Kerusuhan Pecah di Pati, Ribuan Warga Tuntut Bupati Mundur

Unjuk rasa ribuan warga di depan kantor Bupati Pati pada Rabu (13/08) berakhir ricuh. Aksi yang semula damai berubah menjadi tegang setelah demonstran yang kecewa tidak ditemui oleh Bupati Sudewo mendobrak gerbang kantor.

Kericuhan memuncak saat aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa, yang kemudian berhamburan untuk menyelamatkan diri.

Peristiwa ini terjadi di tengah kesepakatan delapan fraksi di DPRD Pati untuk menggunakan hak angket terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, yang menjadi pemicu utama kemarahan warga.

Korban Luka dan Kekecewaan Massa

Aksi kekerasan yang dilakukan aparat mengakibatkan sejumlah warga, termasuk perempuan dan anak-anak, dilarikan ke rumah sakit.

Direktur RSUD RAA Soewondo, Rini Susilowati, melaporkan bahwa total ada 33 korban luka ringan yang dirawat akibat kejadian tersebut.

Kekecewaan massa semakin mendalam setelah mereka merasa diabaikan oleh pemerintah kabupaten. Mereka melemparkan berbagai barang ke arah polisi, termasuk botol minuman dan tiang bendera, sebagai bentuk protes.

Bupati Sudewo Menolak Mundur

Meskip mendapat tekanan kuat dari ribuan demonstran, Bupati Sudewo menolak untuk mundur dari jabatannya. Sudewo sempat menemui warga dari atas kendaraan lapis baja dan menyampaikan permohonan maaf.

Namun, dia menegaskan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan demokratis, sehingga tidak bisa mengundurkan diri hanya karena tuntutan massa. Pernyataan ini disampaikan Sudewo kepada wartawan, yang semakin menyulut amarah demonstran.

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah

Di sisi lain, para pakar politik menyoroti mekanisme pemberhentian kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemberhentian seorang bupati bisa terjadi melalui proses yang panjang, dimulai dari usulan DPRD ke Menteri Dalam Negeri dan harus diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Kondisi ini dinilai oleh pakar sebagai tantangan besar, meskipun dukungan hak angket dari DPRD Pati menunjukkan adanya potensi pemakzulan.

Latar Belakang Aksi: Kenaikan PBB 250%

Aksi unjuk rasa ini berawal dari kebijakan kontroversial Bupati Sudewo yang berencana menaikkan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar 250% pada tahun 2025.

Rencana ini diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan RSUD.

Meskipun kebijakan ini akhirnya dibatalkan, kekecewaan warga sudah terlanjur mendalam, terutama setelah Sudewo sempat mengeluarkan pernyataan yang dianggap menantang para demonstran.

Reaksi dan Tanggapan Pemerintah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bupati Sudewo untuk menemui warganya dan mendengarkan aspirasi mereka, meskipun ia juga meminta demonstran untuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Luthfi menegaskan bahwa mekanisme demokrasi harus dijalankan dengan baik. Sementara itu, pihak kepolisian mengerahkan ribuan personel gabungan dari berbagai instansi untuk mengamankan jalannya demonstrasi, dengan menekankan pendekatan profesional dan humanis.

Tuntutan Warga Berlanjut

Meskipun bupati telah membatalkan kenaikan PBB, tuntutan utama warga kini bergeser ke arah pemakzulan Sudewo.

Inisiator aksi, Ahmad Husein, menyatakan bahwa demonstran akan tetap bertahan di depan kantor bupati hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Sudewo telah menurun drastis, dan mereka siap melanjutkan perjuangan mereka sampai bupati tersebut benar-benar mundur dari jabatannya.

Statement:

Rini Susilowati (Direktur RSUD RAA Soewondo)

“Seluruh korban mengalami luka ringan dan kondisinya stabil.”

Kartini (Warga yang terkena gas air mata)

“Tolong, Pak polisi, jangan pakai gas air mata, mata ini sakit, napas sesak, ya Allah, sesak sekali. Saya sampai nangis, padahal kena sedikit, gimana kalau banyak?”

Ario Adisaputra (Warga)

“Sudewo harus lengser karena tidak mengayomi masyarakat sama sekali. Kami tidak perlu dipimpin orang pekok.”

Retno (Penjual roti)

“Sadewo harus lengser karena dia sombong sekali, semena-mena dengan rakyat kecil. Kami dibohongi, tidak sesuai dengan janji kampanye.”

Ahmad Husein (Inisiator aksi)

“Kalau hari ini tidak lengser, besok lagi, lanjut terus demo. Pokoknya kami akan tunggu dan mendesak Sudewo menemui masyarakat. Mau dilengserkan masyarakat atau turun sendiri?”

Bupati Sudewo

“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme.”

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik.”

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi

“Sudah saya peringatkan kepada bupati untuk menerima aspirasinya dan melihat perkembangan situasinya. Silahkan demo, cuma jangan sampai mengganggu ketertiban umum.”

Wahid Abdulrahman (Pakar politik dari Undip)

“Bisa dibilang trust [kepercayaan] dari masyarakat dan DPRD sedang rendah-rendahnya. Sehingga kalau ditambah dengan variabel politik yang lain, [pemakzulan] sangat mungkin terjadi.”

“Padahal dalam konteks budaya Jawa, sebenarnya masyarakat itu mudah memaafkan, asal pemimpinnya mengakui kesalahan.”

Nur Hidayat Sardini (Pakar politik)

“Kita kan tahu daya beli rakyat sedang tidak beruntung, tetapi bupati ini memaksakan kebijakannya bahkan naik sampai 250%, ini kan sesuatu yang tidak bijak ya.”

“Dia lupa kalau rakyat punya selera sendiri terkait dengan perasaannya.”

Kepala Polresta Pati, Jaka Wahyudi

“Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan.”