Keluh Kesah Manoj Punjabi! Pajak Film Lokal Kok Lebih Mahal dari Film Asing?

Dunia perfilman Tanah Air kini tengah riuh oleh sorotan tajam produser kondang Manoj Punjabi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu, 8 April 2026, bos MD Pictures ini melayangkan kritik pedas terkait ketimpangan sistem perpajakan.

Manoj menilai, regulasi pajak yang berlaku saat ini justru memberikan beban lebih berat kepada karya anak bangsa sendiri dibandingkan dengan film-film impor dari mancanegara.

Ketimpangan ini dirasa sangat ironis mengingat industri film lokal sedang berada dalam tren positif dan butuh dukungan penuh dari pemerintah.

Menurutnya, tanpa adanya kebijakan yang adil, potensi industri kreatif nasional untuk bersaing di panggung global bisa terhambat.

Keluhan ini menjadi alarm bagi para pengambil kebijakan untuk segera meninjau ulang aturan main agar tidak ada pihak yang merasa “dianak-tirikan” di rumah sendiri.

Fenomena Pajak Ganda yang Menjerat Film Nasional

Manoj Punjabi mengungkap fakta mengejutkan bahwa film nasional selama ini seolah dijepit oleh sistem pajak dua kali lipat, sementara film asing hanya dikenakan satu kali pajak.

Ketimpangan prosedur ini tentu saja berdampak langsung pada biaya operasional dan margin keuntungan para sineas dalam negeri.

Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan keadilan bagi para pelaku industri kreatif yang sudah berupaya keras membangkitkan ekonomi nasional.

Hal senada juga ditegaskan oleh CEO Visinema Pictures, Angga Dwimas Sasongko, yang turut hadir dalam rapat tersebut.

Angga meminta pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang jauh lebih transparan dan jelas bagi seluruh pelaku industri film.

Ketidakteraturan ini dianggap sebagai lubang besar yang bisa menghambat pertumbuhan kreativitas dan keberlangsungan bisnis rumah produksi di Indonesia.

Desakan Revisi Aturan Demi Keadilan Industri Kreatif

Para pelaku industri film mendesak agar pemerintah segera merancang bauran kebijakan yang lebih ramah bagi pertumbuhan konten lokal.

Jika film asing mendapatkan kemudahan tertentu, maka sudah sewajarnya film nasional diberikan insentif atau setidaknya perlakuan pajak yang setara.

Langkah ini sangat krusial agar modal yang diputar oleh produser bisa dialokasikan kembali untuk meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan kru film.

Dukungan dari Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi jembatan untuk merumuskan regulasi perpajakan yang lebih mendukung ekosistem kreatif.

Sineas tanah air berharap agar kebijakan ke depan tidak lagi tumpang tindih dan benar-benar berpihak pada kemajuan budaya Indonesia melalui layar lebar.

Tanpa ada sistem yang jelas, daya saing film Indonesia akan terus terbebani oleh masalah administratif yang sebenarnya bisa disederhanakan.

Harapan Besar di Tengah Kebangkitan Layar Lebar

Isu pajak ini mencuat tepat saat antusiasme penonton terhadap film Indonesia sedang tinggi-tingginya.

Para produser berharap momentum emas ini tidak dirusak oleh kebijakan yang dinilai kurang suportif.

Mereka ingin agar keadilan pajak menjadi pondasi utama dalam membangun kedaulatan budaya melalui karya audio-visual yang berkualitas tanpa dihantui oleh beban finansial yang tidak adil.

Transparansi dan kejelasan sistem pajak diharapkan bisa segera terealisasi agar para pembuat film bisa lebih fokus dalam mengeksplorasi cerita-cerita hebat dari Indonesia.

Dengan kebijakan yang adil, industri film nasional diprediksi akan makin gaspol memberikan kontribusi nyata bagi devisa negara.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah untuk membuktikan dukungannya terhadap karya asli anak bangsa agar tetap berjaya di negeri sendiri.

Statement:

Manoj Punjabi (Produser Film)

“Film nasional dikenakan pajak dua kali, sementara film asing hanya satu kali. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan perpajakan industri film. Kami meminta sistem pajak yang jelas dan adil bagi semua.”

3 Poin Penting:

1. Ketimpangan Pajak: Manoj Punjabi mengkritik kebijakan pajak ganda bagi film nasional, sementara film asing hanya dikenakan pajak satu kali.

2. Desakan Transparansi: CEO Visinema Pictures, Angga Dwimas Sasongko, meminta kejelasan sistem pajak agar industri kreatif lebih terarah dan kompetitif.

3. Aspirasi ke DPR: Pelaku industri film menyampaikan keluhan langsung ke Komisi VII DPR RI guna menuntut regulasi yang lebih adil bagi karya lokal.

[gas/man]