Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan jajaran pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di kediamannya pada Minggu (4/10/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono dipanggil langsung untuk membahas penguatan strategi komunikasi publik pemerintah.
Langkah ini diambil guna memastikan setiap agenda kerja serta visi kebijakan negara dapat tersampaikan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat.
Pertemuan strategis ini langsung menjadi sorotan publik setelah dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun pola komunikasi yang tidak kaku, melainkan lebih dekat dan dialogis dengan warga.
Anak muda serta pengguna media sosial merespons positif arahan ini karena dinilai sebagai angin segar bagi keterbukaan informasi publik di era digital.
Bahasa Sederhana dan Penjelasan Arah Kebijakan Pemerintah
Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo meminta Bakom untuk mengemas setiap narasi dan informasi pemerintah dengan bahasa yang sederhana serta mudah dicerna oleh publik.
Pemerintah ingin menghindari penggunaan istilah-istilah rumit yang sering kali membuat masyarakat merasa jarak dengan kebijakan yang dibuat.
Pendekatan bahasa yang humanis dan membumi menjadi kunci utama agar pesan pemerintah tepat sasaran.
Tidak hanya sebatas memaparkan apa yang sedang dikerjakan oleh kabinet, Bakom juga ditugaskan untuk menjelaskan latar belakang serta arah pemikiran di balik setiap keputusan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami alasan fundamental di balik sebuah kebijakan secara utuh. Langkah ini diharapkan mampu mengikis potensi misinformasi dan membangun kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintahan.
Bakom Sebagai Penampung Aspirasi dan Kritik Publik
Hal paling menarik dari arahan Presiden Prabowo adalah penekanan fungsi Bakom sebagai jembatan dua arah antara rakyat dan pemerintah.
Bakom diminta tidak hanya fokus melakukan sosialisasi program, tetapi juga aktif mendengarkan masukan, keluhan, hingga kritik pedas dari masyarakat.
Fungsi penyerapan aspirasi ini menjadi prioritas agar pemerintah tetap memijak pada realitas kebutuhan warga di lapangan.
Presiden menginstruksikan agar setiap kritik dan keluhan yang masuk dari masyarakat segera diteruskan secara langsung kepada kementerian, lembaga terkait, hingga ke meja Presiden sendiri.
Mekanisme ini menjamin bahwa suara rakyat tidak berhenti sebagai angin lalu, melainkan menjadi bahan evaluasi konkret bagi pembuatan kebijakan selanjutnya.
Mewujudkan Komunikasi Publik yang Terbuka dan Berkesinambungan
Langkah penguatan peran Bakom ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih terbuka, interaktif, dan berkesinambungan antara pemerintah, media massa, serta publik.
Sinergi yang harmonis dengan media juga menjadi fondasi penting agar arus informasi yang menyebar di masyarakat tetap akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pendekatan komunikasi yang transparan ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ruang dialog tetap hidup dan inklusif bagi seluruh elemen bangsa.
Keterbukaan informasi serta kesediaan untuk didengar menjadi bukti nyata bahwa aspirasi dan kritik masyarakat memegang peranan krusial dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.
Statement:
Sekretariat Kabinet (Setkab)
“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.”
3 Poin Penting:
-
Pemanggilan Pimpinan Bakom: Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono untuk menguatkan peran komunikasi pemerintah.
-
Penggunaan Bahasa Sederhana: Komunikasi pemerintah diinstruksikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta menjelaskan latar belakang dan arah pemikiran di balik setiap kebijakan.
-
Kritik Warga Wajib Diteruskan: Bakom difungsikan sebagai penampung masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk diteruskan langsung ke kementerian terkait dan Presiden.
