Koalisi Masyarakat Sipil Gelar “Indonesia Climate Justice Summit 2025” di Jakarta

Koalisi masyarakat sipil Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) akan menggelar Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) 2025 di Jakarta pada 26-28 Agustus.

Forum politik rakyat berskala nasional ini bertujuan merumuskan tuntutan masyarakat atas keadilan iklim dan mendorong keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Keadilan Iklim, serta agenda Konferensi Iklim COP 30 di Brasil.

Acara ini mengambil tema “Gerakan Rakyat, Solusi Rakyat: Mengukuhkan Keadilan Iklim dari Lokal ke Global.”

Kerugian Akibat Krisis Iklim Capai Ratusan Triliun Rupiah

ARUKI mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, lebih dari 28.000 bencana iklim telah terjadi di Indonesia, berdampak pada lebih dari 38 juta warga dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun dalam empat tahun terakhir.

Dampak ini paling dirasakan oleh komunitas rentan yang jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Ketua Panitia Pelaksana ICJS 2025, Dewy, menekankan bahwa ICJS adalah ruang bagi masyarakat terdampak untuk menyuarakan gagasan solusi dan memastikan keadilan iklim terwujud.

Urgensi RUU Keadilan Iklim untuk Perlindungan Rakyat

Anggota Komite Pengarah ICJS, Zainal Arifin dari YLBHI, menyoroti lemahnya kerangka hukum lingkungan hidup saat ini yang hanya berfokus pada aspek teknis tanpa menyentuh ketimpangan struktural.

RUU Keadilan Iklim diharapkan dapat menjadi fondasi hukum yang komprehensif, adil, dan berpihak pada rakyat, serta menjamin kebijakan iklim selaras dengan target global untuk membatasi kenaikan suhu di bawah 1,5°C.

Keterlibatan Kelompok Rentan dalam Perumusan Solusi

Keterlibatan masyarakat rentan menjadi inti dari ICJS. Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) menyoroti risiko lebih besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat bencana iklim.

Senada, Erwin Suryana dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menekankan bahwa krisis iklim adalah “kenyataan sehari-hari” bagi masyarakat pesisir.

ICJS akan dihadiri oleh 500-1.000 peserta dari berbagai komunitas, seperti masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, dan penyandang disabilitas, untuk memastikan pengalaman mereka terakomodasi dalam solusi yang diusulkan.