Satu Menit Hening, Seribu Tanya Menggantung: Ritual Pahlawan Nasional

Pagi ini, tepat pukul 08.15 waktu setempat, Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menghentikan sejenak kesibukan luhur mereka—entah itu scrolling media sosial, atau mengejar target endorsement—demi mengheningkan cipta serentak selama satu menit.

Ajakan ini, yang diwarnai dengan video haru di Youtube Kemensos, bertujuan mulia: mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa. Sungguh sebuah jeda yang sangat dibutuhkan di tengah hiruk pikuk hidup yang serba cepat.

Di Istana Kepresidenan, ritual penghormatan juga dilakukan dengan khidmat. Presiden Prabowo Subianto, saat memimpin sesi hening di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan gagah mengingatkan kita semua akan Peristiwa Surabaya 1945.

Beliau memuji betapa beraninya para pahlawan melawan “kekuatan asing yang begitu besar, terutama kekuatan Inggris, pemenang Perang Dunia II.” Sebuah pengorbanan yang begitu besar, yang kini, kita balas dengan satu menit keheningan yang serempak.

Gelar Kehormatan Edisi Terbaru: Drama di Panggung Demokrasi

Namun, di balik keheningan yang khidmat itu, drama nasional yang lebih hidup justru bergulir. Hari Pahlawan tahun ini ditutup dengan pengumuman “kuota pahlawan” baru: 10 nama akan diumumkan menerima gelar Pahlawan Nasional, yang dipilih dari total 49 nama usulan yang menumpuk, seolah mencari figur pahlawan adalah proses carry-over proposal proyek tahunan.

Mensesneg Prasetyo Hadi, dengan nada optimis, memastikan bahwa nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, akan menjadi salah satunya.

Alasan yang disajikan pun begitu diplomatis: Soeharto dinilai layak karena jasanya “membangun bangsa Indonesia dalam 32 tahun kepemimpinannya” dan sebagai bentuk “menghormati para pendahulu.”

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menambahkan daftar jasanya, mencontohkan keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Trikora.

Tentu saja, Fadli dengan tegas membantah keterlibatan Soeharto dalam tragedi pembantaian pasca-G30S 1965, seolah-olah sejarah adalah kue yang bisa dipotong-potong sesuai selera.

Keheningan yang Penuh Luka: Ketika Kiai dan Masyarakat Sipil Bersuara

Kontras satir ini mencapai puncaknya ketika suara-suara humanis yang terluka mulai terdengar. Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto segera menuai kritik pedas, seolah membangkitkan kembali memori pahit yang selama ini disimpan rapi di bawah karpet sejarah.

Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), melalui Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, menyebut langkah ini “mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” sebuah kalimat yang menunjukkan betapa matangnya masyarakat sipil dalam menghadapi déjà vu politik.

Yang paling menyentuh adalah kritik dari Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Dengan kejujuran seorang rohaniawan, Gus Mus menyatakan ketidaksetujuannya. Beliau menceritakan pengalaman pahit ulama dan NU yang diperlakukan tidak adil, bahkan ada kiai yang “dimasukin sumur,” dan bagaimana para abdi negara dipaksa masuk Golkar di bawah rezim Orde Baru.

Di momen Hari Pahlawan ini, suara Gus Mus menjadi pengingat pedih bahwa kehormatan yang diberikan negara seharusnya tidak dibeli dengan menafikan penderitaan masa lalu.

Demokrasi Kita, Panggung Pro-Kontra: Mengajak Memandang Sisi Positif

Menanggapi drama pro dan kontra ini, Mensesneg Prasetyo Hadi mengambil peran sebagai negarawan yang bijak.

Beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah dan “bagian dari aspirasi” dalam kehidupan berdemokrasi.

Namun, beliau mengajak seluruh pihak untuk memandang segala sesuatu, terutama yang berkenaan dengan pemimpin terdahulu, dari segi positifnya saja.

Sikap ini secara satire menyiratkan bahwa di Hari Pahlawan, kita boleh memilih untuk mengenang hanya bagian sejarah yang cerah, sementara bagian yang kelam sebaiknya diheningkan cipta.

Kita diajak untuk “menghormati jasa mereka,” seolah-olah pengorbanan para pahlawan di masa lalu bisa ditebus hanya dengan memilih-milih narasi.

Sungguh sebuah tontonan demokrasi yang unik: merayakan pahlawan dengan satu menit hening, sementara perdebatan tentang siapa yang pantas disebut pahlawan justru berlangsung sepanjang hari.

Statement:

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara

“Mengenai gelar pahlawan itu, kami tegaskan, tentu saja melalui semua prosedur yang ada. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak, itu adalah bagian dari aspirasi yang sangat wajar dalam berdemokrasi. Tapi marilah kita semua, sebagai penerus bangsa, mengambil sikap yang positif, terutama jika menyangkut pemimpin terdahulu.”

“Kita harus menghormati jasa-jasa mereka, yang sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara, tanpa harus terganggu oleh ingatan-ingatan yang kurang konstruktif. Kita harus maju, dan itu berarti kita harus menghargai warisan mereka, bagaimanapun bentuknya.”