Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9).
Hal ini disampaikan sebagai respons atas isu darurat militer yang sempat santer beredar di tengah gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus lalu.
Isu ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas selama pertemuan tiga jam tersebut.
Isu Darurat Militer dan Komitmen Presiden
Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin, yang juga mantan Menteri Agama, menyampaikan bahwa salah satu poin yang dibahas adalah penegakan supremasi sipil.
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo berkali-kali menyatakan komitmennya untuk memastikan supremasi sipil tetap tegak.
Lukman mengajak masyarakat untuk mengamati bagaimana komitmen dan janji Presiden ini akan terealisasi di masa depan.
GNB juga menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil. Mereka menyampaikan pandangan kepada Presiden bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara profesional yang fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Menurut GNB, prajurit TNI sebaiknya tidak disibukkan dengan tugas-tugas di luar peran utamanya.
Usulan Reformasi Kepolisian dan Komisi Investigasi
Dalam pertemuan tersebut, GNB juga mengusulkan pembentukan komisi untuk reformasi Polri.
Selain itu, mereka meminta Presiden Prabowo untuk membentuk komisi investigasi independen yang bertugas menyelidiki serangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai “Prahara Agustus”.
Persetujuan Presiden atas Usulan GNB
Menanggapi usulan-usulan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki kerusuhan tersebut.
Persetujuan ini disampaikan langsung oleh Lukman Hakim Saifuddin dan anggota GNB lainnya setelah pertemuan.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa.
Di antara mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, dan sejumlah tokoh lainnya.
Statement:
Lukman Hakim Saifuddin, Anggota GNB
“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil.”
