Ketegangan di Lembur Pakuan: Warga Pasang Badan Hadang Demo di Rumah KDM

Suasana di kawasan Lembur Pakuan mendadak berubah drastis menjadi tegang pada Kamis, 19 Februari 2026. Aksi unjuk rasa yang sudah direncanakan oleh sejumlah massa akhirnya benar-benar pecah di depan kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Namun, sebuah pemandangan tidak biasa terjadi ketika warga setempat justru turun ke jalan untuk menghadang para pendemo yang mencoba merangsek masuk ke area gerbang.

Pantauan di lapangan menunjukkan massa yang terdiri dari LSM Pemuda dan kelompok mahasiswa sempat terlibat aksi saling dorong dengan warga yang menjaga ketat pintu masuk. Bahkan, beberapa demonstran terlihat nekat merangkak melewati celah gerbang demi menyuarakan aspirasi mereka.

Situasi ini memicu perhatian publik karena jarang terjadi masyarakat sipil secara spontan membentengi rumah dinas pemimpin daerah dari aksi demonstrasi.

Kekecewaan Terhadap Dinas Terkait Jadi Pemicu Utama

Aksi demonstrasi ini rupanya dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kinerja dua instansi penting, yakni Dinas Bina Marga serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Massa menilai para kepala dinas tersebut tidak responsif terhadap kritik masyarakat yang selama ini disampaikan melalui jalur formal.

Alhasil, mereka memilih mendatangi Lembur Pakuan dengan harapan suara mereka bisa langsung didengar oleh sang Gubernur yang akrab disapa KDM.

Salah satu poin krusial yang disorot adalah buruknya kualitas infrastruktur jalan di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek-proyek yang baru saja selesai dikerjakan dilaporkan sudah mengalami kerusakan parah dalam waktu singkat.

Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan cacat konstruksi yang merugikan keuangan negara serta kenyamanan mobilitas warga.

Isu Titipan Proyek yang Mencatut Nama Gubernur

Selain urusan aspal jalan, massa aksi juga membawa isu sensitif terkait dugaan praktik pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Terdapat indikasi adanya oknum berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut mampu mengendalikan pemenang proyek dengan mencatut nama Gubernur Dedi Mulyadi.

Dugaan praktik lancung ini dianggap telah mencederai integritas pembangunan pendidikan di wilayah Jawa Barat.

Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menegaskan bahwa aksi di kediaman pribadi ini dipilih karena demonstrasi di kantor dinas sebelumnya selalu menemui jalan buntu.

Mereka merasa aspirasi mengenai umur layanan jalan yang tidak sesuai rencana pembangunan hanya dianggap angin lalu oleh pejabat teknis. Oleh karena itu, langkah mendatangi Lembur Pakuan dianggap sebagai “jalan ninja” terakhir untuk menuntut transparansi.

Warga Jaga Kondusivitas dan Dinamika Kritik KDM

Di sisi lain, warga sekitar Lembur Pakuan bersikukuh bahwa lingkungan tempat tinggal mereka harus tetap kondusif dan bebas dari kegaduhan politik.

Meskipun Dedi Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang aktif mengawasi pembangunan lewat konten digitalnya, warga merasa demo di area pemukiman adalah langkah yang kurang tepat.

Kehadiran masyarakat yang pasang badan ini menunjukkan sisi lain dari loyalitas warga terhadap pemimpinnya.

Dinamika yang terjadi di Lembur Pakuan ini menjadi potret hangatnya suhu politik dan kritik terhadap pemerintah daerah di Jawa Barat.

Sejak kepemimpinan KDM, akses aspirasi memang terasa lebih terbuka, namun tuntutan terhadap perbaikan infrastruktur dan pembersihan birokrasi dari oknum nakal tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Kini, publik menunggu bagaimana respons resmi dari pihak Pemerintah Provinsi terkait tuntutan yang memicu ketegangan tersebut.

Statement:

Andri SH, Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda

“Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan cacat konstruksi. Kami sudah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga namun tidak ada tanggapan memadai, makanya kami hadir di sini untuk menuntut keadilan.”

3 Poin Penting:

1. Bentrok Massa vs Warga: Unjuk rasa LSM Pemuda dan mahasiswa di Lembur Pakuan dihadang oleh warga setempat yang ingin menjaga ketenangan lingkungan Gubernur.

2. Kritik Infrastruktur: Massa menyoroti kegagalan konstruksi pada proyek jalan provinsi yang rusak sebelum waktunya serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

3. Dugaan Pencatutan Nama: Adanya isu keterlibatan oknum berinisial tertentu yang diduga mengatur proyek di Dinas Pendidikan dengan mencatut nama KDM.

@subang_info

Suasana di Lembur Pakuan mendadak tegang. Aksi unjuk rasa yang direncanakan digelar Kamis, 19 Februari 2026, benar-benar terlaksana. Namun di luar dugaan, masyarakat sekitar justru turun tangan menghadang para pendemo yang hendak masuk ke area gerbang kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pantauan di lokasi, sejumlah massa dari LSM Pemuda bersama mahasiswa terlihat merangsek hingga ke pintu masuk. Bahkan beberapa di antaranya tampak merangkak melewati celah gerbang yang dijaga ketat warga. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak responsif terhadap kritik masyarakat. Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyampaikan bahwa pihaknya sudah berulang kali mendatangi Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyuarakan kritik, khususnya terkait buruknya umur layanan jalan pada sejumlah proyek. “Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan cacat konstruksi,” ujarnya. Tak hanya itu, Andri juga mengungkap dua isu utama yang menjadi tuntutan aksi. Pertama, dugaan kegagalan konstruksi pada proyek jalan provinsi yang dinilai tidak sesuai umur rencana. Kedua, adanya isu pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga mampu mengatur proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta mencatut nama KDM. Menurutnya, aksi di Lembur Pakuan dipilih karena demonstrasi sebelumnya di kantor dinas maupun di Kantor Gubernur tak pernah mendapat tanggapan memadai. Di sisi lain, warga sekitar Lembur Pakuan tampak tidak tinggal diam. Mereka menghadang massa aksi demi menjaga kondusivitas lingkungan tempat tinggal Gubernur. Sejak kepemimpinan KDM, masyarakat Jawa Barat memang merasa memiliki akses lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Melalui berbagai kontennya, KDM juga dikenal aktif mengawasi program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan di wilayah provinsi. Namun aksi kali ini menunjukkan bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah daerah masih terus bergulir. Situasi di Lembur Pakuan pun menjadi sorotan publik. 🎥 Deni Kecup

♬ suara asli – Subang Info – Subang Info