Komitmen Indonesia dalam menghadapi krisis iklim kembali menuai sorotan tajam. Acara Konsultasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada Kamis (23/11/2025), dinilai oleh Koalisi JustCOP sebagai agenda sosialisasi belaka, alih-alih proses konsultasi yang adil dan bermakna.
Dokumen SNDC ini akan diserahkan menjelang perhelatan Conference of the Parties (COP)30 di Brasil, menjadikan proses penyusunannya sangat vital bagi masa depan lingkungan global.
Koalisi JustCOP menyuarakan keprihatinan mendalam atas minimnya ruang partisipasi publik yang substansial.
Masyarakat sipil merasa aspirasi mereka tidak mungkin terakomodasi karena dokumen krusial tersebut sulit diakses hingga detik-detik akhir acara formal.
Partisipasi publik seharusnya diutamakan sejak tahap awal pembahasan, bukan sekadar pelengkap formalitas. Partisipasi yang bermakna adalah kunci untuk memastikan terciptanya keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Ironi Substansi: Janji Emisi dan Laju Batu Bara
Di samping masalah partisipasi, kritik utama Koalisi JustCOP tertuju pada kelemahan substansi dalam dokumen SNDC.
Walaupun Indonesia memproyeksikan angka pengurangan emisi, rencana pembangunan ketenagalistrikan nasional justru menunjukkan arah yang kontradiktif.
Rencana tersebut mencakup penambahan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, baik secara on-grid (6,3 GW) maupun off-grid (20 GW), ditambah 10,3 GW dari pembangkit gas.
Ironi antara komitmen pengurangan emisi dan ambisi pembangunan energi fosil yang masif ini dinilai sangat meragukan.
Dengan skema penambahan energi terbarukan yang paling ambisius sekalipun, target penurunan emisi yang dicanangkan Indonesia dinilai sulit untuk dicapai.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dokumen SNDC yang disiapkan lebih merupakan formalitas dan pencitraan di mata forum internasional, seperti COP Iklim mendatang.
Ambisi Ekonomi yang Mengorbankan Dekarbonisasi
Koalisi JustCOP juga menyoroti adanya pengabaian sektor-sektor penyumbang emisi besar dalam kewajiban dekarbonisasi.
Dokumen SNDC terlihat mengesampingkan sektor hilirisasi nikel dan industri hard to abate seperti baja. Pendekatan ini secara implisit menunjukkan bahwa target penurunan emisi seolah dikompromikan demi ambisi mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Padahal, sektor-sektor tersebut berkontribusi signifikan terhadap agregat emisi nasional dan memiliki peran kunci dalam transisi energi yang berkeadilan.
Langkah ini menyiratkan bahwa Pemerintah Indonesia belum menemukan cara alternatif yang efektif untuk menumbuhkan ekonomi berkualitas tanpa mengandalkan sektor ekstraktif yang berpolusi tinggi, dan justru mengabaikan potensi sinergi antara pembangunan dan keberlanjutan.
Jalan Pembangunan yang Dinilai Mustahil
Kritik tajam turut dilontarkan dari perspektif ekonomi pembangunan. Menurut Koalisi JustCOP, Pemerintah gagal memahami konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dekarbonisasi industri, pengembangan ekonomi restoratif, dan transisi energi sebenarnya dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengendalikan inflasi, dan mendorong penciptaan nilai tambah di berbagai sektor.
Namun, kebijakan yang tertuang dalam SNDC dinilai masih terlalu bergantung pada model pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekstraktif, yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang besar. Hal ini menimbulkan keraguan besar pada proyeksi penurunan emisi yang drastis pasca-2030.
Statement:
Nadia Hadad, Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP sekaligus Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan (dalam Siran Pers)
“Aspirasi masyarakat tidak mungkin hadir bila masyarakat bahkan tidak diberi akses terhadap dokumennya. Proses partisipasi seharusnya berlangsung sebelum keputusan dibuat, bukan hanya pada saat konsultasi formal.”
