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, serta pemulihan lahan yang rusak.
Masyarakat pun dapat mengambil peran dengan mengikuti informasi dari instansi resmi, mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, dan menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai saat harus beraktivitas di tengah asap.
Namun, partisipasi warga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab utama pemerintah dalam mengoordinasikan penanganan bencana.
Pernyataan para artis, termasuk kritik terhadap lima gubernur, dapat menjadi pemantik evaluasi publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemimpin bukan seberapa meyakinkan mereka berbicara, melainkan seberapa cepat dan efektif kebijakan mereka melindungi masyarakat serta mencegah karhutla berulang.
3 Poin Penting:
-
Pernyataan lima gubernur menuai kritik: Penilaian mengenai tingkat keparahan karhutla, kualitas udara, keterlibatan mahasiswa, keterbatasan peralatan, hingga candaan saat membahas kebakaran menjadi sorotan publik.
-
Sejumlah artis menyuarakan keprihatinan: Meisya Siregar, Refal Hady, Nana Mirdad, Nadine Chandrawinata, Teuku Wisnu, dan Denny Sumargo menyoroti situasi karhutla serta mendesak perhatian lebih serius.
-
Solusi harus berorientasi pada keselamatan: Pemerintah perlu mempercepat pemadaman, membuka informasi yang terukur, memperkuat pencegahan, menindak pelanggaran, dan melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.
