Perjalanan karier Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo di institusi kepolisian menjadi salah satu perjalanan panjang yang menarik perhatian publik.
Dari jabatan kepala kepolisian resor (Kapolres) hingga menduduki kursi Kapolri selama lebih dari lima tahun, Listyo pernah dipercaya mengisi sejumlah posisi strategis di tingkat daerah maupun pusat.
Namun, perjalanan panjang tersebut kini mendapat sorotan baru setelah namanya disebut sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan situasi ini membuat rekam jejak profesional Listyo kembali diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana seseorang yang pernah memegang jabatan tertinggi di kepolisian menghadapi persoalan hukum.
Sebelum menjadi Kapolri, Listyo mengawali kariernya melalui sejumlah penugasan kewilayahan. Ia pernah menjabat Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, hingga Kapolresta Surakarta.
Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam memahami dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan penegakan hukum di berbagai daerah.
Penugasan di wilayah juga memberinya pengalaman mengelola organisasi kepolisian dengan karakteristik persoalan yang berbeda. Dari sudut pandang karier birokrasi, perjalanan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman lapangan dapat menjadi salah satu modal untuk menduduki posisi strategis di tingkat nasional.
Dari Penugasan Daerah hingga Lingkaran Istana
Karier Listyo mulai berkembang ke tingkat pusat ketika dipercaya menjabat Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012.
Setahun kemudian, ia mendapat penugasan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Kedua posisi tersebut memperluas pengalamannya dalam penanganan perkara kriminal dan fungsi reserse.
Pada 2014, Listyo kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Penugasan di lingkungan Istana Kepresidenan menjadi salah satu fase penting yang mempertemukannya dengan lingkup pemerintahan pusat sebelum kembali menempati jabatan struktural di kepolisian.
Pada 2016, Listyo mendapat kepercayaan sebagai Kapolda Banten. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai pimpinan kepolisian daerah dengan tanggung jawab mengoordinasikan keamanan, ketertiban, dan pelayanan masyarakat.
Jika melihat perjalanan tersebut, promosi jabatan Listyo memperlihatkan perpaduan pengalaman operasional, penanganan kriminal, dan kedekatan dengan lingkungan pemerintahan.
Namun, rekam jejak jabatan tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pejabat publik.
Integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi aspek yang menentukan kualitas kepemimpinan, terlebih bagi seseorang yang pernah berada di pucuk pimpinan institusi penegak hukum.
Nama Listyo Jadi Sorotan dalam Kasus Penyadapan Ilegal
Perhatian terhadap perjalanan karier Listyo berubah setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (3/11/2026).
Salah satu tersangka berinisial LSP disebut merujuk kepada Listyo Sigit Prabowo. Ia diduga terlibat bersama dua anggota Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Perkembangan ini tentu menjadi ujian serius bagi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Dari perspektif pengawasan kelembagaan, perkara tersebut perlu dilihat lebih luas daripada sekadar persoalan individu.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem penyadapan terbukti, persoalan ini dapat memperlihatkan lemahnya pengawasan internal terhadap teknologi yang memiliki akses terhadap informasi komunikasi masyarakat.
Sistem yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga dimanfaatkan tanpa prosedur yang sah.
Karena itu, penyidikan perlu mengungkap secara terbuka bagaimana kewenangan diberikan, siapa yang mengakses sistem, serta apakah terdapat pihak lain yang mengetahui atau memanfaatkan hasil penyadapan.
Semua pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jabatan Tinggi Bukan Jaminan Bebas dari Pengawasan
Kasus yang menyeret mantan Kapolri ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pejabat publik dan institusi penegak hukum.
Masyarakat tidak perlu terburu-buru menarik kesimpulan, tetapi juga tidak seharusnya menganggap perkara ini sebagai persoalan internal kepolisian semata.
Transparansi proses penyidikan, pemeriksaan independen, serta keterbukaan informasi yang tidak mengganggu kepentingan hukum harus menjadi prioritas.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pejabat, baik yang masih aktif maupun sudah purnatugas, mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Jabatan, pangkat, dan riwayat pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas.
Solusi jangka panjangnya adalah memperkuat sistem pengawasan digital, membatasi akses terhadap teknologi sensitif berdasarkan kewenangan yang jelas, serta memastikan setiap aktivitas dapat ditelusuri melalui audit independen.
Di sisi lain, Polri perlu menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Perjalanan karier Listyo Sigit Prabowo memberikan gambaran bahwa jabatan tinggi dapat dicapai melalui proses panjang dan berbagai penugasan.
Namun, ujian sesungguhnya bagi seorang pejabat publik bukan hanya bagaimana ia mencapai puncak karier, melainkan juga bagaimana ia mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kewenangan yang pernah dimilikinya.
3 Poin Penting:
- Karier panjang di kepolisian: Listyo pernah menjabat Kapolres Pati, Kapolresta Surakarta, pejabat reserse, Kapolda Banten, hingga Kapolri sebelum melanjutkan pengabdian di pemerintahan sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), berdasarkan informasi dalam materi pemberitaan.
- Terseret dugaan penyadapan ilegal: Namanya disebut sebagai salah satu tersangka bersama dua anggota Polri lainnya dalam perkara dugaan penyalahgunaan sistem LIMS untuk menyadap sejumlah nomor telepon.
- Akuntabilitas menjadi perhatian utama: Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal, keamanan sistem digital, transparansi penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
