Presiden Prabowo Tegur Menteri: Realisasi Anggaran Masih Lemas, Aturan Hambatan Wajib Diubah

Ada teguran keras nih dari Presiden Prabowo Subianto! Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Jakarta, pada Senin (15/12/2025), Prabowo ngungkapin kalau dia udah menerima laporan penting dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Intinya, masih ada banyak kementerian dan lembaga (K/L) yang kurang cepat bergerak dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

Artinya apa? Ada sisa anggaran yang bisa dihemat tapi terjebak di birokrasi karena lambatnya eksekusi. Prabowo menyoroti masalah ini sebagai hambatan serius dalam pembangunan nasional.

Gak cuma soal uang, tapi juga soal efektivitas kerja pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Prabowo Murka: Peraturan Bikin Lambat, Gak Pake Lama Harus Diganti

Gak cuma menegur soal kecepatan realisasi, Presiden Prabowo juga langsung menyoroti akar masalahnya: peraturan yang berbelit-belit dan menghambat.

Prabowo minta peraturan yang dirasa kurang menguntungkan bangsa dan rakyat harus segera diubah.

Ini jelas banget nunjukin bahwa Presiden ingin birokrasi jadi lebih ramping dan berorientasi pada hasil di lapangan.

Fokus Eksekusi: Speed Up Demi Kesejahteraan Nasional

Teguran ini adalah sinyal buat seluruh jajaran kabinet agar meningkatkan kecepatan eksekusi program.

Alokasi anggaran yang sudah disiapkan harus segera direalisasikan sepenuhnya agar proyek-proyek strategis bisa berjalan dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kelambatan dalam realisasi anggaran sering kali berujung pada penumpukan anggaran di akhir tahun yang tidak efektif atau bahkan menjadi sisa anggaran yang tidak terpakai.

Prabowo mau ini diubah, meminta semua K/L punya semangat kerja yang lebih tinggi dan prinsip prioritas yang jelas.

Reformasi Aturan: Menghapus Hambatan Demi Percepatan Pembangunan

Perintah untuk mengubah peraturan yang menghambat adalah langkah reformasi yang penting.

Peraturan yang terlalu kaku atau birokratis dapat menjadi penghalang utama bagi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran yang efisien.

Prabowo menekankan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama di atas regulasi yang tidak relevan.

Ini adalah komitmen untuk memastikan efisiensi belanja negara dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik.

Teguran ini diharapkan mampu mendorong perubahan di tubuh birokrasi agar realisasi anggaran bisa maksimal dan tepat waktu.

Statement:

Prabowo Subianto, Presiden RI

“Saya dapat laporan dari Menkeu, sisa anggaran yang bisa kita hemat cukup besar dan di sana sini masih ada (Kementerian/Lembaga) yang kurang cepat bergerak. Kalau peraturan tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita ubah.”

3 Poin Penting:

1. Presiden Prabowo Subianto menegur kementerian dan lembaga (K/L) karena kurang cepat bergerak dalam merealisasikan anggaran belanja, sehingga menimbulkan sisa anggaran yang cukup besar.

2. Prabowo memerintahkan agar peraturan yang menghambat dan tidak menguntungkan bangsa/rakyat harus segera diubah, sebagai upaya reformasi birokrasi dan percepatan eksekusi.

3. Teguran ini adalah sinyal kuat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja negara, dengan fokus pada penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat waktu demi kesejahteraan nasional.