KPK Periksa Deputi Gubernur BI Terkait Kasus Korupsi PSBI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Filianingsih, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), pada Kamis (11/9).

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) periode 2020-2023.

Filianingsih akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat dua anggota DPR, Heri Gunawan dan Satori, sebagai tersangka.

Ini merupakan penjadwalan ulang setelah Filianingsih tidak dapat menghadiri panggilan sebelumnya pada 19 Juni karena alasan kedinasan.

Fokus Penyidikan pada Hubungan PSBI dengan Tersangka

Pelaksana Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyidik akan mendalami hubungan antara para tersangka dengan dana PSBI.

Penyelidikan kasus ini berawal dari Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan diperkuat oleh laporan masyarakat.

Modus Pencucian Uang dan Kerugian Negara

Heri Gunawan diduga menerima total uang sebesar Rp15,86 miliar. Jumlah ini berasal dari PSBI (Rp6,26 miliar), Penyuluhan Keuangan dari OJK (Rp7,64 miliar), dan mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya (Rp1,94 miliar).

Modus yang diduga dilakukan Heri Gunawan adalah pencucian uang, dengan memindahkan seluruh penerimaan ke rekening pribadi melalui yayasan yang dikelolanya.

Dana tersebut kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembangunan rumah makan, outlet minuman, serta pembelian tanah, bangunan, dan kendaraan.

Sementara itu, tersangka Satori diduga menerima total uang sebesar Rp12,52 miliar. Rinciannya, Rp6,30 miliar dari PSBI, Rp5,14 miliar dari OJK, dan Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.

Satori juga diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, seperti deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, dan pembelian aset lainnya.

Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk para tersangka dan beberapa staf dari BI, OJK, serta pihak swasta, untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini.

Statement:

Asep Guntur Rahayu.

“Jadi, bagaimana korelasi sampai PSBI itu bisa diberikan, terkait dengan kongkalikong.”