Kualitas udara di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas sepanjang September 2026 diperkirakan telah memicu 3.560 kematian dalam satu bulan.
Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi Agustus 2026. Jika digabungkan dengan 1.750 kematian akibat polusi kronis dari emisi perkotaan dan industri, total kematian bulanan akibat pencemaran udara mencapai 5.310 jiwa atau naik 42%.
Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan bahwa Kalimantan dan Sumatra menjadi wilayah dengan risiko kematian tinggi akibat asap karhutla.
Empat provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mencatat estimasi 1.470 kematian.
Sementara itu, lima provinsi di Sumatra, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, dan Sumatera Barat, mencatat sekitar 1.420 kematian.
Kalimantan, Sumatra, dan Jawa Menghadapi Ancaman Berbeda
Dalam laporan berjudul “Angka Kematian Akibat Polusi Udara di Indonesia Melonjak Sebesar 42% pada Bulan September di Tengah Keengganan Pemerintah Menetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional”, CREA menjelaskan bahwa kondisi kering saat puncak El Niño pada September memperparah kebakaran.
Di Jawa, persoalannya berbeda. Polusi dari aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah masih menjadi sumber utama pencemaran dengan estimasi 1.530 kematian pada bulan yang sama.
Analis CREA, Katherine Hasan, mengingatkan bahwa polusi perkotaan tidak kalah berbahaya dibandingkan asap kebakaran hutan.
Ia juga menjelaskan bahwa meluasnya kebakaran di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua telah menggeser penyebab utama kematian terkait polusi udara dari pencemaran perkotaan ke asap karhutla yang beracun.
Puluhan Juta Penduduk Terpapar Udara Tidak Sehat
Dampak karhutla tidak hanya terlihat dari estimasi angka kematian, tetapi juga jumlah masyarakat yang terpapar udara buruk.
Sekitar 14 juta penduduk atau hampir 80% populasi Kalimantan menghadapi kualitas udara tidak sehat pada September, meningkat dari 12,3 juta orang pada Agustus.
Di Sumatra, sekitar 31,4 juta penduduk atau separuh populasinya mengalami paparan serupa, sedangkan di Jawa jumlahnya mencapai 23,8 juta orang.
Secara nasional, total penduduk yang menghirup udara tidak sehat hingga berbahaya diperkirakan mencapai 57,8 juta jiwa.
Kadar rata-rata PM2,5 nasional juga mencapai 36 mikrogram per meter kubik (µg/m³), sekitar tujuh kali lebih tinggi dibandingkan pedoman WHO untuk rata-rata konsentrasi tahunan sebesar 5 µg/m³.
Di Kalimantan, konsentrasi PM2,5 bahkan mencapai 120 µg/m³, sedangkan Sumatra berada di angka 51 µg/m³. Jawa relatif stabil pada 26 µg/m³, tetapi tetap berpotensi terdampak apabila perubahan arah angin membawa asap dari Kalimantan menuju Laut Jawa.
Anggaran dan Kesehatan Publik Jadi Sorotan
Persoalan semakin kompleks ketika kemampuan penanganan bencana ikut menjadi perhatian. Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disebut turun menjadi Rp491 miliar pada 2026, dari Rp2 triliun pada tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi ruang gerak penanganan cepat terhadap kebakaran dan penyebaran asap.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan hingga 21 Oktober mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla.
Anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung hampir seperempat dari total kasus, yakni 75.172 kasus.
Dokter spesialis paru sekaligus Dewan Penasihat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Agus Dwi Susanto, mengingatkan bahwa polusi udara bukan sekadar persoalan lingkungan.
Paparan dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi paru, memicu ISPA berulang, serta memperburuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Penanganan Karhutla Tidak Cukup dengan Memadamkan Api
Co-Founder sekaligus CEO Landscape Indonesia dan Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia, Agus Sari, turut mengkritik kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang dapat diprediksi sehingga seharusnya bisa diantisipasi lebih awal.
CREA mendorong perubahan strategi dari pemadaman reaktif menuju pemulihan lahan gambut, penegakan hukum terhadap pembukaan lahan ilegal, serta penguatan tanggung jawab pemegang konsesi.
Untuk wilayah dengan polusi kronis seperti Jawa, pengawasan standar emisi sektor pembangkit listrik, industri, dan transportasi juga perlu diperketat.
Statement:
Katherine Hasan, Analis CREA
“Angka-angka ini memperlihatkan bahwa sumber polusi udara selain karhutla sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut.”
Agus Dwi Susanto, Dokter spesialis paru
“Dalam kondisi tertentu, paparan polutan udara juga berkaitan dengan risiko terjadinya fibrosis paru hingga kanker paru. Karena itu, polusi udara tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kualitas lingkungan, melainkan sebagai ancaman kesehatan publik yang membutuhkan tindakan pencegahan dan pengendalian sumber pencemaran secara serius.”
Agus Sari, Co-Founder/CEO Landscape Indonesia
“Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap hanyalah masalah ketiadaan kemauan.”
3 Poin Penting:
-
Estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42% dibandingkan bulan sebelumnya.
-
Sebanyak 57,8 juta penduduk diperkirakan terpapar udara tidak sehat hingga berbahaya, sementara kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak mencapai 333.470 kasus.
-
CREA mendorong pemulihan lahan gambut, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, serta pengendalian emisi industri dan kendaraan bermotor.
