Seruan Moral di Tengah Kegagalan Global: Pendanaan Iklim dan Kelangsungan Hidup

Di KTT Pemimpin Conference of the Parties (COP30) Belém, Brasil, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan seruan yang menyentuh hati nurani global: “Kegagalan menjaga kenaikan suhu global di bawah +1,5°C merupakan kegagalan moral dan kelalaian yang fatal.”

Pesan Guterres ini, yang menegaskan bahwa isu iklim adalah soal “kelangsungan hidup manusia, hutan dan masa depan,” menjadi landasan bagi aktivis di Indonesia untuk menuntut perubahan fundamental.

Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa agar masyarakat adat dan kelompok rentan di Indonesia dapat merasakan manfaat dari pendanaan iklim yang berkeadilan, Pemerintah harus menghentikan secara terencana praktik yang melanggengkan industri ekstraktif dan deforestasi.

Tanpa perubahan paradigma ini, Indonesia berisiko besar melewatkan kesempatan emas untuk bertumbuh secara berkelanjutan.

Utang Iklim dan Kolonialisme Alam: Ketidakseriusan Negara Maju

Guterres telah mendesak komitmen pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun bagi negara berkembang pada tahun 2035, dengan negara maju memimpin penyediaan USD300 miliar per tahun.

Namun, Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS, menilai besaran pendanaan ini masih terlalu kecil, menandakan ketidakseriusan negara-negara maju dalam membayar utang iklim mereka kepada negara berkembang.

Ironisnya, di saat utang iklim belum terbayar, praktik kolonialisme alam yang merusak hutan dan industri ekstraktif justru mendapat pendanaan lebih besar.

Bhima mendesak Pemerintah Indonesia tidak hanya hadir di arena COP30, tetapi juga secara aktif menyuarakan reformasi lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia dan ADB) agar mereka berhenti mengucurkan pinjaman kepada perusahaan perusak lingkungan.

Ini adalah tuntutan moral untuk menggeser fokus dari eksploitasi menuju restorasi.

Solusi Nyata dari Hutan: Menggerakkan Ekonomi Restoratif

Bhima Yudhistira melihat inisiatif Tropical Forests Forever Fund (TFFF) yang diprakarsai Presiden Brasil Lula da Silva sebagai solusi riil yang dapat diadaptasi Indonesia.

Pendanaan senilai USD125 miliar ini tidak hanya fokus pada penurunan deforestasi melalui skema results-based payments, tetapi secara spesifik mengalokasikan 20% dananya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Model TFFF ini dipandang humanis karena berpotensi ganda: menurunkan emisi karbon secara signifikan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat adat sebagai penjaga hutan.

Namun, Bhima mengingatkan bahwa keberhasilan model ini hanya dapat terwujud bila ada pelibatan masyarakat adat secara bermakna, bukan sekadar keputusan elitis dari pemerintah dan mitra internasional.

Suara Komunitas: Menuntut Pendanaan Mengalir ke Akar Rumput

Faktanya, saat ini masih banyak masyarakat adat di Indonesia yang kehilangan hutan, ruang hidup, sumber pangan, dan identitas budaya mereka akibat industri perusak lingkungan.

Direktur Eksekutif Yayasan MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mendesak Pemerintah untuk memastikan bahwa pendanaan iklim yang diperjuangkan secara global benar-benar “mengalir sampai ke komunitas yang menjaga hutan dan ekosistem.”

Nadia memperingatkan agar pendanaan ini tidak hanya tersalurkan melalui “proyek besar yang rawan greenwashing.”

Ini adalah seruan untuk keadilan distributif; bahwa mereka yang selama ini menjadi garda terdepan perlindungan hutan harus menjadi penerima manfaat utama dari pendanaan iklim.

Perubahan fundamental yang diminta Leonard Simanjuntak adalah kunci untuk mewujudkan harapan ini.

Statement:

Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace untuk Indonesia

“Kegagalan Indonesia untuk melakukan perubahan fundamental, yaitu menghentikan industri ekstraktif dan deforestasi yang terencana, akan menjadi penghalang utama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan untuk merasakan manfaat dari pendanaan iklim. Kita harus ingat pesan Guterres: ini bukan hanya tentang suhu, ini tentang kelangsungan hidup manusia.”

“Pendanaan iklim harus menjadi alat untuk restorasi dan keadilan sosial. Kita menuntut agar uang itu tidak berhenti di tangan elite atau proyek greenwashing, tetapi harus mengalir langsung ke komunitas yang secara nyata menjaga hutan kita. Di situlah letak utang moral dan utang iklim harus dibayar.”