Program MBG diluncurkan Januari 2025 sebagai kebijakan unggulan pemerintah untuk mengatasi gizi buruk dan stunting.

Tujuan program ini adalah untuk memberikan makanan bergizi kepada:

• Siswa SD & SMP,
• Ibu hamil dan balita, serta
• Kelompok rentan di daerah 3T.

Pelaksana teknisnya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) melalui jaringan dapur bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun program ini kini menjadi sorotan setelah kasus keracunan massal muncul di berbagai daerah.

Ironi terjadi, di tengah niat mulia untuk memberikan asupan gizi kepada anak-anak sekolah, pelaksanaan di lapangan justru menyisakan kekhawatiran dan memakan korban.

Dalam beberapa pekan terakhir, kasus keracunan ini merebak, mengungkap berbagai masalah di balik program yang sejatinya memiliki anggaran fantastis.

Kronologi Kasus dan Korban Berjatuhan

Kasus keracunan makanan telah dilaporkan di beberapa wilayah, dengan korban utama adalah anak-anak sekolah dasar.

Mereka mengalami gejala mual, pusing, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang disediakan oleh program MBG.

Meskipun tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden ini menimbulkan trauma bagi anak-anak dan kecemasan bagi para orang tua.

Mereka mempertanyakan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan yang digunakan, sebab tak seharusnya program bergizi justru mendatangkan penyakit.

Gejala umum:

• muntah,
• pusing, diare

Penyebab:

• Proses masak di lantai,
• Tidak ada alat penangkal serangga,
• Jeda distribusi terlalu lama,
• Transportasi dan penyimpanan buruk, dan
• Tidak ada uji laboratorium makanan.

Permainan Oknum di Balik Layar

Dugaan kuat mengarah pada adanya permainan kotor di balik layar. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa oknum-oknum tertentu bermain di ranah administrasi, mulai dari proses pengadaan bahan baku hingga distribusi, serta dapur umum fiktif.

—

“Kalau dulu mekanismenya membangun dapur terlebih dahulu baru mendaftar. Sekarang prosesnya diubah, yaitu pendaftaran lebih dulu, kemudian jika disetujui baru membangun dapur. Jadi ini bukan fiktif, karena fiktif itu berarti sudah ada uang diberikan tetapi dapur tidak dibangun.” 

“Orang-orang itu belum tentu membangun dapur. Yang penting mereka dapat nomor ID. Nah, kunci inilah yang oleh oknum diperjualbelikan.”

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang

—

Alih-alih mengutamakan kualitas, mereka diduga mencari keuntungan pribadi dengan memangkas anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan makanan segar dan higienis.

Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan: ketika anak-anak menjadi korban, ada pihak yang justru mengambil untung dari penderitaan mereka.

Anggaran Negara yang Sangat Besar

Masalah ini semakin memilukan jika melihat besarnya anggaran yang digelontorkan negara untuk program ini.

Program MBG yang merupakan salah satu janji kampanye Presiden terpilih, mendapat alokasi dana yang tidak sedikit, miliaran hingga triliunan rupiah, untuk memastikan seluruh anak-anak sekolah di Indonesia bisa mendapatkan asupan makanan yang layak.

Namun, uang sebanyak itu tidak menjamin kualitas, karena ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pentingnya Pengawasan dan Sanksi Tegas

Untuk menghentikan praktik curang ini, pengawasan ketat dari hulu ke hilir menjadi keharusan.

Pemerintah perlu membentuk tim independen yang secara berkala memeriksa kualitas makanan, mulai dari tempat produksi, pengolahan, hingga proses penyajian.

Selain itu, diperlukan sanksi yang sangat tegas bagi para oknum yang terbukti terlibat.

—

“SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) untuk SPPG perlu kita dorong dan perkuat. Penyelenggara, penyedia pangan, hingga ahli gizi harus benar-benar bertanggung jawab. Bila perlu diberikan punishment jika terjadi pelanggaran.” 

Anggota DPR RI Komisi IX, Cellica Nurrachadiana

—

Tanpa hukuman berat, praktik ini akan terus berulang, dan program yang berniat baik ini akan terus menjadi lahan basah bagi korupsi.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Masyarakat, khususnya orang tua dan guru, juga memiliki peran penting dalam mengawasi program ini.

Jika menemukan kejanggalan atau mendapati kualitas makanan yang buruk, mereka harus berani melaporkan kepada pihak berwenang.

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuannya.