Kementerian PU Siap Rehabilitasi Fasilitas Umum Terdampak Demo, Data Kerusakan Masih Berjalan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengambil langkah cepat untuk merehabilitasi fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa timnya telah diinstruksikan untuk segera melakukan pendataan dan mengklasifikasi tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

Data Kerusakan

Hingga saat ini, data sementara menunjukkan adanya kerusakan pada 42 gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota pada 12 provinsi.

Sperti ditulis Antara, Jumlah ini berpotensi terus bertambah seiring dengan identifikasi di lapangan yang masih berlangsung.

Kementerian PU juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta pihak kepolisian untuk membagi tugas penanganan infrastruktur.

Langkah ini bertujuan agar rehabilitasi bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk mempercepat proses, pendanaan rehabilitasi telah disiapkan melalui mekanisme tanggap darurat.

Perbaikan untuk kerusakan ringan dapat dilakukan dalam waktu tujuh hari menggunakan anggaran yang sudah tersedia, sementara kerusakan sedang hingga berat sedang dalam tahap perhitungan biaya.

Statement:

Menteri PU Dody Hanggodo

“Kemarin ada Sidang Kabinet Paripurna dan ada arahan Presiden kepada Kementerian PU agar segera melakukan rehabilitasi kepada fasilitas umum yang terdampak.”

“Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasikan mana kerusakan yang ringan, sedang, berat, atau perlu rehabilitasi total.”

Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana

“Sampai saat ini telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota pada 12 provinsi.”