KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Libatkan Lebih dari 100 Agen Perjalanan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Dalam proses penyidikan ini, terungkap dugaan keterlibatan lebih dari 100 agen perjalanan (travel) haji dan umrah.

Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, puluhan bahkan lebih dari 100 travel diduga terlibat dalam pembagian kuota haji khusus.

Pembagian kuota ini diduga tidak proporsional, di mana travel besar mendapatkan alokasi lebih banyak dari 10.000 kuota khusus, sementara travel kecil hanya mendapatkan jatah yang lebih sedikit.

Tambahan Kuota Haji

Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000, hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi. Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019, tambahan kuota seharusnya dialokasikan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun, SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 justru membagi kuota tambahan menjadi 50-50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

KPK kini mendalami adanya aliran dana dari travel terkait penerbitan SK Menteri Agama tersebut. Asep menyebut, besaran uang yang diduga mengalir berkisar antara USD$2.600hinggaUSD$7.000 per kuota.

KPK juga telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bepergian ke luar negeri.

Besar dugaan sementara bahwa kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Statement:

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu

“Travel itu tidak cuma satu. Puluhan, bahkan kalau tidak salah lebih dari 100 gitu ya. Banyak lah.”

“Jadi pembagiannya banyak. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Kuotanya dari tadi yang 10 ribu (kuota khusus) itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu. Jadi sesuai dengan travel, seperti itu.”

“Setelah disepakati 50-50, inilah kemudian yang saat ini sedang kita dalami. Di mana salah satunya dikuatkan dengan adanya SK. Dari menteri adalah 50-50 itu. Cuman kita sedang mendalaminya.”

“Apakah ini memang bottom up atau top down? Atau memang dua-duanya ketemu di frekuensi yang sama? Yang dari bawah pinginnya begitu, yang dari atas juga pinginnya begitu. Jadi sama-sama ketemu, gitu. Seperti itu. Nah kita sedang gali itu.”