Kabar mengejutkan datang dari panggung bisnis dan korporasi papan atas Tanah Air.
Laporan investigasi terbaru yang dirilis media keuangan global Bloomberg mengungkap manuver tak biasa dari keluarga terkaya di Indonesia, yakni keluarga miliarder Hartono.
Lini bisnis yang membawahi Djarum dan Bank Central Asia (BCA) tersebut secara diam-diam dilaporkan mengalirkan dana investasi bernilai fantasis menembus angka USD1,4 miliar atau setara lebih dari Rp17,6 triliun ke luar negeri.
Langkah pengamanan aset di luar negeri (capital outflow) ini terendus mulai masif dilakukan sejak akhir 2023 hingga 2026 melalui jejaring entitas khusus seperti Evergreen Hill Enterprise Pte Ltd yang berbasis di Singapura dan London.
Dana triliunan rupiah tersebut dialokasikan untuk memborong pabrik kemasan produk kertas di Amerika Serikat, produsen kertas rokok di Austria, hingga berekspansi ke perusahaan perangkat lunak jasa keuangan di kawasan regional.
Memicu Gelombang Pelarian Modal dan Sentimen Pasar Modal Indonesia
Aksi akuisisi bernilai triliunan rupiah di luar negeri ini dilakukan dengan pola senyap tanpa mencantumkan secara eksplisit nama besar keluarga Hartono dalam dokumen resmi akuisisi.
Langkah diversifikasi portofolio ke mata uang asing ini diduga kuat sebagai benteng perlindungan aset di tengah ketidakpastian iklim ekonomi dan politik dalam negeri, di mana konsentrasi bisnis yang terlalu tebal di Indonesia dinilai berisiko tinggi terhadap gejolak pasar lokal.
Fenomena parkir modal di luar negeri rupanya tidak hanya dilakoni oleh pemilik Djarum Group.
Konglomerat ternama lain seperti Alex Ramlie tercatat mencaplok aset tambang batu bara di Australia senilai USD3,9 miliar, disusul akuisisi panas bumi di Filipina senilai USD5 miliar oleh grup bisnis Prajogo Pangestu.
Akumulasi pelarian modal ini berdampak sistemik pada anjloknya nilai tukar rupiah serta memicu aksi jual bersih (net sell) investor asing menembus hampir USD4 miliar di pasar saham domestik sepanjang 2026.
Eskalasi Ketegangan Politik dan Kebijakan Kontroversial Pemerintah
Usut punya usut, manuver pengamanan aset oleh para taipan ini disinyalir terpicu oleh meningkatnya eskalasi ketegangan hubungan antara kelompok bisnis swasta dengan pemangku kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah kebijakan makro yang memicu polemik pasar di antaranya yakni penganggaran jumbo program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar USD45 miliar, wacana pengambilalihan perkebunan kelapa sawit swasta, serta tekanan penerbitan “Obligasi Patriot” ber-imbal hasil rendah.
Gesekan politik kian tajam kala kubu koalisi pemerintah sempat melemparkan wacana kontroversial terkait pengambilalihan saham BCA oleh badan pengelola investasi Danantara, hingga insiden pencekalan sementara terhadap Victor Hartono dalam kasus pajak.
Dinamika perselisihan ini memicu persepsi negatif di kalangan investor global yang berujung pada kemerosotan harga saham BCA hingga belasan persen, sekaligus memperburuk performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Respon Resmi Pemerintah dan Panggilan Adaptasi Kedaulatan Bisnis
Merespons riuhnya isu pelarian modal dan ketegangan dengan konglomerasi nasional, perwakilan Istana bersama Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk tetap menjaga iklim bisnis yang adil, setara, serta berbasis kepastian hukum (rule of law).
Pemerintah membantah adanya perlakuan koersif dan memastikan bahwa keterlibatan dunia usaha dalam berbagai program strategis negara tidak akan mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Sebagai keluarga keturunan yang kenyang pengalaman melintasi berbagai era kepemimpinan di Indonesia, keluarga Hartono kini dihadapkan pada tantangan suksesi dan transformasi bisnis yang tidak mudah.
Di tengah senja industri rokok kretek dan tekanan politik domestik, langkah adaptasi dengan melebarkan sayap ke pasar global menjadi strategi bertahan hidup utama, guna memastikan kedaulatan bisnis keluarga tetap kokoh melintasi zaman.
Statement:
Laura Schwartz, Analis Senior Asia Verisk Maplecroft
“Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian telah memicu ketidakpastian di sejumlah sektor paling penting di negara ini. Pendekatan pemerintahan yang tidak konsisten terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak membuat kegelisahan investor mereda.”
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS
“Kasus keluarga Hartono menunjukkan kesediaan pemerintahan untuk memperlihatkan bahwa bahkan konglomerasi terkaya di Indonesia harus mematuhi prioritas pemerintah. Jika langkah-langkah koersif seperti ini terus berlanjut tanpa kepastian hukum yang jelas, investor jangka panjang mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Indonesia.”
Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia
“Pemerintah tetap berkomitmen menjaga lingkungan bisnis yang adil dan berdasarkan aturan bagi seluruh investor dan kelompok usaha. Pemerintahan saat ini menghargai peran sektor swasta dalam mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.”
3 Poin Penting:
-
Investasi Jumbo Luar Negeri: Keluarga Hartono melalui entitas Evergreen Hill menginvestasikan lebih dari USD1,4 miliar (Rp17,6 triliun+) ke luar negeri untuk diversifikasi aset di AS, Austria, dan Singapura.
-
Eskalasi Ketegangan & Kebijakan: Langkah diversifikasi ini dipicu oleh kekhawatiran atas ketidakpastian ekonomi domestik, isu pengambilalihan aset, program obligasi Patriot, serta dinamika saham BCA.
-
Dampak Capital Outflow: Pelarian modal konglomerat dan investor asing memicu tekanan pada nilai tukar rupiah serta menjadikan kinerja pasar saham Indonesia salah satu yang terburuk di regional sepanjang 2026.
