Polemik seputar kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina belakangan ini ramai diperbincangkan, menciptakan drama kecil di sektor energi nasional.
Isu ini mencuat setelah sejumlah SPBU swasta besar, seperti Vivo Energy dan BP-AKR, dikabarkan menunda atau urung menambah pasokan BBM dari Pertamina.
Alasan yang mendasari keraguan ini terletak pada kandungan etanol sebesar 3,5% dalam base fuel Pertamina, yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi produk mereka, meski secara regulasi pemerintah mengizinkan kadar hingga 20%.
Situasi ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara standar teknis perusahaan swasta dengan kebijakan energi nasional.
Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, bahkan telah menegaskan bahwa kadar etanol 3,5% tersebut masih dalam ambang batas yang diperkenankan oleh pemerintah.
Namun, bagi SPBU swasta, ini bukan masalah kualitas, melainkan masalah konten yang tidak cocok dengan karakteristik spesifikasi produk mereka yang berbeda-beda.
Suara Industri Otomotif: Etanol 3,5% Itu Aman dan Wajar
Menariknya, di tengah kegaduhan ini, suara dari industri otomotif justru terdengar sangat menenangkan.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menilai kandungan etanol 3,5% pada BBM Pertamina sama sekali bukan masalah besar.
Dari sudut pandang mesin kendaraan modern, angka tersebut masih dalam batas yang sangat wajar dan aman digunakan, jauh dari ambang batas toleransi mesin.
Ia menekankan bahwa mesin-mesin modern memiliki toleransi yang tinggi terhadap campuran bioetanol. Bahkan, menurutnya, toleransi mesin Toyota bisa mencapai 20%, jauh melampaui kadar 3,5% yang kini diperdebatkan.
Anggapan bahwa kadar etanol sekecil itu dapat merusak mesin disebutnya sebagai informasi yang menyesatkan publik.
Tren Global dan Kemandirian Energi: Indonesia Belum Ada Apa-apanya
Bob Azam juga memberikan perspektif global yang membuat polemik di Indonesia terasa kurang relevan. Ia menyebut bahwa penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru; banyak negara maju sudah jauh lebih progresif dalam penerapan campuran bahan bakar berbasis bioetanol.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Thailand sudah menerapkan campuran hingga E10 atau bahkan E20 (memiliki campuran etanol 20%).
Oleh karena itu, kebijakan penambahan etanol dalam BBM di Indonesia, meski baru sebatas 3,5%, harus dilihat sebagai langkah positif dan strategis.
Selain lebih ramah lingkungan, kebijakan ini mendukung kemandirian energi nasional. Etanol yang diproduksi dari sumber daya lokal dapat mensubstitusi sebagian bensin impor, mengurangi ketergantungan negara pada pasar global yang fluktuatif.
Masa Depan Petani Lokal dan Kesejahteraan yang Terangkat
Lebih dari sekadar isu teknis dan kebijakan, Bob Azam melihat potensi besar dari program bioetanol ini terhadap kesejahteraan petani lokal.
Ketika BBM diimpor, manfaat ekonomi sebagian besar mengalir keluar negeri. Namun, dengan penggunaan etanol sebagai bahan baku campuran, para petani lokal yang menghasilkan bahan baku etanol (seperti tebu atau singkong) akan ikut merasakan dampak positifnya.
Program ini tidak hanya bicara tentang mesin yang aman, tetapi juga tentang penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, kebijakan penambahan etanol harus dilihat sebagai investasi humanis untuk masa depan energi yang lebih bersih sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Statement:
Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)
“Jadi nggak ada masalah itu 3,5%. Banyak yang ngeributin, misleading (menyesatkan), menurut kita itu menyesatkan.”
