Pegawai Pajak Bursok Anthony Marlon Kembali Berulah, Desak Menkeu Purbaya Mundur

Dunia birokrasi kembali diguncang aksi nekat salah satu punggawa Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bursok Anthony Marlon. Pegawai senior ini secara mengejutkan melayangkan surat terbuka yang isinya cukup “pedas” untuk telinga pimpinan tinggi keuangan negara.

Dalam surat bertanggal 9 Februari 2026 tersebut, Bursok menyasar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak Suryo Utomo dengan kritik yang sangat tajam terkait integritas instansi.

Bursok tidak sekadar mengkritik, tapi juga melempar tantangan terbuka mengenai penanganan kasus korupsi dan dugaan kecurangan (fraud) yang menurutnya masih jalan di tempat. Ia menuding adanya praktik diskriminasi SARA dan perlindungan terhadap oknum-oknum tertentu di lingkungan DJP.

Langkah berani ini langsung menjadi bahan obrolan hangat di kalangan netizen dan para pegiat transparansi karena dianggap sebagai aksi “whistleblowing” yang sangat ekstrem.

Protes Keras Kebijakan Mutasi dan Tuntutan Mundur Pimpinan

Salah satu poin utama yang bikin Bursok naik pitam adalah kebijakan mutasi pejabat yang dinilai tidak adil.

Ia menyoroti pemindahan Kakanwil DJP Sumut ke posisi baru yang dianggap lebih mentereng, padahal pejabat tersebut merupakan pihak yang pernah ia laporkan atas dugaan pelanggaran berat.

Bukannya dipecat secara tidak hormat, pejabat yang bermasalah tersebut justru seolah-olah mendapat “hadiah” berupa promosi atau posisi strategis lainnya.

Gerah dengan situasi yang dianggapnya makin kacau, Bursok secara blak-blakan mendesak Purbaya Yudhi Sadewa dan Suryo Utomo untuk meletakkan jabatan mereka.

Menurutnya, jika pimpinan tertinggi tidak mampu mengusut laporan dugaan fraud yang sudah disuarakannya selama bertahun-tahun, maka mundur adalah pilihan paling terhormat.

Ia merasa beban moral sebagai abdi negara menuntutnya untuk terus berteriak meski harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang tebal.

Rekam Jejak Bursok yang Konsisten Menjadi Oposisi Internal

Nama Bursok Anthony Marlon sendiri sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga publik jika bicara soal surat terbuka. Pada tahun 2023 silam, ia juga sempat viral karena meminta Sri Mulyani, Menteri Keuangan kala itu, untuk mundur dari jabatannya.

Saat itu, ia menuduh adanya perlindungan terhadap perusahaan bodong yang memiliki akun virtual di berbagai bank namun tidak terdaftar di sistem perpajakan maupun hukum nasional.

Secara profil, Bursok memiliki karier yang cukup panjang di lingkungan pajak, mulai dari KPP Pratama Binjai hingga menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di DJP pusat.

Pengalaman panjangnya di berbagai posisi strategis membuatnya merasa memiliki data valid untuk membongkar kebobrokan internal. Meskipun langkahnya sering dianggap kontroversial, Bursok tetap konsisten pada jalurnya sebagai pengkritik dari dalam selimut.

Menanti Respons Kemenkeu atas Tuduhan Perusahaan Bodong

Hingga saat ini, publik masih menanti bagaimana reaksi resmi dari Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Isu mengenai perusahaan tanpa NPWP yang leluasa bertransaksi melalui rekening bank pemerintah menjadi poin sensitif yang harus segera diklarifikasi.

Jika tuduhan Bursok benar, maka ini akan menjadi skandal besar yang mencoreng kredibilitas sistem keuangan dan perpajakan Indonesia di mata investor global.

Aksi Bursok ini menjadi pengingat bahwa transparansi di lembaga pemungut pajak adalah harga mati. Di era digital yang serba cepat ini, suara-suara kritis dari internal seperti yang dilakukan Bursok akan selalu mendapatkan panggung luas di media sosial.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai caranya, tuntutan akan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu di lingkungan DJP tetap menjadi aspirasi utama masyarakat luas.

Statement:

Bursok Anthony Marlon

“Saya mendesak Menkeu dan Dirjen Pajak mundur apabila tidak bisa mengusut laporan dugaan fraud yang telah disuarakan selama bertahun-tahun. Kebijakan mutasi pimpinan justru memindahkan pihak yang diadukan ke posisi yang lebih baik, alih-alih memberhentikannya secara tidak hormat (PTDH).”

3 Poin Penting

1. Surat Terbuka Pedas: Bursok Anthony Marlon melayangkan kritik tajam terkait korupsi, fraud mutasi, dan isu SARA kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

2. Kritik Kebijakan Mutasi: Adanya keberatan atas promosi/mutasi pejabat yang diduga bermasalah alih-alih diberikan sanksi pemecatan (PTDH).

3. Rekam Jejak Konsisten: Bursok dikenal sebagai pengkritik internal yang pernah menuntut pengunduran diri Sri Mulyani pada 2023 terkait isu perusahaan bodong.